Dita Indah Sari

Gerakan Sosial dan Politik

2009-02-17T06:22:00.000-08:00

GERAKAN SOSIAL DAN PARTAI POLITIK

Dita Indah Sari

Sepanjang tahun, setiap bulan , sehari-hari, partai politik terus menjadi sasaran kritik dan kecaman tanpa henti. Minimnya keberpihakan, rendahnya komitmen serta krisis integritas sejumlah kadernya menjadi fokus yang terus menuai serangan. Bisa dikatakan, popularitas partai politik mencapai titik terendah justru di saat detik-detik menjelang Pemilu 2009 kian dekat.

Selain media massa, gerakan sosial adalah kelompok yang paling aktif menyuarakan kritik terhadap partai politik. Gerakan sosial yang dimotori oleh LSM, ormas-ormas sektoral (buruh, petani, mahasiswa, dll) serta para intelektual kritis mengibarkan tinggi-tinggi bendera non-partisan sebagai identifikasi politik mereka. Politik non-partisan, kemudian, dianggap memberi jaminan akan objektivitas kritik karena dipandang murni hanya mewakili kepentingan kelompok yang dirugikan oleh sistem.

Situasi dan Tantangan Baru

Di Indonesia sejarah gerakan sosial lahir sebagai reaksi atas tersumbatnya berbagai saluran politik yang berfungsi menyerap dan menjalankan aspirasi rakyat di jaman kediktatoran Orde Baru, masa dimana partai politik dimandulkan fungsi social politiknya. Dengan terbukanya ruang liberalisasi politik saat ini, menarik untuk mengkaji kembali apakah strategi perjuangan dari gerakan sosial harus merumuskan orientasi baru dalam menjawab tantangan tantangan baru yang muncul. Dimana kebebasan dan demokrasi multipartai relatif telah mewujud menjadi tatanan politik.

Sebagai kelompok yang didominasi oleh orang-orang muda dan perempuan, ternyata gerakan sosial belum memiliki agenda konkret untuk mengisi ruang politik yang telah terbuka. Demokrasi memberi para aktivis gerakan sosial ruang untuk mentransformasikan perjuangannya, namun ini tidak secara serius dimanfaatkan. Keengganan banyak aktivis perempuan untuk mengisi ruang kuota 30% justru membuat pelaksanaan kuota tersebut tidak terkawal dengan baik di internal partai, baik secara kuantitas apalagi kualitas. Padahal jika kita runut ke belakang, aktivis perempuanlah yang paling gigih memerjuangkan kuota ini. Keengganan banyak kaum muda gerakan sosial untuk mewakili aspirasi rakyat ke dalam partai politik justru tidak sejalan dengan gugatan mereka agar para politisi tua lengser keprabon, legowo memberi ruang kepada yang muda. Sementara kita semua tahu, kepemimpinan kaum muda adalah hasil pertarungan dan gesekan di arena politik yang riil, dan bukan sebuah hadiah apalagi kemurahan hati para politisi tua.

Sebagai sebuah potensi, tentu gerakan sosial layak diperhitungkan. Ribuan jumlah LSM dan aktivis yang tersebar dari Aceh hingga Papua semestinya menyimpan satu kekuatan politik yang dahsyat. Namun ternyata, ribuan tokoh lokal dan nasional ini belum mampu, hingga detik ini, untuk sampai pada kata sepakat menyangkut agenda politik konkrit, di tengah realitas politik kita yang jauh dari ideal ini. Penolakan terhadap partai-partai politik yang ada pun tidak diikuti dengan tekad untuk melakukan konsolidasi secara serius untuk membangun partai politik sendiri atau pun secara optimal memanfaatkan peluang calon perseorangan dalam berbagai pilkada. Kelemahan dalam sistem kepartaian kita disikapi baru sebatas pada tekanan dari luar tanpa upaya membangun satu model ataupun tradisi berpartai yang baru sebagai alternatifnya. Sejumlah aktivis gerakan sosial yang mendirikan partai pun tidak mendapatkan apresiasi dan dukungan yang cukup sebagai bekal untuk bertarung.

Sampai titik ini, prinsip non-partisan tampaknya tidak lagi menjadi solusi, tetapi menjadi belenggu bagi gerakan sosial untuk melakukan terobosan. Berbagai momentum politik penting dan menentukan disikapi secara pasif bahkan abstain, sehingga hasilnya pun menjadi jauh dari harapan publik.

Serius dan Mendesak

Arena politik memang tidak tunggal. Tentu saja partai politik bukan satu-satunya alat untuk memerjuangkan kepentingan publik. Namun perbaikan system dan tradisi kepartaian kita merupakan satu proyek politik yang serius dan mendesak karena, suka atau tidak suka, hampir seluruh mekanisme dan prosedur politik kita masih bersandar pada keberadaan partai ini. Penyusunan produk legislasi dan pemilihan anggota legislatif dan eksekutif adalah sebagian dari wilayah dimana partai politik menjadi bintang utamanya. Belum lagi jika kita setuju bahwa partai politik yang beroperasi dengan baik dan sehat adalah wadah yang paling komprehensif dalam mengartikulasikan kepentingan konstituennya, dibanding ormas, asosiasi, perkumpulan atau bentuk-bentuk lain.

Sejarah pernah menunjukkan bagaimana partai politik yang berfungsi dengan baik justru dapat mengerjakan berbagai ranah yang selama ini dilakukan oleh LSM. Di era demokrasi liberal tahun 1950-60 an, melalui ormas-ormasnya, partai politik dari aliran Islam, Nasionalis dan Komunis terlibat aktif dalam aktivitas memberantas buta huruf, mengadvokasi kenaikan upah dan kasus tanah, mengirim sukarelawan, angkat senjata, mendirikan dapur umum, pembelaan hukum, menolak kawin paksa/kawin muda, membela perempuan korban KDRT sampai mengurus istri korban poligami. Saat itu, partai politik adalah gerakan sosial dan gerakan sosial adalah bagian dari partai politik.

Sejarah ini layak menjadi pemikiran ulang bagi para aktivis gerakan sosial dalam merumuskan sasaran konsolidasi politiknya sekaligus bahan introspeksi, self critic, terhadap kemandegan konsolidasi ini.

Temu Simpatisan dan Kader PBR di Gompang, Sukoharjo

2009-01-26T01:18:00.000-08:00

Temu Kader dan Simpatisan PBR di Desa Gompang, Sukoharjo

Sukoharjo (16/1) Puluhan simpatisan dan kader dari wilayah Sukoharjo bertatap muka dan berdiskusi secara langsung dengan sejumlah calon anggota legeslatif (Caleg) Partai Bintang Reformasi (PBR) di desa Gompang Sukoharjo. Pertemuan itu sendiri digagas oleh Achmad Bachrudin Bakri, SH sebagai caleg PBR untuk DPRD II Kabupaten Sukoharjo Dapil 3. Sejumlah Caleg PBR lain juga hadir diantaranya; Dita Indah Sari ( Caleg DPR RI Dapil V No urut 1), Desi Arisanti ( Caleg DPR RI Dapil V No urut 2) dan Kelik Ismunanto (Caleg DPRD I Propinsi Jawa Tengah Dapil V).

Kurang lebih lima puluh (50) orang yang hadir dalam pertemuan tersebut merupakan tokoh dari beberapa kampung di sekitar Gompang, Sukoharjo yang selama ini memberikan dukungan terhadap PBR. Dan pertemuan ini merupakan kelanjutan dari pertemuan – pertemuan yang sudah dilakukan sebelumnya.

Sebagai pembuka pertemuan, Achmad Bachrudin menjelaskan tentang proses pencalonan sejumlah aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) maupun aktivis mahasiswa 1998 yang akan maju menjadi Caleg dalam pemilu 2009 mendatang melalui bendera PBR. ”Teman-teman Saya yang hadir dalam pertemuan malam ini, seperti Mbak Dita, Mbak Desy dan Mas Ismu adalah teman-teman yang pada tahun 1998 ikut menggulingkan Orde Baru”, begitu penjelasan Bachrudin. ”Jadi bapak-bapak tidak usah ragu atas komitment yang dimiliki oleh teman-teman Saya ini,” imbuhnya.

Disamping itu, pertemuan tersebut juga membicarakan sekilas tentang visi, misi serta program yang ingin dilakukan oleh para Caleg jika terpilih nantinya. Dita Indah Sari yang selama ini dikenal sebagai seorang aktivis buruh mencoba memberikan penjelasan singkat tentang berbagai persoalan kebangsaan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Tidak lupa Dita, begitu biasa dipanggil, meminta dukungan dan doa restu dari kader yang hadir untuk selalu mendukung aktivitas yang dilakukan oleh para Caleg PBR, khususnya di Dapil V.

Pertemuan diakhiri dengan diskusi strategi pemenangan pemilu yang akan menjadi bekal bagi para simpatisan dan kader PBR untuk memperluas dukungan massa. Dalam pertemuan ini juga telah terbentuk struktur maupun kontak-kontak person di masing-masing desa. ”Tanpa struktur yang solid dan terkonsolidasi, nampaknya akan cukup sulit bagi PBR untuk mendapatkan kursi dalam pemilu 2009 mendatang. Untuk itu jika Kita menghendaki perubahan secara bersama-sama maka mari Kita bekerja keras untuk mendukung kawan-kawan aktivis yang sedang maju sekarang ini,” ungkap Kelik Ismunanto mengakhiri pertemuan. (Mhr)

Dukungan Sejumlah LSM Solo terhadap Caleg PBR

2009-01-25T23:04:00.000-08:00

Edisi: Rabu, 14 Januari 2009, hal. III

Puluhan Aktivis LSM dukungan Dita Indah Sari

Laweyan (Espos) Puluhan aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kota Solo menyatakan dukungan kepada calon anggota legeslatif (Caleg) DPR dari Partai Bintang Reformasi (PBR) Dita Indah Sari dan Caleg DPRD Jateng, Kelik Ismunanto, dalam sosialisasi Caleg, Selasa (13/1) di Rumah Makan Boga Bugi, Laweyan, Solo.

Kedua Caleg PBR tersebut berangkat dari daerah pemilihan (Dapil) V Jateng dan juga aktivis buruh. Dengan latar belakang mantan aktivis itu, kedua Caleg tersebut menyatakan tekat untuk menghapus utang luar negeri, mengambilalih perusahaan tambang untuk kesejahteraan rakyat dan penguatan industri nasional. Mereka menetapkan, Pemilu tahun ini bakal dijadikan kendaraan untuk keluar dari jeratan-jeratan permasalahan bangsa, sehingga negeri ini mampu menjadi bangsa yang mandiri, tanpa bergantung pada utang luar negeri.

Kegiatan sosialisasi Caleg PBR tersebut itu juga dihadiri sejumlah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Solo, perwakilan Pakorba, Sompis, dan sejumlah aktivis LSM lainnya serta para kader PBR Kota Solo.

