JAKARTA - Aktivis Buruh Dita Indah Sari ditunjuk sebagai Presiden dalam kabinet bayangan yang dibentuk Dewan Buruh Nasional. Namun Dita mengaku tak tahu menahu perihal pembentukan kabinet tersebut.
“Wah saya baru dengar ini,” kata wanita yang menjabat Ketua Umum Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) saat dikonfirmasi okezone, Jumat (28/9/2007)
Meski demikian Dita mengaku tak keberatan jika dirinya didaulat sebagai Presiden dalam Pemerintahan Buruh Nasional ini. “Saya sih siap saja kalau memang aspirasi para para buruh demikian,” ungkapnya.
Dita menilai pembentukan kabinet tandingan untuk mengkritisi kabinet bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini sebagai langkah positif yang harus didukung. “Ini positif, membuktikan buruh sudah sadar politik,” imbuhnya.
Hal tersebut merupakan kritik keras buruh kepada pemerintahan SBY. Tanpa pergantian pemerintahan, kata Dita, perbaikan ekonomi tidak akan terjadi. Namun dia juga mengatakan, pergantian kepemimpinan tidak cukup tanpa disertai perubahan orientasi dan kebijakan ekonomi.
Sebab itu, jika pemerintahan versi buruh ini berjalan dengan baik, Dita siap melakukan langkah-langkah konkrit yang diharapkan bisa menjadi acuan pemerintah.
“Tidak hanya sekedar kritik tapi bisa menampilkan alternatif,” tandasnya.
Sementara itu, penanggung jawab pembentukan pemerintahan Dewan Buruh Nasional Jafar Santana tidak dapat dihubungi untuk dimintai keterangan, perihal nama-nama yang tertera dalam kabinet bayangan tersebut. (pie)
Jumat, 28 September 2007
Selasa, 04 September 2007
Menemukan Common Platform bagi Gerakan Perempuan
Oleh : Dita Indah Sari*
Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengangkat persoalan kesetaraan gender ke permukaan, serta mencari aneka alternatif solusi untuk mengatasinya. Beragam aktivitas konkret telah dikerjakan, mulai dari membangun konsep dan wacana intelektual, berkampanye terbuka lewat media massa, kerja pendampingan perempuan korban kekerasan, pagelaran budaya perempuan, hingga demonstrasi massa perempuan ke depan istana. Kombinasi berbagai kegiatan ini sedikit demi sedikit membuka pintu bagi meluasnya kesadaran tentang pentingnya perjuangan menegakkan hak-hak perempuan.
Kemajuan ini bisa dilihat dari bertumbuhnya kelompok-kelompok yang concern pada persoalan perempuan. Mulai dari organisasi berbentuk LSM dan Yayasan, ormas dan komite-komite, wadah aliansi dan kerja sama, hingga lingkar studi perempuan di kampus-kampus. Partai-partai politik besar pun giat mengintip peluang melancarkan kampanye membela hak kesetaraan. Aktivitasnya semakin beragam, mulai dari pengembangan wacana feminis hingga demonstrasi para ibu menentang kenaikan BBM. Bahkan sejumlah artis sinetron telah menyatakan diri sebagai bagian dari gerakan feminis. Ini merupakan satu bentuk kemajuan dalam upaya memperjuangkan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan, sekaligus menjadi indikator penting dalam mengukur kemajuan gerakan demokrasi secara keseluruhan.
Terlepas dari berbagai hasil yang telah dicapai, ada beberapa hal yang penting untuk jadi catatan. Dari berbagai wacana dan tuntutan yang muncul ke permukaan, sesungguhnya ada beberapa persamaan pandangan. Ini bisa dijadikan landasan untuk mensinergikan sekaligus mendorong berbagai potensi dan inisiatif yang ada. Sebagai contoh : kesamaan pandangan secara umum tentang peran negara (state) yang mengkooptasi gerak organisasi perempuan selama Orde Baru, serta memundurkannya hanya sebatas gerakan para istri pendukung suami semata dimana pada masa orde baru ketika suami menjabat sebagai gubernur, jabatan istri otomatis sebagai ketua darma wanita tingkat propinsi. Telah ada kesimpulan yang relatif seragam tentang akar dari kekosongan kampanye, advokasi dan gerakan massa kaum perempuan selama puluhan tahun paska 1965. Dampak dari globalisasi dan kebijakan ekonomi neoliberal pun telah cukup tersosialisasi di kalangan organisasi perempuan, meskipun belum menjadi satu kesimpulan kolektif yang konkret. Penolakan pencabutan subsidi kesehatan dan pendidikan mulai banyak diangkat oleh kelompok perempuan. Structural Adjustment Programme-nya IMF pun banyak dihujani kecaman dan penolakan, karena dianggap akan semakin memiskinkan rakyat, terutama kaum perempuannya. Semua setuju bahwa krisis ekonomi dan meningkatnya kemiskinan adalah ladang subur bagi patriarki yang telah mapan ini untuk berkembang pesat.
