Koalisi Perempuan Tolak RUU TNI

TEMPO Interaktif, Jakarta:Sekitar 50 orang dari Koalisi Perempuan melakukan aksi penolakan RUU TNI di Bundaran Hotel Indonesia. "Kami menolak RUU TNI karena merupakan jalan untuk kembali menerapkan dwifungsi ABRI," kata Dita Indah Sari, aktivis buruh yang ikut melakukan demonstrasi di Bundaran HI, Jumat (27/8).

Menurut Dita, dalam penerapan RUU TNI akan lebih parah dibanding dengan masa orde baru karena legalitas dari komando teritorial disahkan melalui undang-undang. "Masa TNI yang memegang senjata, malah menata kehidupan masyarakat sipil. Ini merupakan penghinaan bagi demokrasi," ucap Dita.

Dita menambahkan terlebih di masa krisis saat ini ratusan Kodam, ribuan Koramil serta belasan ribu Babinsa, tentu saja akan memakan banyak biaya yang dikeluarkan lewat APBN. "Ini adalah salah satu bentuk pemborosan, sedangkan fungsinya tidak ada. Lebih baik biaya tersebut untuk kesejahteraan rakyat," tandas Dita.

Menurutnya, RUU TNI bukan hanya persoalan militer, tapi juga persoalan perempuan. Karena ada banyak biaya yang dikeluarkan untuk membiayai komando teritorial, dan lebih baik itu untuk membiayai wanita miskin.

Koalisi Perempuan ini dalam melakukan aksi, mengusung berbagai spanduk berisi penolakan RUU TNI. Mereka juga merupakan gabungan dari berbagai aktivis, seperti aktivis buruh, korban Aceh, Tanjung Priok dan juga aktivis SMP