Dita Indah Sari dalam kesempatan itu menyatakan, para aktivis sudah banyak berjuang dalam rangka perbaikan negeri ini, terutama dalam reformasi tahun 1998 lalu. Semua jerih payah para aktivis ini, kata dia, bukan berdampak positif bagi aktivis sendiri, melainkan dimanfaatkan oleh pihak lain.

”Dengan semangat aktivis LSM ini, maka sudah waktunya para aktivis unjuk gigi dalam kancah perpolitikan nasional untuk memperjuangkan nasib rakyat kecil, terutama buruh. Setidaknya para aktivis sekarang ini memiliki semangat kritis terhadap pluralisme, antimiliterisme, dan antidiskriminasi. Prinsip ini saya kira masih dipegang para aktivis saat ini dan merupakan modal utama untuk menyatukan tujuan yang sama,” tegasnya.-Oleh: trh
Ditulis ulang oleh Mhr, Sumber: http://www.solopos.co.id/zindex_menu.asp?kodehalaman=h29&id=256412

Dita Indah Sari Lantik PAC Sukoharjo

2009-01-25T22:57:00.000-08:00

Edisi: Jum’at, 09 Januari 2009, hal VI

DPC PBR Sukoharjo Lantik PAC

Sukoharjo (Espos) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bintang Reformasi (PBR) memantapkan jaringan dan struktur guna menghadapi pemilu 2009 dengan melakukan pembentukan pimpinan anak cabang (PAC) di sejumlah kecamatan.

“Pengurus PBR banyak diisi aktivis mahasiswa tahun 1998” ujar Sekertaris DPC PBR Sukoharjo, Achmad Bacharudin dalam rilisnya kepada Espos, Kamis (8/1). Menurutnya di desa Kunden, Bulu pembentukan PAC dipimpin oleh Pangestu Mardi Utomo. Selain dihadiri sekitar 100 kader, pertemuan tersebut juga dihadiri perwakilan pengurus wilayah PBR Jateng, Kelik Ismunanto dan Dita Indah Sari. “Sepekan sebelumnya telah dibentuk PAC serupa bertempat di Banaran RT 02/ RW IX Tegalsari, Weru,” lanjutnya sembari menambahkan, dalam waktu satu bulan kedepan, struktur tersebut akan diperluas hingga tingkat pimpinan anak ranting (Paranti). – Oleh: abn/*

Ditulis ulang oleh Mhr, Sumber: www.solopos.co.id/zindex_menu.asp?kodehalaman=h33&id=255739

Buruh Deklarasikan Persatuan Buruh Reformasi untuk Dorong Artikulasi Perjuangan Politik Pekerja

2008-12-14T22:13:00.000-08:00

Berdikari Online (14/12/08); 500-an pekerja dari Jakarta, bogor,tangerang, dan bekasi mendeklarasikan pendirian Persatuan Buruh Reformasi (PBR) di aula gedung Trisula, Ciniki, Jakarta, hari minggu (14/12). Acara tersebut selain dihadiri ketua Umum PBR dan jajaran DPP PBR, juga dihadiri oleh Risal Ramli. Menurut Katarina Puji Astuti, ketua panitia, deklarasi Persatuan Buruh Reformasi dimaksudkan untuk memberikan saluran politik kepada suara-suara rakyat pekerja, yang selama ini dikucilkan dan dipinggirkan dari panggung politik, melalui beberapa calon anggota legislatif (Caleg) dari pekerja.

Orasi langsung dibuka oleh Risal Ramli. Menurutnya, pemerintah masih menempatkan pekerja sebagai sumber masalah hambatan investasi. Padahal, menurut Risal Ramli, factor penghambat investasi paling utama adalah birokrasi dan banyaknya biaya siluman. Bagi risal, kaum pekerja tak boleh lagi menyandarkan pilihannya kepada pemerintahan pro-neoliberal, tapi mendukung dan memperjuangan kepemimpinan nasional yang sanggup menjalankan jalan baru.

Sayup-sayup teriakan "hidup buruh" berkali-kali terdengar, ketika Tari Adinda, seorang buruh pabrik di Cakung, dengan lihai memainkan lagu-lagu perjuangan buruh, seperti "buruh kontrak". Massa semakin antusias mengikuti acara, ketika Dita Indahsari, seorang Caleg dari PBR menyampaikan orasi politiknya. "ketika buruh menolak SKB 4/PB 4 menteri, pemerintah selalu menuduh pekerja mempolitisasi keadaan" ujar Dita. Menurut dita, tuduhan tersebut merupakan kekhawatiran, karena ketika buruh menjangkau arena politik sebagai bagian dari perjuangan untuk mengubah hidup, malah dianggap pemerintah "mempolitisisasi". Bagi Dita, perjuangan buruh haruslah perjuangan politik, maka penting bagi buruh untuk berpartai dan mengajukan calon anggota legislatif. Dengan itu, menurut Dita, pekerja akan mendapat ruang konstitusional untuk memperbaiki kesejahteraannya, serta mendorong perubahan ekonomi Indonesia agar lebih mandiri, makmur, dan berdaulat.

Bursah Sarnubi, ketua umum PBR, akhirnya melantik pengurus pusat Persatuan Buruh Reformasi, yang terdiri dari Katarina Pudji Astuti (ketua), Hafid (Sekretaris), Desi Arisanti (bendahara), Kristianto (Divisi Advokasi), Sukrisno (divisi organisasi), dan Dedi Fauzi (divisi pendidikan dan kaderisasi). Dalam sambutannya, Bursah Sarnubi mengatakan, sudah saatnya nasib pekerja diangkat. Pekerja harus mengembangkan kapasitasnya, termasuk kemampuan berpolitik, agar dapat mendorong perubahan yang lebih baik. Bursah berpesan, seluruh caleg pekerja harus mengandalkan militansi, seperti semangat infanteri, terutama dalam menggalang dan meraih dukungan massa. Menurutnya, caleg pekerja harus mendatangi rakyat dan bekerja bersama mereka. (Ulfa)

Diambil dari Berdikari Online

HUKUM YANG BERWAJAH MANUSIAWI

2008-11-24T14:10:00.000-08:00

Dita Indah Sari*

Eksekusi mati akhirnya dilakukan. Pada tengah malam tanggal 10 Nopember, terpidana kasus terorisme Amrozi dkk, ditembak mati di Cilacap, Jawa Tengah. Hari-hari menjelang ketiganya digiring ke hadapan regu tembak menjadi saat-saat yang sibuk bagi media massa. Masyarakat mengamati, menunggu dan sebagian mendesah lega setelah eksekusi akhirnya benar terjadi.

Pro-kontra soal hukuman mati sudah biasa. Eksekusi mati memang mencekam, sarat kengerian, bahkan bagi para pelaksananya. Eksekusi terpidana mati kasus pembunuhan Astini dan Sumiarsih di Jawa Timur, juga mencuatkan pro kontra. Penolakan dilontarkan. Hak azasi, dalam hal ini hak hidup yang tak boleh diganggu gugat oleh siapapun, menjadi pegangan utama. Diperkuat pula dengan prinsip bahwa hukuman dari negara harus bersifat “memperbaiki”, bukan membalas dendam. Seluruh argumen ini, menurut saya, sepenuhnya tepat dan berlaku bagi siapapun, termasuk bagi para teroris yang mencabut ratusan kehidupan seperti Amrozi dkk.

Perspektif Lain

Mendukung hak hidup para teroris dalam kasus ini terasa absurd, menggelikan bahkan kontradiktif. Untuk apa memberi hak hidup pada sekelompok orang yang tanpa ragu dan penyesalan merampas hak hidup ratusan orang lain? Dalam kasus ini, 90% orang tampaknya akan berayun mendukung prinsip hukuman sebagai pembalasan dendam, nyawa dibalas nyawa (an eye for an eye).

Namun ada sudut pandang lain yang perlu dipaparkan. Pelaku terorisme seringkali memiliki keyakinan yang kuat atas kebenaran tindakannya. Kematian, karenanya menjadi konsekuensi yang siap dipikul, bahkan dalam tahap tertentu, dinantikan, karena mati sebagai syuhada diyakini akan dianugerahi surga sebagai ganjarannya. Bom bunuh diri karenanya menjadi pilihan yang paling banyak digunakan, bukan hanya di Indonesia tapi oleh pelaku terorisme di negara lain.

Saya tidak melihat ada perbedaan yang terlalu jauh antara pelaksanaan eksekusi mati dengan bom bunuh diri. Secara teknis keduanya sama-sama aktivitas pembunuhan yang direncanakan dengan teliti, baik waktu, jam, tempat, cara, pelaku, korban, saksi, maupun akibatnya, meskipun secara prinsip keduanya tentu bertentangan. Para teroris pelaku bom bunuh diri tahu persis kapan, dimana dan bagaimana mereka akan mati . Para korban hukuman mati kurang lebih juga tahu kapan, dimana dan bagaimana mereka akan mati.

Intinya, hukuman mati yang mencekam ini bukanlah sesuatu yang “asing” bagi para terpidana teroris. Kepastian soal waktu, tempat dan cara kematian adalah bagian dari perencanaan bom bunuh diri, bagian dari aktivitas terorisme itu sendiri. Detik-detik menjelang eksekusi tembak dan detik-detik menjelang pelaku bom bunuh diri menekan saklar bom, bukankah sesungguhnya tidak jauh berbeda bagi para teroris itu sendiri? Ditambah dengan keyakinan akan kebenaran jihad yang mereka lakukan, maka kematian di depan regu tembak bukanlah menjadi sesuatu yang “menghukum”. Jika kita memandang hukuman mati sebagai sebuah “keadilan dan ganjaran yang setimpal’ bagi kejahatan mereka, saya khawatir para teroris justru memandang pelaksanaan eksekusi mati sebagai semacam stairway to heaven.

Karenanya dalam hal ini hukuman mati menjadi kehilangan efektivitasnya, kehilangan efek jeranya karena para terpidana teroris memiliki sudut pandang yang berbeda tentang kematian dan kehidupan daripada orang kebanyakan. Dan tentu saja, kehilangan tugas dan semangat “memperbaiki”, sebagaimana seharusnya sebuah sistem hukum yang benar.

Penjara dengan Keamanan Maksimum

Maximum Security Prison (penjara dengan keamanan maksimum) semestinya menjadi hukuman alternatif bagi pelaku terorisme, pembunuhan sadis bahkan koruptor kakap. Dalam maximum security prison bukan saja aspek ketat dan berlapisnya keamanan yang menjadi prioritas, tapi juga ketatnya disiplin dan batasan bagi para penghuninya. Konsep penjara ini sangat berbeda dengan Lapas Cipinang atau lembaga-lembaga pemasyarakatan lain di tanah air, karena di sini para narapidana memiliki hak yang jauh lebih terbatas dibanding penghuni lapas tersebut, terutama dalam aspek komunikasi dengan dunia luar dan sesamanya, serta sulitnya mendapat keringanan hukuman.