Yang menarik adalah meskipun ada kesamaan secara umum dalam memandang posisi state ( negara ) dalam penindasan perempuan, namun respon yang muncul dari berbagai unsur gerakan perempuan berbeda-beda. Ini tampak dari penyikapan soal kekuasaan negara dan relasi kekuasaan politik. Mayoritas unsur dari gerakan perempuan menolak mengambil sikap men challenge kekuasaan politik yang ada. Kegigihan merealisasikan kuota 30% bagi perempuan di parlemen tidak diikuti dengan penolakan terhadap kebijakan struktural ekonomi dan politik kekuasaan yang terus menerus menciptakan ruang bagi ketidaksetaraan. Gerakan untuk memunculkan sebanyak mungkin pimpinan politik perempuan tidak dibarengi dengan sebuah evaluasi mendasar dan radikal tentang kepemimpinan politik saat ini. Juga belum ada tawaran komprehensif tentang kepemimpinan Indonesia di masa depan, yang mampu sepenuhnya melepaskan diri dari belenggu Orde Baru, militerisme, memiliki kedaulatan ekonomi dan politik, serta mampu menegakkan hukum, keadilan dan kesetaraan.
Pada akhirnya, tuntutan-tuntutan kesetaraan gender lebih banyak menghasilkan kesetaraan yang sifatnya formal, karena struktur dan karakter kekuasaan negara yang ada sekarang tidak dalam kapasitas ekonomi, politik bahkan moral, untuk menegakkannya. Dan ini menimbulkan problem baru, karena kesetaraan formal ini pun pada akhirnya hanya dapat diakses oleh perempuan kelas menengah saja, karena kaum perempuan kelas bawah dihadang oleh prioritas lainnya, yaitu mempertahankan hidup. Walaupun hasil-hasil formal yang telah digenggam juga akan membuka ruang bagi perempuan menengah ke bawah untuk memperbaiki kehidupannya, namun ini belum membawa kita pada solusi mendasar bagi ketidaksetaraan gender, karena salah satu akarnya belum tersentuh.
Meskipun tak menolak logika dan fakta bahwa di samping kesadaran patriarki, globalisasi neoliberal sangat berdampak pada kaum perempuan miskin dunia ketiga, namun juga belum ada respon yang terpadu dari berbagai kelompok perempuan tentang hal ini. Padahal jika kita lihat, ketiga hal di atas (patriarki, dampak globalisasi neoliberal dan kekuasaan negara) adalah prinsip-prinsip yang melandasi berbagai ketidaksetaraan, kekerasan dan penindasan kaum perempuan, dahulu dan kini. Perbedaan-perbedaan tajam dalam hal prinsipil jarang muncul, namun dalam praktek ada perbedaan prioritas-prioritas kerja yang timbul. Sebagai contoh : LBH APIK dalam releasenya pada awal 2002 menyatakan bahwa situasi krisis ekonomi akan meningkatkan kuantitas dan kualitas kekerasan terhadap perempuan, karena rasa frustasi sosial juga akan meningkat. Saya yakin tidak ada kelompok-kelompok perempuan lain yang menolak fakta ini. Namun dalam praktek, masing-masing bergerak sendiri.
