Reformasi Birokrasi Dinilai Salah Kaprah

TEMPO Interaktif, Jakarta:Reformasi birokrasi yang dijalankan pemerintah dinilai salah kaprah. Kebijakan pemerintah meningkatkan gaji pegawai departemen keuangan dan pemberian renumerasi kepada 7.500 pejabat negara tidak memiliki empati terhadap penderitaan rakyat.
"Pemerintah sudah tak nyambung dengan realitas yang dihadapi masyarakat," ujar Ketua Umum Komite Indonesia Bangkit, Rizal Ramli, dalam diskusi Reformasi Birokrasi di Restoran Bebek Bali, Selasa (13/11).

Menurut Rizal, reformasi birokrasi keliru jika hanya dilakukan dengan meningkatkan pendapatan birokrat. "Sekali lagi ini menunjukan simplifikasi masalah yang dilakukan oleh pemerintah," Rizal menambahkan.

Dia mengatakan, reformasi birokrasi mestinya dilakukan dengan peningkatan kompetensi, moral, dan kredibilitas pegawai serta penataan ulang birokrasi.

Pemerintah, kata Rizal, seharusnya memprioritaskan anggaran untuk mensejahterakan rakyat. "Kebutuhan pejabat sudah dibayar negara, gaji sudah tinggi, tidak perlu ditambah lagi," katanya.

Sebelumnya, Departemen Keuangan sudah menaikan gaji 62 ribu pegawainya. Untuk itu, pemerintah membutuhkan tambahan anggaran Rp 4,37 triliun. Pemerintah juga telah memberikan renumerasi bagi 5000 pejabat negara dan berencana memberikan untuk sekitar 2000 pejabat negara lagi.

Anggaran itu, menurut Rizal, bisa menciptakan satu juta lapangan kerja dengan asumsi gaji perhari Rp 40.000 selama tiga bulan. "Uang itu seharusnya bisa menggerakkan sektor ekonomi," katanya.

Sementara itu, aktivis buruh Dita Indah Sari, menyatakan reformasi birokrasi harus dilakukan dengan merombak total birokrasi yang ada sekarang. "Birokrasi yang ada saat ini membuat banyak waktu dan uang terbuang sia-sia," katanya.

Ia menyarankan, pemerintah mengamandemen undang-undang kepegawaian agar terbuka kemungkinan untuk memecat pegawai negeri dengan kinerja buruk dan memberi ruang kalangan profesional untuk masuk.

Jika ada pemberian renumerasi, kata Dita, harus diprioritaskan kepada pegawai negeri golongan I dan II serta tentara berpangkat Bintara dan Tamtama. "Gaji mereka banyak yang dibawah UMP," kata Indah.

Sementara itu, Ketua Umum Pemuda Tani Indonesia Supriyanto, menyatakan birokrasi yang ada sekarang sangat berbelit dan rawan suap. Ia berharap pemerintah mempunyai keberanian untuk memangkas birokrat yang tidak produktif.