Penjara model ini tengah dibangun di Nusakambangan, dan mudah-mudahan penyakit kolusi dan sogok menyogok yang menjadi tradisi penjara-penjara lain di tanah air tidak berlaku di sini. Sangat penting untuk menjaga agar kita memiliki maximum security prison yang sungguh-sungguh secure dari gerogotan kolusi dan suap karena ini menjadi taruhan dari efektivitas negara mengatasi kejahatan-kejahatan besar semacam terorisme, korupsi dan perdagangan narkotika. Lapas-lapas sarat kolusi yang kita miliki selama ini tampaknya hanya menghasilkan regenerasi kejahatan ketimbang memperbaiki manusianya.

Hukuman mati tidak menghentikan kejahatan terorisme. Hukuman mati bahkan tidak pernah terbukti efektif menghentikan kejahatan apapun. Selama ketidakadilan, kemiskinan, korupsi, penindasan dan diskriminasi ekonomi dan ataupun militer oleh barat terhadap Bangsa Palestina, bangsa Irak, Afganistan, Amerika Latin –apapun agama yang dipeluk oleh rakyatnya, dan ketergantungan terhadap asing tidak diatasi, ladang subur bagi terorisme tetap tersedia.

Sambutan besar terhadap jenazah Amrozi dkk di kampung halamannya pasca eksekusi adalah tanda bahwa di sana kematiannya dinilai bukan sebagai ganjaran tetapi justru adalah pengorbanan. Di sana, dia bukanlah pembunuh tetapi pahlawan, martir.
Amrozi jelas bukan pahlawan, meskipun saya setuju bahwa kejahatan politik dan ekonomi pemerintah Barat harus dilawan. Namun saya sepenuhnya menolak jika bangsa dan rakyat negeri-negeri Barat menjadi tumbal atas apa yang dilakukan oleh pemerintah mereka.

Hukum harus memperbaiki apa yang telah dirusak oleh keadaan ekonomi dan politik. Itulah tugas hukum sepenuh-penuhnya, membuat manusia menjadi manusia.
Cukup sudah Astini, Sumiarsih, Fabianus Tibo, Amrozi, dll.

*mantan narapidana politik

SKB EMPAT MENTERI: SOLUSI ATAU MASALAH BARU?

2008-11-23T23:10:00.000-08:00

DITA INDAH SARI*

Krisis ekonomi global melahirkan berbagai tambahan beban bagi ekonomi dalam negeri, khususnya dunia usaha atau sektor riil. Sebenarnya, tanpa krisis jilid berapa pun, industri dalam negeri kita memang tidak memiliki pondasi yang solid. Jangankan menjadi tuan di negeri sendiri, untuk survive saja industri domestik kesulitan akibat besarnya ketergantungan pada impor serta berbagai problem akut lainnya.

Dengan tujuan mengurangi beban industri nasional, Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri menyangkut dasar penetapan upah minimum kemudian dikeluarkan. Jika dikaitkan dengan kepentingan memperkuat pondasi dunia usaha yang rapuh, SKB ini lebih tepat dianggap sebagai cara menyelesaikan masalah dengan masalah. Dengan mengupayakan agar kenaikan upah tidak lebih dari nilai pertumbuhan ekonomi (sesuai isi SKB tersebut), maka pemerintah memangkas daya beli kaum pekerja yang selama ini memang sudah menurun akibat kenaikan harga BBM dan barang-barang lain.

Dalam tempo 1-2 bulan ke depan anjloknya daya beli ini mungkin belum terasa. Namun, dengan kenaikan upah minimum hanya sekitar 6% (sesuai pertumbuhan ekonomi), kaum pekerja sudah jelas akan buru-buru memangkas biaya konsumsinya. Industri yang pertama kali bakal menuai dampak dari pengurangan upah ini adalah industri rokok, otomotif, elektronik, garmen dan ritel. Industri-industri tersebut merupakan sumber kebutuhan non primer yang lebih mungkin dikurangi konsumsinya, kalau perlu secara drastis. Industri makanan minuman sendiri akan terkena pula dampaknya dalam jangka menengah karena keluarga pekerja harus semakin selektif dalam mengonsumsi (baca : mengurangi) makanan, baik karena tekanan kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak maupun agar dapat melakukan saving.

Koreksi-koreksi kebijakan ekonomi semacam ini tidak bisa diharapkan dapat “memelihara momentum pertumbuhan ekonomi” kita, sebagaimana bunyi judul SKB tersebut. Perspektifnya yang parsial dan jangka pendek akan menjadi seperti senjata makan tuan bagi industri nasional. Menganggap industri dalam negeri akan terdongkrak produktivitasnya dengan pengurangan upah (yang memang sudah rendah) adalah paradigma yang tidak manusiawi dan agak primitif.

Pasar Kerja yang Fleksibel

Labour market flexibility pun kemudian diundang masuk dengan dikuatkannya model bipartit sebagai mekanisme penentuan upah, dimana peran pemerintah dalam proses ini pun menghilang. Mekanisme ini sebetulnya sudah lama diusulkan oleh kalangan dunia usaha. Krisis global ini menjadi momentum dimana usulan tersebut didesakkan lagi.

Dalam situasi dimana 69% pekerja kita ada di sektor informal (mayoritas pertanian) serta tingkat pendidikan dan keahlian pekerja sangat rendah, bagaimana mungkin kita berharap daya tawar pekerja dalam sistem bipartit dapat setara/equal dengan pengusaha? Bagaimana mungkin mayoritas pekerja kita yang berpendidikan terbatas dapat bernegosiasi tentang hak-haknya secara efektif? Sebagai informasi, tingkat unionisasi (menjadi anggota serikat pekerja) di kalangan pekerja kita baru berkisar antara 8-10% dari total pekerja. Jika pemerintah lepas tangan dalam proses ini, lalu siapa yang akan menjaga 90% pekerja lainnya yang tidak memiliki wadah dalam memperoleh hak-haknya?

Melindungi Pekerja dan Industri Dalam Negeri

Industri dalam negeri yang kuat adalah kunci membangun ketahanan ekonomi kita. Sesungguhnya kita tidak kehabisan stok solusi untuk mengatasi krisis ini sekaligus melindungi industri dan pekerja. Kalau targetnya adalah untuk menghemat biaya produksi, penghapusan pajak ekspor yang telah dilakukan pemerintah merupakan solusi yang baik. Mengapa ini tidak diikuti dengan penurunan suku bunga, seperti yang telah dilakukan semua negara saat ini (kecuali Indonesia)? Daripada menghadang kenaikan upah, solusi ini jauh lebih signifikan untuk membantu industri dalam negeri (dalam jangka panjang), karena mengurangi biaya produksi investasi dan harga jual.

Mengapa tidak diikuti dengan menurunkan kenaikan harga BBM, yang selama ini telah membuat biaya operasional perusahaan membengkak? Kita berada dalam situasi yang emergency, sehingga langkah-langkah yang diambil pun harusnya merupakan sebuah terobosan yang berbeda dari situasi normal. Sebagai catatan, baru-baru ini negara jiran Malaysia telah mengurangi harga BBM nya 2,5 ringgit/liter. Harga minyak dunia yang turun seharusnya direspon secepatnya dengan menurunkan harga BBM domestic, secepat pemerintah menaikan harga BBM saat harga minyak meroket naik.

Melemahnya nilai tukar rupiah juga tidak perlu menjadi alasan agar upah pekerja dibatasi kenaikannya, khususnya bagi industry yang berbasis impor. Kewajiban pemerintahlah untuk mengatur dan membatasi secara ketat transaksi valas dan keluar masuknya dolar atau mata uang asing lainnya. Semua pembatasan ini tentu saja tidak berlaku bagi aktivitas dunia usaha.

Kalaupun pembatasan kenaikan upah tersebut tetap dirasa perlu diberlakukan, sebaiknya diterapkan hanya bagi pekerja dengan gaji di atas 5 juta/bulan. Kemampuan mereka untuk bertahan dalam situasi krisis ini jelas jauh lebih besar daripada para pekerja dengan upah minimum yang rata-rata kurang dari 1 juta/bulan. Para pekerja kerah putih ini (white collar workers) pun rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang relatif baik, sehingga dapat melakukan negosiasi yang lebih efektif dengan pihak perusahaan. Dengan catatan policy “diskriminasi” ini berlaku sementara dengan batas waktu yang jelas.

Melindungi kepentingan industry tanpa mengurangi hak-hak mendasar pekerja adalah sesuatu yang sangat mungkin untuk dilakukan saat ini. Jika hal ini tidak menjadi pegangan dalam menyusun kebijakan industry nasional, maka setiap langkah kebijakan ekonomi akan menempatkan kaum pekerja dan masyarakat miskin sebagai korban. Jika ini yang terjadi, maka kita pun sampai pada kesimpulan yang jelas : bahwa pemerintah ini bukan hanya dokter yang gagal, tapi juga melakukan malpraktek terhadap pasien-pasiennya yang mayoritas miskin.

*Aktifis Serikat Buruh, Caleg DPR RI PBR, Dapil Jateng V

Jadwal Tahapan Pemilu 2009

2008-10-08T07:58:00.000-07:00

Berdasarkan Keputusan KPU No. 9 Tahun 2008, inilah jadwal Pemilihan umum tahun 2009 :

1 TAHAP PENDAFTARAN PEMILIH

− Penyerahan Data Kependudukan 5 April 2008

− Pemuktahiran Data Pemilih 6 April – 6 Juli 2008

− Penyusunan dan Pengesahan DPS 7 Juli 7 Agustus 2008

− Pengumuman DPS 8 -14 Agustus 2008

− Penyusunan dan Penetapan DPT 11 – 30 September 2008

2 TAHAP PENCALONAN

- PARTAI POLITIK

− Pengumuman Pendaftaran Peserta Pemilu 5 – 6 April 2008

− Pendaftran Parpol Peserta Pemilu 7 April – 12 Mei 2008

− Penelitian Administrasi dan Pengumuman 10 April – 30 Mei 2008

− Verifikasi Faktual 3 Juni – 2 Juli 2008

− Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2009 29 Juni – 3 Juli 2008

− Pengumuman Parpol Peserta Pemilu 2009 5 Juli 2008

- DPR/DPRD

− Pengambilan Formulir Calon Anggota DPR, DPRD 5 – 9 Agustus 2008

− Pengajuan Bakal Calon oleh Parpol 10 – 15 Agustus 2008

− Verifikasi kelengkapan Administratif 11 Agustus -3 Sept 2008

− Penyampaian hasil verifikasi kepada Parpol 12 Agustus – 5 Sept 2008

− Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap 9 -26 Oktober 2008

− Pengumuman DCT anggota DPR/DPRD 27 Oktober 2008

- DPD

− Pendaftaran Calon Anggota DPD 27 Juni - 10 Juli 2008

− Penelitian Administratif 2 – 15 Juli 2008

− Verifikasi Faktual 18 Juli – 18 Agustus 2008

− Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap 9 -26 Oktober 2008

− Pengumuman DCT anggota DPD 27 Oktober 2008

3 TAHAP KAMPANYE

− Persiapan Kampanye 2 Januari – 28 Feb 2009

− Pelaksanaan Kampanye 8 Juli - 1 April 2009

− Masa Tenang 2 – 4 April 2009

4 TAHAP PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

− Pemungutan Suara 5 April 2009

− PPS mengumumkan salinan hasil dari TPS 6 – 7 April 2009

− Rekapitulasi di PPK 7 – 11 April 2009

− Rekapitulasi di KPU Kab./Kota 11 – 15 April 2009

− Rekapitulasi di KPU Provinsi 15 – 20 April 2009

− Rekapitulasi di KPU Pusat 22 April – 5 Mei 2009

5 TAHAP PENETAPAN HASIL

− Penetapan Hasil Pemilu 15 April – 8 April 2009

− Penetapan dan pengumuman calon terpilih 13 – 20 Mei 2008

− Peresmian keanggotaan DPRD Kab./Kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD Juni – September 2009