Faktanya adalah tiadanya platform bersama perjuangan kaum perempuan. Berbagai persamaan pandangan tidak menjadi konkret dalam bentuk praksis. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya hal ini. Pertama : apa yang kini disebut sebagai gerakan perempuan bukanlah sesuatu yang lahir dari tradisi gerakan massa. Puluhan tahun terkooptasi dan terintimidasi kekuasaan Orde Baru, gerakan yang dimotori LSM ini lantas mengukuhkan dirinya dalam bentuk advokasi, pergulatan wacana dan pendidikan-pendidikan gender. Hampir seluruh gerakan rakyat waktu itu mengalami nasib yang sama, meski dengan derajat keparahan yang berlainan. Depolitisasi meluas dan menggurita. Hasilnya adalah: tawaran solusi yang diberikan bagi kesetaraan gender masih terpaku pada hal-hal yang formal dan menolak keluar dari kerangka sistem yang ada saat ini. Kesetaraan gender yang tertulis rapi dalam UU, hukum dan berbagai aturan, akan kehilangan efektifitasnya dalam kondisi ketidakadilan struktural yang kian parah serta bangkitnya ancaman terhadap masa depan demokrasi kita .Kedua : lemahnya gerakan-gerakan yang menawarkan agenda perubahan secara fundamental (baca :gerakan kiri), baik dalam tingkat gagasan, apalagi praksis. Akibatnya, tidak ada alternatif terhadap model pengorganisasian dan tradisi gerakan perempuan saat ini. Kalaupun ada, baru dalam skala yang kecil dan belum cukup signifikan mewarnai.
Jelas dibutuhkan satu perubahan mendasar dalam kebijakan ekonomi dan politik pemerintah yang berkuasa. Untuk itu perjuangan melawan ketidaksetaraan perlu menjadi sebuah perjuangan yang berwatak politis dan struktural, di samping humanis dan kultural. Dalam waktu yang bersamaan, kerja-kerja advokasi dan pendampingan korban juga sangat penting untuk terus dilakukan, karena hal ini menjadi satu kebutuhan kaum perempuan yang nyata dan obyektif.
Dorongan untuk bergerak secara sinergis dan menghasilkan respon bersama yang kuat dan signifikan pengaruhnya jangan dilihat sebagai upaya untuk menyeragamkan gerakan dan membonsai dinamikanya. Berbagai jenis aktivitas yang berbeda adalah hasil pergulatan dalam memahami kondisi kaum perempuan, berbagai kebutuhannya serta orientasi tiap-tiap organisasi. Namun jangan dilupakan bahwa respon bersama yang padu juga adalah kebutuhan kaum perempuan dalam menghadapi situasi saat ini, di tengah-tengah laju deras globalisasi neoliberal, bangkitnya konservatisme di hampir segala sudut dan sikap para elit politik yang menjadikan dirinya tidak pantas dipercaya. Dengan bergerak sendiri-sendiri, masing-masing terbenam dalam konsentrasi aktivitasnya sendiri, tanpa platform bersama yang menjadi panduan strategis untuk menghadapi pemerintah dan kebijakannya yang merugikan perempuan, perlahan-lahan kekalahan akan tiba di depan mata.
*Ketua Umum partai Rakyat Demokratik dan Majelis Pertimbangan Organisasi Partai Persatuan Pembebasan Nasional
Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengangkat persoalan kesetaraan gender ke permukaan, serta mencari aneka alternatif solusi untuk mengatasinya. Beragam aktivitas konkret telah dikerjakan, mulai dari membangun konsep dan wacana intelektual, berkampanye terbuka lewat media massa, kerja pendampingan perempuan korban kekerasan, pagelaran budaya perempuan, hingga demonstrasi massa perempuan ke depan istana. Kombinasi berbagai kegiatan ini sedikit demi sedikit membuka pintu bagi meluasnya kesadaran tentang pentingnya perjuangan menegakkan hak-hak perempuan.
Kemajuan ini bisa dilihat dari bertumbuhnya kelompok-kelompok yang concern pada persoalan perempuan. Mulai dari organisasi berbentuk LSM dan Yayasan, ormas dan komite-komite, wadah aliansi dan kerja sama, hingga lingkar studi perempuan di kampus-kampus. Partai-partai politik besar pun giat mengintip peluang melancarkan kampanye membela hak kesetaraan. Aktivitasnya semakin beragam, mulai dari pengembangan wacana feminis hingga demonstrasi para ibu menentang kenaikan BBM. Bahkan sejumlah artis sinetron telah menyatakan diri sebagai bagian dari gerakan feminis. Ini merupakan satu bentuk kemajuan dalam upaya memperjuangkan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan, sekaligus menjadi indikator penting dalam mengukur kemajuan gerakan demokrasi secara keseluruhan.