− Pengucapan sumpah/janji Juli – 1 Oktober 2009

Tentang Perubahan dan Sebuah Gerakan

2008-09-24T23:17:00.000-07:00

Untuk D I S

seandainya
aku punya mimpi
aku ingin bermimpi
tentang perubahan dan sebuah gerakan

seandainya
aku punya gagasan
aku ingin menggagas
perubahan dan sebuah gerakan

seandainya
aku punya cerita
aku ingin cerita
tentang perubahan dan sebuah gerakan

seandainya
aku berpikir
aku ingin memikirkan
perubahan dan sebuah gerakan

seandainya
aku bekerja
aku ingin bekerja
hanya untuk perubahan dan sebuah gerakan

setidak-tidaknya
untuk diriku sendiri

Jakarta, 18 Agustus 2008

oleh : ajsusmana

Hati-hati dengan Kata-kata

2008-08-31T22:58:00.000-07:00

Oleh Dita Indah Sari

Kata adalah senjata,
kata adalah bumerang (Subcomandante Marcos)

Di tengah-tengah meluasnya kegelisahan rakyat yang harap-harap cemas semoga keputusan ini dibatalkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengeluarkan pernyataan yang menyesatkan. Menurut Kalla, jika kenaikan harga BBM batal, sama artinya dengan membatalkan kebijakan pemerintah memberikan bantuan langsung tunai kepada orang miskin. ”Jadi, setiap ada demonstrasi menyatakan tak setuju (kenaikan harga BBM), sama dengan mengurangi rezeki orang miskin” (Kompas, 8/5 halaman 18).

Mulutmu harimaumu, begitu pesan pepatah. Mulailah berhati-hati dengan kata-kata karena cepat atau lambat dapat menuai badai. Dengan kata-kata itu, Wakil Presiden berniat menyampaikan kepada kita bahwa bantuan dari pemerintah hanya berhak diterima rakyat jika harga BBM dinaikkan.

Artinya, rakyat baru berhak dapat sesuatu dari pemerintah setelah pemerintah mengambil sesuatu dari kita. Terima dulu kenaikan ini, baru kemudian bantuan kami kucurkan ke tanganmu. Ini sama artinya pemerintah sejatinya tidak memberikan apa-apa, nol, kosong, hampa.

Ini mirip dengan kebijakan tukar guling atau jual beli yang nilainya pun sama sekali tidak setara. Bagaimana mungkin bisa setara jika Departemen Sosial sendiri menyatakan bahwa efektivitas bantuan langsung tunai (BLT) hanya sekitar 54,96 persen, sementara sekitar 45 persen rumah tangga miskin penerima BLT menyatakan bahwa bantuan itu tidak meringankan biaya hidup mereka yang kian berat pascakenaikan harga BBM sebesar 120 persen awal Oktober 2005?

Adu domba
Pemberian BLT adalah ganti rugi, bukan ganti untung. Persoalan utama negeri ini adalah rendahnya daya beli dan pendapatan untuk dapat hidup layak, maka solusinya adalah bagaimana menyediakan lapangan kerja bagi puluhan juta orang yang menganggur. BLT sama sekali bukanlah solusi. Apalagi jika peluang untuk menciptakan lapangan kerja itu justru dirusak sendiri oleh kenaikan harga BBM industri yang memukul sektor usaha menengah-bawah.

Pernyataan Wakil Presiden dengan terang benderang menunjukkan kepada kita karakter asli pemerintahan ini. Pemerintah baru mau memberi jika yakin telah ada sesuatu yang diambil dari rakyatnya. Segala bentuk program kesejahteraan sosial adalah kewajiban pemerintah terhadap rakyat yang memberinya mandat. Kenapa harus menunggu dulu kenaikan harga BBM, listrik, atau pencabutan subsidi-subsidi lainnya?

Rencana kenaikan harga BBM selalu mengundang reaksi. Demonstrasi di berbagai kota sudah merebak. Sungguh tidak senonoh pernyataan yang menyamakan demonstrasi ini dengan upaya mencegah rakyat miskin mendapat rezeki. Tampaknya ini lebih dari sekadar sikap tidak sensitif, tidak peka dan tuli terhadap kegelisahan rakyat atas situasi yang makin pahit.

Pernyataan ini adalah cermin kepanikan dan kekalapan pemerintah sehingga reaksi-reaksi protes yang sesungguhnya wajar terjadi dalam alam demokrasi pun kemudian dicitrakan sedemikian rupa. Untuk membenarkan kebijakannya, pemerintah melalui Wakil Presiden mempertentangkan orang miskin dengan para mahasiswa dan demonstran. Apa belum cukup negeri kita ini dicabik-cabik konflik horizontal, sampai harus ditambah lagi dengan membuat arena konflik baru: demonstran vs orang miskin? Mahasiswa vs orang miskin? Penerima BLT vs penolak kenaikan harga BBM?

Solusi terakhir

Dua kali kenaikan harga minyak dalam pemerintahan SBY- JK (Maret dan Oktober 2005), kata-kata pemerintah selalu sama: ini adalah solusi terakhir. Jika ini yang terakhir, apa solusi mendasar yang pertama? Solusi yang kedua, keempat, ketujuh? Bagaimana berjalannya? Signifikan atau tidak? Kalau gagal, di mana gagalnya? Bagi kita masih gelap.

Banyak sudah alternatif solusi yang disampaikan kepada pemerintah. Presiden menyatakan bahwa dirinya telah membaca ribuan pesan singkat (SMS), artikel, dan opini masyarakat menyangkut kenaikan harga BBM. Sejak kenaikan harga BBM tahun 2005, opsi-opsi lain sudah diajukan kepada pemerintah. Namun, kebijakan tetap bergeming. Apa benar presiden memerhatikan dengan serius masukan dari publik sejak tiga tahun yang lalu?

Mengapa pemerintah tidak pernah menanggapi opsi pengurangan atau penjadwalan pembayaran utang luar negeri untuk menghemat anggaran kita? Mengapa usulan soal perbaikan bagi hasil pertambangan minyak, terutama pengurangan biaya cost recovery, tidak pernah mulai dijalankan? Apa ada upaya serius memberantas korupsi dalam proses produksi dan distribusi minyak, gas, dan listrik? Apakah pemerintah tidak pernah terusik dan malu dengan kenyataan bahwa sebagai negara besar penghasil minyak, keadaan kita malah lebih buruk dibandingkan dengan negara yang miskin sumber daya alam seperti Thailand? Jika konversi energi memang menjadi program pemerintah, mengapa sebagian besar gas alam kita justru dijual ke Jepang?

Daripada membuat komentar yang menyakitkan hati tentang tukar guling yang tidak setara, atau tentang demonstran yang menzalimi rezeki orang miskin, lebih baik opsi-opsi di atas ditanggapi. Namun, jika ternyata memang tak ada lagi hal baik yang tersisa untuk disampaikan, maaf, diam sajalah.

Dita Indah Sari MPP Papernas

PBR: Caleg Aktivis Lebih Baik daripada Artis

2008-08-27T06:56:00.000-07:00

JAKARTA, RABU - Sejumlah partai berlomba-lomba menggaet kalangan selebritis untuk dijadikan calon legislatif dalam pemilu 2009. Partai Bintang Reformasi (PBR) justru memilih menjaring aktivis untuk dijadikan caleg.

"Kami memilih aktivis karena mereka itu relatif bersih dan terjun langsung ke lapangan jadi sudah berpengalaman bersentuhan dengan masyarakat," ujarRusman Ali, Sekretaris Jenderal Partai Bintang Reformasi, di sela-sela acara Kompas Political Gathering di Bentara Budaya Jakarta (BBJ), Rabu (27/8).

Nama aktivis yang masuk dalam daftar caleg PBR antara lain ativis Serikat Buruh Dita Indah Sari dan Yusuf Lakaseng (Kontras). Rusman mengatakan aktivis lebih dipilih karena menurutnya untuk menjadi caleg yag diukur kinerjanya bukan popularitasnya.

"Meski nama artis mampu mendongkrak popularitas partai, tapi kami tidak mau pakai cara seperti itu," ujarnya.

Ia juga menambahkan kuota caleg perempuan PBR mencapai 44,35 persen dari apa yang diatur Undang-Undang sebesar 30 persen. Untuk Pemilu 2009, PBR mengusung 368 orang caleg, dengan 160 orang caleg perempuan dan 206 caleg laki-laki.

"Kami sadar perempuan itu punya peran penting untuk menggolkan agenda-agenda bangsa untuk menghadapi krisis, semoga harapan ini bisa terwujud," tuturnya.

Indonesia: Labour militant Dita Sari to run in 2009 elections

2008-08-16T07:26:00.000-07:00

By Vannessa Hearman, 16 August 2008
Indonesian labour activist and chairperson of the Deliberative Council of the National Liberation Party of Unity (Papernas), Dita Sari, has declared that she will run for the Star Reform Party (PBR) in the 2009 legislative elections.Sari and around 40 other Papernas members have declared their intention to contest the elections as part of the PBR.

Sari will occupy the number one position on the party’s candidate list for an electoral district in Central Java that incorporates the towns of Klaten, Boyolali, Sukoharjo and the city of Solo.
According to Indo Pos, the district where Sari will run is a hotly contested area, with other candidates including Puan Maharani, daughter of former president Megawati Sukarnoputri, running for the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) and Hidayat Nurwahid, speaker of the People’s Consultative Assembly from the Prosperity and Justice Party (PKS).
Klaten, Boyolali, Sukoharjo and Solo were strongholds of the Indonesian Communist Party (PKI) during the 1950s and ’60s. It was in these areas where the worst massacres in Central Java took place in 1965-66, as General Suharto seized power and physically exterminated the PKI.
Dita Sari’s decision to run under the banner of the PBR, a party that began as an Islamic party, has created controversy. Papernas has been targeted consistently by right-wing Islamic groups, such as the Defenders of Islam Front (FPI), and dubbed the new PKI.

Some Indonesian political commentators have posed the question of how anti-communist forces will respond to this instance of left activists running inside a party that has Islamic origins. It is understood that Papernas has been in negotiations with the PBR leadership since at least 2007 to discuss a joint platform or some form of electoral collaboration in 2009.
PBR

The PBR began as a split from the United Development Party (PPP), a party that was created out of the forced amalgamation of a number of Islamic parties in 1973 and sanctioned by the Suharto’s New Order dictatorship.

The PPP was recognised as one of three parties, alongside Suharto’s Golkar party and the Indonesian Democratic Party (PDI), allowed to exist and run in elections throughout the New Order period.

The key founder of PBR, Zainuddin MZ, an Islamic religious leader with a huge following, was a member of PPP until he and several others left to establish PPP Reformasi in 2002. PPP Reformasi was established in the aftermath of Suharto’s 1998 overthrow, when restrictions to establish and join political parties were lifted.

Zainuddin argued that PPP Reformasi was to be “the smiling party” — leaving behind notions of “political revenge and sins” of the past and intent on reforming the political and economic system of the country.

Zainuddin explained that the party stood against corruption, in favour of justice for the poor and for “clean” politics. At an extraordinary meeting of the party in 2003, its name was changed to PBR, the Star Reform Party. Zainuddin left the PBR last year. Some PBR leaders, such as Bursah Zanubi, have their political origins in the Islamic Students’ Association (HMI).

Sari explained that Papernas would continue to exist and not be liquidated into PBR. She told Indo Pos that she was not perturbed by PBR’s Islamic origins, pointing to the aspects of the PBR program that she agreed with — for example economic independence, free from foreign domination, the abolition of the foreign debt and prioritising development of the rural economy.
She argued that Papernas had made strenuous efforts to meet the requirements to be registered as a party able to participate in the elections, however only 34 parties have successfully met all the bureaucratic requirements to run.

Deputy secretary-general of PBR’s central leadership board, Yusuf Lakaseng, argued that there were common areas of struggle between Papernas and the PBR. He said, “Indeed we are opening ourselves up towards the activist currents”. In the 2004 elections, PBR only achieved 2.5% of the vote but will be aiming for around 7% in these 2009 elections. Lakaseng is confident of achieving this target, as the party now has set up structures throughout the country, compared to four years earlier. The party claims 780,000 members and 60,000 branches.

Youth
According to Lakaseng, himself a former member of the predominantly young People’s Democratic Party (PRD — the left-wing party that helped found Papernas and that Sari is also a leader of), the PBR is prioritising youth candidates. The PBR is putting in place a quota system of 60% for candidates below the age of 40. The party also aims to have women compose 30% of its fielded candidates.

Chairperson Bursah Zanubi said that his party tried to embrace as many young people as possible, with 30 legislative candidates under the age of 30 and a policy of two maximum terms on the leadership board of the party.
On July 12, Zanubi explained to Kompas that his party would focus on the issues of food and constructing an economy oriented to the needs of people and workers. He said that the PBR would campaign through meetings, discussions and gatherings, aiming for 50-100 people at each event.

Sari said that no party was completely “clean”, but that the challenge in Indonesian electoral politics was to “seek the best out of the worst”.
In response to the case of PBR parliamentarian Buylan Royan, who arrested on June 30 under order of the Corruption Eradication Commission, the PBR central leadership board sacked him from the position two days later and declared its willingness to cooperate with the commission’s investigation.

Royan was accused of receiving bribes for procurement of government patrol boats.

'Tchuus' Penindasan

2008-08-15T07:30:00.000-07:00

Taher Heringuhir

Sudah saatnya buruh bicara soal politik dan kekuasaan. Tidak cukup perjuangan buruh hanya menuntut kenaikan upah, karena sudah terlalu banyak kebijakan ekonomi yang semakin membuat keadaan buruh terpuruk.

Dita Indah Sari, perempuan aktivis buruh hingga kini masih berkoar demi ketidakadilan nasib kaum marjinal ini. Kali ini.bukan lagi berteriak lantang dengan TOA tetapi kini lebih srategis perjuangannya dengan terjun menjadi ketua umum partai politik PRD/Partai Rakyat Demokratik-bukan peserta pemilu 2009-melanjutkan perjuangan Budiman Sudjatmiko dkk.

"Tidak ada artinya lagi bila hanya berkutat pada tuntutan kenaikan gaji. Saatnya buruh bicara kekuasaan agar orang-orang yang duduk di parlemen baik pusat maupun daerah serta yang duduk di kabinet bukan lagi orang-orang yang merugikan kita tapi bersimpati dan punya hati terhadap kita," katanya kepada penulis dua bulan lalu di Plaza Semanggi.

Paparannya sederhana tapi fundamental. Menurut dia, saat ini buruh dan rakyat terpukul oleh tiga kenaikan sekaligus. Pertama, kenaikan harga kebutuhan karbohidrat a.l beras dan tepung.

Kedua, kenaikan harga kebutuhan protein misalnya minyak goreng dan kacang kedelai. Dan ketiga, membumbungnya harga bahan energi semisal minyak tanah dan gas. Sementara kenaikan gaji buruh hanya sekitar 10-15% per tahun. Tentu saja keadaan itu memprihatikan karena buruh tidak bisa mengejar kenaikan harga tersebut.

Menurut dia itu adalah kondisi pertama yang dihadapi buruh hingga konsekuensinya dalam mengejar kekurangan gaji, buruh harus kerja lembur 12 jam, padahal normalnya delapan jam kerja.

"Ini kerja di luar manusia normal tentunya membuka peluang eksploitasi buruh," katanya.

Kondisi kedua adalah terkait sistem kerja. Semua perusahaan menerapkan sistem kerja kontrak dan outsourching atau yayasan. Kamis lalu (14/8) ribuan massa dari Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) juga menentang adanya sistem yayasan itu. Bahkan, perempuan ini menyoroti dunia media massa yang tak luput dari penerapan outsourching.

"Terutama di dunia media, banyak sekali dari mulai wartawan sampai editor masih dikontrak bahkan setelah bekerja selama dua tahun belum diangkat-angkat jadi karyawan, seandainya diputus ya pasti tidak dapat pesangon," lanjut khawatir.

Dita punya keingingan agar pemerintah harus melakukan perlindungan terhadap industri terutama nasib buruh lantaran jumlah buruh yang di PHK atau dipekerjakan dengan sistem kontrak mulai bertambah, terus dan terus.

Dia mewakili Partai Rakyat Demokratik ingin menyatakan bahwa kinerja kepemimpinan Presiden SBY sekarang tidak maksimal lantaran konsidi kerja semakin buruk.

Sebenarnya bila PRD mampu menjadi salah satu peserta pemilu 2009 dia mengatakan target jangka panjang adalah menekan pemerintah agar mengupayakan berbagai hal untuk melindungi industri dalam negeri. Dia menyanggah bahwa buruh anti terhadap pengusaha atau industri.

"Jangan dianggap buruh itu anti terhadap industri atau pengusaha. Kami menganggap kalau industri kita mati atau sakit maka yang paling menderita adalah buruh. Padahal buruh yang bekerja jumlahnya besar, kontribusi buat ekonomi juga besar karena mereka membayar pajak. Buruh ikut membangun peradaban, tapi mereka tidak dihargai sama sekali, itu yang kami perjuangkan sejak tahun 90-an," tegasnya.

Aktifis yang pernah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan di Malang dan Tangerang ini mengharapkan semoga harga BBM stabil serta tarif listrik juga harus murah agar urat nadi industri di Indonesia dapat lebih efisien dan kompetitif.

Kesetaraan Perempuan
Ditanya mengenai kondisi perempuan di Indonesia, Dita mengatakan ada dua kunci dalam proses penyetaraan peran perempuan. Pertama, perbaikan ekonomi sehingga semakin banyak perempuan yang bekerja dan memiliki penghasilan sendiri. Kedua, kontribusi media massa dalam penulisan tema-tema perempuan.

"Saya fikir dalam hal ini sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat tanpa diikuti sosialisasi di media massa akan sangat tidak efektif. Wartawan-wartawan dari pers harus kita rangkul mengenai keserataraan gender, sehingga ketika mereka menulis maka pemikiran yang tertuang akan lebih adil, tidak melihat semata-mata fisiknya yang lemah lebut," ujarnya.

Dia mengungkapkan pekerja media juga menjadi bagian dari proses demokrasi bangsa ini oleh karena itu bila media melakukan pencitraan yang buruk terhadap wanita PRD akan mengkritik dan memberi masukan.

Menanggapi penghargaan yang diberikan padanya sebagai satu dari 10 perempuan Indonesia yang berprestasi, dia mengatakan penghargaan tersebut sebenarnya bukan untuknya.

Secara personifikasi memang dia yang mendapatkan namun menurut dia itu adalah pertanda pergerakan buruh kini bisa diterima di masyarakat menengah ke atas, bukan merupakan lagu gerakan yang menakutkan. Tentu saja dia sumringah ketika penulis mengucapkan selamat kepadanya.

Diambil dari : http://tahersaleh.blogspot.com

Dita: PBR Berani Menerima Papernas

2008-08-14T03:52:00.000-07:00

Kamis, 14 Agustus 2008, 10:44:18 WIB

Laporan: Teguh Santosa

Jakarta, myRMnews. Mantan Ketua Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) Dita Indah Sari tercatat sebagai calon legislatif dari Partai Bintang Reformasi (PBR).

Sebelum menerima tawaran sebagai caleg dari PBR, Dita mendapatkan tawaran dari berbagai parpol, termasuk PDI Perjuangan.

Menurut Dita, banyak faktor mengapa dirinya menerima tawaran nyaleg dari partai pimpinan Bursah Zarnubi tersebut.

“Banyak pertimbangan yang saya ambil, termasuk PBR menerima jaringan yang saya bawa,” katanya kepada myRMnews, Kamis (14/8).

Sebelumnya, Dita tercatat sebagai salah satu ketua dan pencetus Partai Persatuan Pembebasan Nasional (Papernas). Partai ini merupakan partai jaringan aktivis buruh dari FNPBI dan mahasiswa (LMND/Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi). Aktivis Papernas juga bekas aktivis Partai Rakyat Demokratik pimpinan Budiman Sujatmiko saat itu.

Kata Dita, salah satu pertimbangan penting mengapa dirinya menerima tawaran PBR adalah karena PBR berani menerima jaringan Papernas di 23 provinsi di Indonesia.

“Kalau partai lainnya, hanya menerima saya sebagai pribadi, tetapi tidak mengakomodasi kepentingan Papernas,” katanya.