Terlepas dari berbagai hasil yang telah dicapai, ada beberapa hal yang penting untuk jadi catatan. Dari berbagai wacana dan tuntutan yang muncul ke permukaan, sesungguhnya ada beberapa persamaan pandangan. Ini bisa dijadikan landasan untuk mensinergikan sekaligus mendorong berbagai potensi dan inisiatif yang ada. Sebagai contoh : kesamaan pandangan secara umum tentang peran negara (state) yang mengkooptasi gerak organisasi perempuan selama Orde Baru, serta memundurkannya hanya sebatas gerakan para istri pendukung suami semata dimana pada masa orde baru ketika suami menjabat sebagai gubernur, jabatan istri otomatis sebagai ketua darma wanita tingkat propinsi. Telah ada kesimpulan yang relatif seragam tentang akar dari kekosongan kampanye, advokasi dan gerakan massa kaum perempuan selama puluhan tahun paska 1965. Dampak dari globalisasi dan kebijakan ekonomi neoliberal pun telah cukup tersosialisasi di kalangan organisasi perempuan, meskipun belum menjadi satu kesimpulan kolektif yang konkret. Penolakan pencabutan subsidi kesehatan dan pendidikan mulai banyak diangkat oleh kelompok perempuan. Structural Adjustment Programme-nya IMF pun banyak dihujani kecaman dan penolakan, karena dianggap akan semakin memiskinkan rakyat, terutama kaum perempuannya. Semua setuju bahwa krisis ekonomi dan meningkatnya kemiskinan adalah ladang subur bagi patriarki yang telah mapan ini untuk berkembang pesat.
Yang menarik adalah meskipun ada kesamaan secara umum dalam memandang posisi state ( negara ) dalam penindasan perempuan, namun respon yang muncul dari berbagai unsur gerakan perempuan berbeda-beda. Ini tampak dari penyikapan soal kekuasaan negara dan relasi kekuasaan politik. Mayoritas unsur dari gerakan perempuan menolak mengambil sikap men challenge kekuasaan politik yang ada. Kegigihan merealisasikan kuota 30% bagi perempuan di parlemen tidak diikuti dengan penolakan terhadap kebijakan struktural ekonomi dan politik kekuasaan yang terus menerus menciptakan ruang bagi ketidaksetaraan. Gerakan untuk memunculkan sebanyak mungkin pimpinan politik perempuan tidak dibarengi dengan sebuah evaluasi mendasar dan radikal tentang kepemimpinan politik saat ini. Juga belum ada tawaran komprehensif tentang kepemimpinan Indonesia di masa depan, yang mampu sepenuhnya melepaskan diri dari belenggu Orde Baru, militerisme, memiliki kedaulatan ekonomi dan politik, serta mampu menegakkan hukum, keadilan dan kesetaraan.
Pada akhirnya, tuntutan-tuntutan kesetaraan gender lebih banyak menghasilkan kesetaraan yang sifatnya formal, karena struktur dan karakter kekuasaan negara yang ada sekarang tidak dalam kapasitas ekonomi, politik bahkan moral, untuk menegakkannya. Dan ini menimbulkan problem baru, karena kesetaraan formal ini pun pada akhirnya hanya dapat diakses oleh perempuan kelas menengah saja, karena kaum perempuan kelas bawah dihadang oleh prioritas lainnya, yaitu mempertahankan hidup. Walaupun hasil-hasil formal yang telah digenggam juga akan membuka ruang bagi perempuan menengah ke bawah untuk memperbaiki kehidupannya, namun ini belum membawa kita pada solusi mendasar bagi ketidaksetaraan gender, karena salah satu akarnya belum tersentuh.