Dita dicalonkan pada daerah pemilihan V Jawa Tengah. Dapil ini dikenal sebagai dapil neraka, karena tokoh-tokoh terkemuka parpol juga tercatat sebagai caleg pada dapil ini, seperti Puan Maharani dari PDIP dan Hidayat Nur Wahid dari PKS. [min]

Diambil dari : http://www.myrmnews.com

Dita Siap Bersaing di ‘Grup Neraka’

2008-08-12T06:26:00.000-07:00

SEMARANG —Mantan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan aktivis Partai Persatuan Pembebasan Nasional (Papernas) Dita Indah Sari siap maju menjadi anggota DPR RI. Pada pemilu 2009, Dita maju setelah dicalonkan Partai Bintang Reformasi (PBR) di daerah pemilihan Jateng V meliputi Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Klaten dan Kota Surakarta.
”Saya akan maju di Jateng V. Ibarat sepakbola piala Eropa, Jateng V termasuk grup neraka” tutur Dita kepada Radar Semarang usai pembukaan musya-warah kerja wilayah I DPW PBR Jateng di GOR Satria.

Wilayah Jateng V memang bsia dikatakan sebagai ’grup neraka’ Banyak nama-nama beken yang akan bertarung memperebutkan jatah 8 kursi di DP Jateng V. Seperti putri mantan presiden Megawati, Puan Maharani (PDIP), ketua MPR Hidayat Nur Wahid (PKS), pebulutangkis Icuk Su-giarto (PPP), artis Tamara Geraldine (PDS), putri sulung mantan presiden Soeharto Siti Hardiyati Indra Rukmana atau Mbak Tutut (PKPB), dan GKR Wandansari atau Gusti Moeng (PD).

Mantan tahanan politik di era orde baru ini memilih bergabung dengan PBR setelah Papernas gagal menjadi peserta pemilu. Berulangkali aktivis dan kegiatan Papernas mendapat gangguan secara fisik oleh kelompok tertentu karena dicap sebagai partai yang kekiri-kirian. Mengapa Dita akhirnya memilih bergabung dengan PBR yang berasas Islam? Dita tidak mempersoalkan hal itu. Sebab, banyak program PBR yang sejalan dengan idealismenya.
“Garis perjuangan PBR mirip dengan kami, seperti kemandirian ekonomi yang tidak bergantung kepada pihak asing, penghapusan utang luar negeri, dan pembangunan ekonomi di pedesaan sebagai prioritas,” tuturnya.

Ketua Umum DPP PBR Bursah Zarnubi menjelaskan, pihaknya tidak ikut-ikutan partai lain yang memasang artis sebagai caleg. “Kami lebih memilih aktivis daripada artis,” tuturnya.
Dengan memasang aktivis, dalam pemilu 2009 PBR me-nargetkan bisa meraup 7 persen suara.

Kuota 30 Persen Caleg Perempuan:Faktor Eksternal Menghambat

2008-08-11T07:50:00.000-07:00

[JAKARTA] Perempuan Indonesia sebetulnya memiliki kapabilitas untuk berkiprah ke dunia politik dengan menjadi anggota legislatif. Namun, langkah tersebut dihambat sejumlah faktor eksternal, seperti budaya maskulin dalam partai politik, dana, dan keluarga. Kondisi tersebut menyulitkan parpol memenuhi kuota 30 persen calon anggota legislatif (caleg) perempuan.

Demikian rangkuman pendapat caleg dari Partai Bintang Reformasi (PBR), Dita Indah Sari, caleg Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Marrisa Haque, Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Masruchah, aktivis perempuan Sarah Leri Mboeik, Wakil Direktur Demos Indonesia Anton Pradjasto, dan guru besar Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, Imam Suprayogo, yang dihimpun SP, Sabtu (9/8)

Menurut Dita, secara internal perempuan telah siap terjun ke arena politik. Sayangnya, kesiapan itu dihambat oleh faktor eksternal, yakni minimnya ruang yang diberikan parpol dan keluarga yang menghambat. "Banyak sarjana perempuan yang kapabel di bidang politik. Tetapi, langkah mereka dihambat parpol atau keluarga," katanya.

Sedangkan, Marissa melihat masalah finansial masih menjadi faktor penghambat. "Sudah saatnya perempuan menjadi agen perubahan. Perempuan harus menunjukkan tidak berpolitik, seperti kaum laki-laki yang melakukan korupsi, manipulasi, dan praktik ijazah palsu, untuk menjadi anggota legislatif. Perempuan harus membawa masyarakat menjauh dari jurang kehancuran," katanya.

Senada dengannya, Masruchah menyatakan parpol belum mendorong kader perempuan berkiprah di lembaga legislatif, karena memang tidak ada pengkaderan yang baik dari tingkat desa hingga nasional. Akhirnya, parpol mencari caleg dari luar untuk memenuhi kuota perempuan.

Sarah Mboeik menyatakan kaum perempuan masih merasa berpolitik adalah dunia yang kasar dan menyeramkan, sehingga alergi menjalaninya. "Mekanisme parpol yang sensitif terhadap gender membuat perempuan sulit bergiat dalam politik," katanya.

Secara terpisah, Wakil Direktur Demos Indonesia Anton Pradjasto menyatakan belum terpenuhinya kuota perempuan merupakan kegagalan parpol melakukan pendidikan politik. "Jangankan pendidikan politik kepada perempuan, kepada masyarakat pun masih minim. Kuota itu hanya langkah awal menuju struktur politik yang proporsional," katanya.

Sedangkan, Imam Suprayogo mengatakan kesulitan parpol merekrut perempuan terjadi karena lembaga politik dianggap masih "nakal" dan tidak mewakili konstituen. "Makanya banyak perempuan yang hebat enggan ke lembaga ini, kecuali mereka yang menjadikan legislatif sebagai ladang pekerjaan mencari nafkah semata," ujarnya.

Tak Serius

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai tidak serius mendorong partai politik (parpol) memenuhi kuota 30 persen calon anggota legislatif (caleg) perempuan. Hal itu tercermin dari penerbitan Peraturan KPU 18/2008 yang tidak mewajibkan parpol memenuhi kuota tersebut.

Menurut Masruchah, terbitnya Peraturan KPU 18/2008 menunjukkan KPU secara kelembagaan tidak sungguh-sungguh menjalankan amanat UU Pemilu Legislatif.

Sesuai pemantauan KPI, lanjutnya, salah satu dalih KPU menerbitkan peraturan tersebut adalah di daerah-daerah tertentu di Indonesia masih ada larangan atau tabu memajukan perempuan menjadi caleg.

Pendapat senada disampaikan Sekjen Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang. Menurutnya, pemberian kuota 30 persen caleg perempuan masih setengah hati, sehingga tidak ada sanksi yang tegas apabila parpol tidak memenuhinya.

Menanggapi hal itu, anggota KPU Sri Nuryanti menyatakan pihaknya tetap tidak akan memberikan sanksi lebih keras yang melampaui ketentuan UU 10/2008. [128/ASR/HDS/070]

Sumber : Suara Pembaruan

Faktor Eksternal Menghambat

2008-08-09T07:37:00.000-07:00

Kuota Caleg Muda PBR 60 Persen

2008-08-08T07:28:00.000-07:00

Jakarta–Partai Bintang Reformasi (PBR) memprioritaskan calon anggota legislatif dari kalangan muda. Sebanyak 60 persen caleg PBR berusia di bawah 40 tahun. Sisanya untuk caleg berusia di bawah 50 tahun dan di atas 50 tahun. Namun, mayoritas dari kalangan muda.
“PBR menyediakan kuota yang banyak bagi orang-orang muda,” kata Dita Indah Sari kepada SH di Jakarta, Kamis (7/8). Sebelumnya, Dita menjabat Ketua Majelis Pertimbangan Partai di Partai Persatuan Pembebasan Nasional (Papernas).

Namun, setelah Papernas tak lolos verifikasi, Dita bergabung dengan PBR. Dita akan dijadikan caleg dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah V. Dita mengatakan PBR memang menerapkan beberapa prinsip yang mengutamakan orang muda di dalam peraturan internal partainya. “Salah satunya adalah aturan yang mengharuskan bahwa kader PBR yang sudah dua periode menjabat di eksekutif partai, tidak diperbolehkan menjabat lagi,” kata Dita.

Selain konsisten di dalam merekrut caleg muda, Dita juga melihat PBR merupakan partai yang pro rakyat. “Karenanya, saya tidak melihat bahwa PBR ini partai yang berasaskan Islam atau bukan, tetapi ada banyak persamaan gagasan antara saya dengan PBR,” jelasnya.
Gagasan itu, seperti penghapusan hutang luar negeri, kemandirian negara tanpa harus tergantung dari hutang luar negeri, dan konsentrasi pembangunan terhadap pedesaan dan kaum muda.

Dita Indah Sari Jadi Caleg PBR

2008-08-03T00:34:00.000-07:00

Satu Dapil dengan Puan Maharani dan Hidayat Nurwahid
JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Persatuan Pembebasan
Nasional (Papernas) Dita Indah Sari memutuskan menjadi caleg dari
Partai Bintang Reformasi (PBR) yang berasas Islam. Aktivis buruh itu
mendapat nomor urut satu di daerah pemilihan (dapil) Jateng V yang
meliputi Klaten, Boyolali, Sukoharjo, dan Kota Solo.

Dapil Jateng V termasuk "zona panas" dalam Pemilu 2009. Sebab,
sejumlah tokoh penting partai lain juga memastikan diri ikut
berkompetisi di dapil itu. Mereka, misalnya, Puan Maharani -putri
Megawati Soekarnoputri- (PDI Perjuangan), Ketua MPR Hidayat Nurwahid
(PKS), atlet bulu tangkis senior Icuk Sugiarto (PPP), dan GKR
Wandansari atau Gusti Mung (Partai Demokrat).

"Dita memang bukan orang Jateng. Tapi, suaminya yang Jateng," kata
Wakil Sekjen DPP PBR Yusuf Lakaseng setelah launching nomor urut 29
PBR dalam Pemilu 2009 di Kantor DPP PBR, Tebet, Jakarta Selatan,
kemarin (2/8).

Menurut dia, direkrutnya Dita sebagai caleg PBR karena adanya kesamaan
segmentasi perjuangan PBR dengan Dita yang juga mantan ketua umum
Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) itu. "Kami
memang membuka diri terhadap kalangan aktivis," ujarnya.

Apalagi, imbuh Yusuf, partainya juga memprioritaskan tokoh-tokoh muda
yang usianya masih di bawah 40 tahun. Kuota yang dipatok juga nggak
main-main, yaitu mencapai 60 persen dari total caleg PBR. "Ini untuk
mendorong percepatan regenerasi politik," tegasnya.

Dita Indah Sari yang lahir di Medan pada 30 Desember 1972, contohnya,
kata Yusuf, baru berusia 36 tahun.

Yusuf menambahkan, pada Pemilu 2004 lalu, PBR hanya mendapat 2,7
persen suara. Untuk Pemilu 2009, lanjutnya, PBR berani mematok target
minimal 7 persen suara. "Soalnya, struktur partai kami sekarang sudah
terbangun di seluruh provinsi se-Indonesia, " kata Yusuf yang menjadi
caleg dari dapil Sulawesi Tengah itu.

Ketika dikonfirmasi, Dita Indah Sari membenarkan bahwa dirinya menjadi
caleg PBR di dapil Jateng. Tidak khawatir harus bersaing dengan
sederet nama tokoh-tokoh populer dari partai lain? "Bagi saya, justru
ini tantangan besar," jawabnya, lantas tertawa.

Dita mengaku tidak mempersoalkan PBR yang berasas Islam. Sebab, banyak
program PBR yang sejalan dengannya. Misalnya, kemandirian ekonomi yang
tidak bergantung kepada pihak asing, opsi penghapusan utang luar
negeri, dan pembangunan ekonomi di pedesaan sebagai prioritas. "Saya
melihat PBR sebagai partai yang mencoba mengenalkan asas Islam dalam
pengertian yang lebih terbuka," ujarnya.

Apalagi, imbuh Dita, dalam pemilu mendatang, PBR menerapkan sistem
suara terbanyak sebagai penetapan caleg terpilih. "Meksipun belum
sempurna dan nggak mungkin ada partai yang sempurna, semua ini bisa
memberikan rasa nyaman kepada kami," kata peraih penghargaan Ramon
Magsaysay Award tahun 2001 itu.

Lantas, bagaimana dengan Papernas? "Eksistensi Papernas tetap ada,
nggak hilang dan nggak lebur ke PBR," tegasnya.

Ketua DPP PBR Bursah Zarnubi menyampaikan, partainya berupaya
merangkul kaum muda sebanyak-banyaknya. Bahkan, 30 caleg PBR,
ungkapnya, masih berusia di bawah 30 tahun. Hanya ada kuota 15-20
persen untuk caleg yang berusia di atas 50 tahun. "Pemilih pemula
harus melek politik. Jangan sampai partai ini jadi oligarki," katanya.

Menyangkut agenda konvensi capres yang akan dilakukan PBR, Bursah
menegaskan, fungsionaris DPP, termasuk dirinya, tidak diperbolehkan
mengikuti konvensi. "Biar adil dan fair sehingga orang nggak ragu-ragu
dengan komitmen PBR. Kalau ada orang PBR yang maju, pasti ada sentimen
internal," bebernya.

Dalam acara launching nomor urut 29 dari PBR, turut hadir Wakil Ketua
Umum Raden Muhammad Syafi'i dan Sekretaris Jenderal PBR Rusman Ali.
Acara tersebut ikut diramaikan artis Dewi Yul dan Franky Sahilatua.
Dewi kabarnya tengah "dirayu" PBR untuk menjadi salah satu calegnya.
Politisi senior Partai Golkar yang juga mantan Ketua DPR Akbar
Tandjung juga datang belakangan. (pri)

diambil dari : www.indopos.co.id

Laksanakan Angket atau DPR Diduduki

2008-06-19T07:20:00.000-07:00

SATU SUARA — Mantan Ketua MPR Amien Rais didampingi mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli (kanan) dan fungsionaris PDI Perjuangan Rieke ’Oneng’ Dyah Pitaloka (kiri) memberikan pernyataan sikap tentang angket dan interpelasi harga kebutuhan pokok pada acara yang digagas Komite Bangkit Indonesia di Hotel Bumi Karsa, Rabu (18/6).

”Rakyat bergerak, kita akan kontrol realisasi hak angket untuk pertangungjawabkan kenaikan harga BBM, kita segera demo lagi,” kata aktivis pergerakan, Wahab Talaohu.
Wahab menyatakan, konsolidasi telah dilakukan oleh aktivis dan segala kemungkinan akan bisa terjadi. ”Kalau sampai DPR seperti sebelum ini mandul, maka kita akan bergerak ke sana. Kita minta angket dilaksanakan karena itu akan membongkar jaringan mafia, yang selama ini menjerumuskan Indonesia,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum Keluarga Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Taufik, menyatakan, apa yang terjadi adalah sebuah penghinaan besar. ”Di tengah ramainya unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM, pemerintah justeru mempercepat kenaikan harga BBM, yang menjadi bahan bakar buat intensitas gerakan,” katanya.
Fakta lainnya, kata Taufik, terkait dengan pernyataan Wapres Muhammad Jusuf Kalla, yang menyatakan, cukup dua minggu ada demonstrasi menolak kenaikan harga BBM. ”Setelah itu kita ketahui, insiden 1 Juni telah mengubah konstelasi gerakan, yang awalnya adalah vertikal dijadikan horisontal, itu sungguh menghina!” katanya.
Aktivis lainnya, Kasino, menyatakan, kenaikan harga BBM mengurai dengan jelas bagaimana negeri ini dijajah asing. ”SBY bukan Presiden, tapi dia Gubernur Jenderal yang ditempatkan AS di Indonesia. Meski kita tidak begitu percaya bahwa hak angket bisa jalan, itu ikhtiar, kita dorong DPR melaksanakannya,” katanya.
Setelah ini, kata Kasino, melalui berbagai elemen, aksi akan kembali dilakukan. ”Bersatunya mahasiswa, buruh, tani, nelayan, dan tokoh bangsa untuk menghentikan kerusakan karena selama Indonesia di bawah Gubernur Jenderal SBY, negeri ini akan rusak. Kita segera datang beraksi ke DPR untuk secepatnya menghentikan pemerintah Gubernur Jenderal AS itu,” katanya.
Ketua Komite Bangkit Indonesia, Rizal Ramli, menyatakan, kenaikan harga BBM sudah keterlaluan. ”Banyak cara, tapi kenaikan harga BBM dilakukan, sesuai data target makro ekonomi tahunan dan lima tahunan tidak tercapai, kehidupan mayoritas rakyat semakin sulit, daya beli merosot, pengangguran makin tinggi, infrastruktur hanya 10 persen dikerjakan, akibatnya lapangan kerja rendah, kesulitan rakyat makin berat, bunuh diri makin banyak, tapi mengapa pilih kenaikan harga BBM,” katanya seraya menyatakan bahwa tingginya kemiskinan menjadikan tanah subur tumbuhnya radikalisme.
Sejumlah tokoh yang berkumpul di tempat itu di antaranya mantan Ketua MPR Amien Rais, Ketua Umum Papernas Dita Indah Sari, Ketua Umum LMND Lalu Hilman Afriandi, anggota DPR Dradjad Wibowo, pengamat Ichsanuddin Noorsy, pengamat Hendri Saparini, Ketua Lima Ray Rangkuti. ”Masih ada Wiranto, Pramono Anung, dan Gus Dur. Tapi karena terlambat, mereka tidak muncul, tapi mendukung upaya ini,” kata juru bicara Komite Bangkit Indonesia, Adhie Massardi.
Para tokoh itu sepakat untuk mendorong dilaksanakannya angket BBM dan kenaikan Harga oleh DPR. Kedua hak DPR itu sebaiknya sama-sama dilaksanakan. ”Saya mendorong agar interpelasi dan angket sama-sama direalisasikan DPR. Pengajuan angket diusung PKB, PDI Perjuangan, dan PAN. Interpelasi diusung PKS, saya minta keduanya dilaksanakan oleh DPR,” kata Dradjad. (moe)

Polisi dan Demonstran Nyaris Bentrok di Istana

2008-05-21T07:15:00.000-07:00

VHRmedia.com, Jakarta - Lebih dari 1.000 orang anggota Front Masyarakat Menguggat berdemonstrasi menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak di depan Istana Negara, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Para demonstran nyaris bentrok dengan polisi karena tidak diizinkan berorasi di depan Istana Negara.

Demonstran memulai aksinya di Bundaran Hotel Indonesia, kemudian melanjutkannya dengan aksi jalan kaki menuju Istana Negara. Ketika tiba didepan gerbang utara Monumen Nasional yang berbatasan dengan Jalan Merdeka Utara, polisi menyetop iring-iringan demonstran.

Polisi memaksa demonstran berorasi di tempat itu dan melarang melanjutkan aksi jalan kaki hingga persis di depan Istana. Situasi mulai memanas saat perwakilan demonstran meminta polisi mengizinkan massa memasuki jalan Medan Merdeka Utara. “Tidak ada seorang pun yang boleh menghalangi kita untuk orasi di depan Istana Negara,” kata Lalu Hilman Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi, Selasa (20/5).

Wakil Kepala Polres Jakarta Pusat Heri Wibowo besikeras, aksi di depan Istana Negara akan menghambat arus lalu lintas di Jalan Merdeka Utara. “Mereka (pengguna jalan) kan juga rakyat,” tegas Heri.

Ketegangan memuncak ketika polisi memerintahkan sopir mobil komando aksi mengarahkan kendaraannya ke pintu gerbang utara Monas. Sejumlah perangkat aksi bersikeras mengarahkan mobil komado itu ke Jalan Merdeka Utara. Demonstran akhirnya setuju berorasi ditempat yang diminta polisi.

Rizal Ramli salah seorang ekonom Komite Bangkit Indonesia dalam orasinya mengkritik rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Menurut Rizal, ketimbang harus menaikkan harga BBM, pemerintah seharusnya mengurangi subsidi bunga bank rekap sebesar Rp 35 triliun yang hanya dinikmati kelompok masyarakat ekonomi menengah ke atas “Kenapa pemerintah beraninya cuma sama rakyat miskin?” Kata Rizal Ramli.

Demonstrasi yang juga dihadiri artis Rieke Dyah Pitaloka dan mantan aktivis buruh Dita Indah Sari itu berakhir damai pukul 18.00 WIB. Demonstran melanjutkan aksi di pelataran Tugu Proklamasi dan bersiap menurunkan massa yang lebih banyak dalam aksi serupa pada Peringatan 10 tahun Reformasi, Rabu (21/5). (E1

Dita Indah Sari, Hidup Demi Kaum Buruh

2008-05-11T00:58:00.000-07:00

By : Nunik Triana

Keterlibatannya dalam politik kaum buruh didorong rasa tanggung jawab pada nasib mereka. Secara personal ia tidak ingin terjun ke politik.

DI beberapa negara, Hari Buruh dirayakan setiap 1 Mei, yang disebut May Day. Setiap tanggal tersebut, kaum buruh di seluruh dunia termasuk di Indonesia, turun ke jalan. Mereka meneriakkan aspirasi mereka. Antara lain, menuntut perolehan yang layak
Kini, angin reformasi terus berdesir. Iklim politik di Tanah Air makin demokratis, dan menjunjung tinggi kebebasan berpendapat. Para buruh pun kini lebih bebas menyuarakan aspirasi mereka.

“Sebelumnya sangat tidak mungkin. Sebab, pada masa Orde Baru, segala yang berbau buruh dicap sebagai tindakan makar dan berhaluan komunistis,” kata aktivis buruh Dita Indah Sari, 36. Gara-gara aktivitasnya itu pula, pemerintah Orde Baru sempat menjebloskannya ke penjara.

Mengapa Anda tertarik terjun menjadi aktivis buruh?