Meskipun tak menolak logika dan fakta bahwa di samping kesadaran patriarki, globalisasi neoliberal sangat berdampak pada kaum perempuan miskin dunia ketiga, namun juga belum ada respon yang terpadu dari berbagai kelompok perempuan tentang hal ini. Padahal jika kita lihat, ketiga hal di atas (patriarki, dampak globalisasi neoliberal dan kekuasaan negara) adalah prinsip-prinsip yang melandasi berbagai ketidaksetaraan, kekerasan dan penindasan kaum perempuan, dahulu dan kini. Perbedaan-perbedaan tajam dalam hal prinsipil jarang muncul, namun dalam praktek ada perbedaan prioritas-prioritas kerja yang timbul. Sebagai contoh : LBH APIK dalam releasenya pada awal 2002 menyatakan bahwa situasi krisis ekonomi akan meningkatkan kuantitas dan kualitas kekerasan terhadap perempuan, karena rasa frustasi sosial juga akan meningkat. Saya yakin tidak ada kelompok-kelompok perempuan lain yang menolak fakta ini. Namun dalam praktek, masing-masing bergerak sendiri.
Faktanya adalah tiadanya platform bersama perjuangan kaum perempuan. Berbagai persamaan pandangan tidak menjadi konkret dalam bentuk praksis. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya hal ini. Pertama : apa yang kini disebut sebagai gerakan perempuan bukanlah sesuatu yang lahir dari tradisi gerakan massa. Puluhan tahun terkooptasi dan terintimidasi kekuasaan Orde Baru, gerakan yang dimotori LSM ini lantas mengukuhkan dirinya dalam bentuk advokasi, pergulatan wacana dan pendidikan-pendidikan gender. Hampir seluruh gerakan rakyat waktu itu mengalami nasib yang sama, meski dengan derajat keparahan yang berlainan. Depolitisasi meluas dan menggurita. Hasilnya adalah: tawaran solusi yang diberikan bagi kesetaraan gender masih terpaku pada hal-hal yang formal dan menolak keluar dari kerangka sistem yang ada saat ini. Kesetaraan gender yang tertulis rapi dalam UU, hukum dan berbagai aturan, akan kehilangan efektifitasnya dalam kondisi ketidakadilan struktural yang kian parah serta bangkitnya ancaman terhadap masa depan demokrasi kita .Kedua : lemahnya gerakan-gerakan yang menawarkan agenda perubahan secara fundamental (baca :gerakan kiri), baik dalam tingkat gagasan, apalagi praksis. Akibatnya, tidak ada alternatif terhadap model pengorganisasian dan tradisi gerakan perempuan saat ini. Kalaupun ada, baru dalam skala yang kecil dan belum cukup signifikan mewarnai.
Jelas dibutuhkan satu perubahan mendasar dalam kebijakan ekonomi dan politik pemerintah yang berkuasa. Untuk itu perjuangan melawan ketidaksetaraan perlu menjadi sebuah perjuangan yang berwatak politis dan struktural, di samping humanis dan kultural. Dalam waktu yang bersamaan, kerja-kerja advokasi dan pendampingan korban juga sangat penting untuk terus dilakukan, karena hal ini menjadi satu kebutuhan kaum perempuan yang nyata dan obyektif.
Dorongan untuk bergerak secara sinergis dan menghasilkan respon bersama yang kuat dan signifikan pengaruhnya jangan dilihat sebagai upaya untuk menyeragamkan gerakan dan membonsai dinamikanya. Berbagai jenis aktivitas yang berbeda adalah hasil pergulatan dalam memahami kondisi kaum perempuan, berbagai kebutuhannya serta orientasi tiap-tiap organisasi. Namun jangan dilupakan bahwa respon bersama yang padu juga adalah kebutuhan kaum perempuan dalam menghadapi situasi saat ini, di tengah-tengah laju deras globalisasi neoliberal, bangkitnya konservatisme di hampir segala sudut dan sikap para elit politik yang menjadikan dirinya tidak pantas dipercaya. Dengan bergerak sendiri-sendiri, masing-masing terbenam dalam konsentrasi aktivitasnya sendiri, tanpa platform bersama yang menjadi panduan strategis untuk menghadapi pemerintah dan kebijakannya yang merugikan perempuan, perlahan-lahan kekalahan akan tiba di depan mata.
*Ketua Umum partai Rakyat Demokratik dan Majelis Pertimbangan Organisasi Partai Persatuan Pembebasan Nasional
Langganan:
Postingan (Atom)
Postingan