Kaum buruh itu penting karena mereka penggerak ekonomi. Sayangnya nasib mereka kurang diperhatikan. Waktu itu kami mengorganisasi kaum buruh, meliputi petani, nelayan, dan guru. Jadi, nggak benar buruh hanya sebatas mereka yang bekerja di pabrik.
Buruh terbagi dua: yang bekerja di sektor formal dan informal. Di sektor formal meliputi mereka yang bekerja di pabrik. Sedangkan di sektor informal, mereka yang bekerja menjadi petani, nelayan, PRT, guru honorer, dan pekerjaan lain yang tidak memiliki kontrak kerja. Mereka dibayar dengan sistem upah.

Anda punya data?

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun lalu menunjukkan, dari 35 juta buruh hanya 9 juta yang bekerja di sektor formal. Sisanya, 26 juta, bekerja di sektor informal. Bayangkan, para guru honorer sebulan hanya dibayar Rp100 ribu. Bagaimana mereka bisa hidup, apalagi di Jakarta?
Para pekerja sektor informal ini cenderung pasrah karena tidak memiliki kontrak kerja yang jelas. Nah, ini perlu diperhatikan. Seharusnya mereka pun memiliki sistem dan kontrak kerja sehingga hak buruh informal ini terlindungi.
DITA mulai mengenal dunia gerakan sejak duduk sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 1991. Tahun 1992 ia bergabung dengan Forum Belajar Bebas, kelompok studi mahasiswa progresif yang membahas persoalan demokrasi dan keadilan sosial.
Keterlibatannya sebagai aktivis buruh tidak tanggung-tanggung. Sejak tahun 1993-1996 ia rela hidup bersama para buruh di Pluit, Tangerang, Citereup, dan Bogor "hanya" untuk merasakan sulitnya menjadi buruh. "Pulang kuliah, saya langsung pulang ke tempat tinggal para buruh,” katanya.

Apa kesan Anda selama hidup bersama para buruh?

Satu hal yang paling saya rasakan adalah kondisi anak-anak para buruh itu sangat memprihatinkan. Saking mereka tidak mampu membeli susu, anak-anak mereka yang masih bayi hanya diberi air tajin. Untuk bedak, mereka pakai tepung kanji.
Bayi berusia tiga bulan sudah diberi teh manis agar tetap terlihat segar dan tidak lemas. Bayi-bayi itu memang jadi segar dan gemuk karena mengonsumsi glukosa, tapi gemuk yang tidak sehat. Belum lagi situasi rumah yang panas dan tidak ada ventilasi. Mereka hidup dalam kondisi yang benar-benar tidak layak.

Masalah buruh dari tahun ke tahun sepertinya tidak pernah terselesaikan. Persoalan utama buruh Indonesia sebetulnya apa, sih?

Upah sebenarnya bukan masalah mendasar para buruh. Problem mereka sebenarnya lebih pada masalah ekonomi dengan harga yang terus merangkak naik. Upah kecil tidak masalah jika harga tidak naik.
Sebenarnya jika para buruh itu mendapatkan fasilitas kesehatan, sekolah, dan perumahan yang layak, mereka nggak akan berdemonstrasi. Sekarang harga BBM naik, yang kemudian memicu kenaikan di semua sektor kehidupan. Tapi upah buruh tidak naik. Bagaimana mereka bisa hidup?

Bagaimana kondisi buruh sekarang dibanding saat Anda baru terjun sebagai aktivis?

Dibanding pada masa Orde Baru, kondisi di era reformasi sekarang jauh lebih baik, khususnya di bidang politik. Para buruh kini sudah dapat lebih terbuka menyuarakan aspirasi mereka. Bebas membuat Serikat Buruh. Sekarang 10 orang saja bisa bikin Serikat Buruh. Dulu jangan harap.
Kini seminar dan publikasi yang menyuarakan aspirasi kaum buruh juga tidak dilarang. Hari Buruh Internasional 1 Mei lalu sudah dapat dirayakan. Dulu sangat dilarang karena dikaitkan dengan tindakan komunis. Tentara pun kini tidak banyak ikut campur saat buruh melakukan aksi, dan itu tidak mungkin dilakukan di masa Orde Baru.

PERJUANGAN Dita membela hak kaum buruh adalah sederet pengalaman getir. Saat memimpin aksi di Tendes, Surabaya, Juli 1996, ia ditangkap. Pengadilan menjatuhinya hukuman delapan tahun penjara. Juga untuk beberapa temannya. Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI) yang dipimpinnya dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh rezim Soeharto.

PPBI adalah satu-satunya organisasi buruh yang masa itu berani berdemonstrasi menuntut kenaikan upah, penghidupan yang layak bagi kaum buruh, dan penggulingan Soeharto. Bahkan Dita pernah ditahan di Lembaga Permasyarakatan (LP) Wanita Malang, dan LP Wanita Tangerang (1997-1998). Ia dibebaskan setelah mendapat amnesti dari Presiden Habibie.

Akibat membela kaum buruh, Anda sempat masuk bui. Ada hikmah yang dapat dipetik?

Banyak yang saya pelajari di penjara. Meski saya tahanan politik, tapi di penjara saya tidak belajar politik, organisasi, atau hal-hal yang berbau kriminal. Sebab di sana banyak tahanan kriminal.

Saya bersyukur di sana saya bisa belajar tentang manusia. Belajar tentang cara pandang mereka. Bagaimana mereka bertahan hidup dan akhirnya melakukan kesalahan. Banyak di antara para tahanan itu melakukan tindak kriminal karena terpaksa. Sebagian besar karena tuntutan ekonomi.

Penjara itu membuat bodoh karena kita dilarang membaca hal-hal yang berhubungan dengan dunia luar, dan tidak boleh menonton televisi. Kalau kita mau menulis, aturannya sangat ketat. Mulai dari jumlah kertas yang kita minta, sampai apa yang akan kita tulis. Itu harus dibaca oleh penjaga penjara. Saya diisolasi dan harus menjalani keadaan itu selama dua tahun.

Setelah keluar dari penjara, Anda langsung aktif lagi sebagai pembela kaum buruh. Mengapa?

Sewaktu saya keluar penjara, banyak orang mendatangi saya. Mereka meminta saya kembali mengurus dan berbicara masalah perburuhan. Saya mendapat banyak undangan menjadi pembicara di berbagai forum seminar.

Ya sudah. Mungkin memang sudah jalan hidup saya menyuarakan kaum buruh. Akhirnya, keluar dari penjara, saya langsung nyemplung lagi. Pagi keluar dari penjara, besoknya saya sudah berbicara di seminar seperti tidak terjadi apa-apa.

Anda berniat terus berjuang di jalur ini?

Sekarang saya sudah menjadi seorang ibu. Pengalaman hidup bersama para buruh dulu, kini lebih terasa sebagai pengalaman pribadi. Kini, saya lebih bisa merasakan bagaimana rasanya bertanggungjawab ketika memiliki anak dan tidak mampu memberikan apa yang dibutuhkan. Sedih sekali hati saya. Itu salah satu faktor mengapa saya tetap berada di jalur ini, selain karena hingga kini masalah perburuhan belum terselesaikan.

Saat menyuarakan aspirasi kaum buruh, Anda tidak takut, terutama di masa Orba?

Tentu saja saya takut. Itu manusiawi. Apalagi saya pimpinan demonstrasi dan selalu berada di barisan paling depan untuk berbicara dan dikelilingi para aparat yang membawa senapan. Belum lagi risiko ditangkap, dipenjara, atau dibunuh.

Waktu dipukul aparat, saya juga takut. Tapi, bagi saya, orang berani adalah orang yang bisa mengatasi rasa takutnya. Ketakutan terbesar adalah ketika kita disergap oleh rasa takut itu sendiri dan tidak berdaya menghadapinya.

Anda penggerak kaum buruh yang jumlahnya ribuan, dan Anda perempuan. Pernah mendapat perlakuan diskriminatif?

Sejauh ini, karena kaum buruh selalu menjunjung tinggi kesetaraan, saya tidak terlalu merasakan adanya perlakukan diskriminatif. Memang, saya akui, sebagai perempuan kita harus bekerja dua hingga tiga kali lebih kuat agar diakui oleh kaum laki-laki. Tidak adil memang, tapi begitulah kenyataannya.

SEPTEMBER 2001, Dita mendapat penghargaan Ramon Magsaysay Award, penghargaan bergengsi bagi perorangan dan organisasi Asia atas pencapaian mereka di bidang masing-masing. Februari 2002 ia mendapat Reebok Human Rights Award. Tapi ia tolak. Alasannya, Reebok salah satu perusahaan besar yang tidak berpihak pada kesejahteraan kaum buruh.
Dalam periode ini Dita juga tercatat sebagai salah seorang pendiri lembaga penelitian: Lembaga Pembebasan Media dan Ilmu Sosial (LPMIS), serta Senjata Kartini, sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang perempuan.

Saat menerima penghargaan Ramon Magsaysay Award 2001 di Filipina, bagaimana perasaan Anda?

Saya kaget sekali. Nggak nyangka, kok bisa. Agak terharu juga. Ternyata mereka telah menyelidiki saya sejak awal pergerakan dulu. Dengan penghargaan itu, saya jadi lebih yakin bahwa jalan hidup yang saya tempuh memang berada di jalur yang benar.

Tapi penghargaan semacam itu bagi saya tidak terlalu penting. Hal terpenting, bagaimana agar apa yang kita lakukan dihargai masyarakat. Sebab masyarakat sampai saat ini belum sepenuhnya paham tentang pergerakan buruh.

Anda memang bercita-cita menjadi aktivis?

Tidak. Saya sebenarnya ingin menjadi penulis. Sebab sejak kecil saya senang baca puisi dan prosa, dan sastra umumnya. Kalau bukan demi buruh, saya sih lebih memilih jadi penulis. Tapi meski aktif menjadi aktivis, saya juga suka menulis artikel di beberapa harian. Ke depan saya ada rencana menulis buku otobiografi.

Keterlibatan saya di politik untuk kaum buruh, kalau boleh jujur, itu juga bukan kemauan saya, tetapi lebih pada dorongan rasa tanggung jawab pada nasib kaum buruh. Tapi, secara personal, saya tidak ingin terjun ke politik. Politik itu kering. ( Nunik Triana )

Kutipan:
Sebenarnya jika para buruh itu mendapatkan fasilitas kesehatan, sekolah, dan perumahan yang layak, mereka nggak akan berdemonstrasi.
=====================
Biodata:

Nama : Dita Indah Sari
Tempat, tgl lahir: Medan, 30 Desember 1972
Pendidikan : Fakultas Hukum UI, Depok (1991)

Pengalaman Organisasi:
* Bergabung dengan Forum Belajar Bebas, Fakultas Sastra UI (1992)
* Menjadi koordinator Aliansi Parpol untuk Keadilan (Oktober 2006)
* 2008: Ikut mendirikan Koalisi Calon Perseorangan Seluruh Indonesia (KCPSI), 2008, dll.

Pengalaman Forum:
* Menjadi pembicara dalam Forum Asia Pacific Solidarity Conference di Perth dan Sydney menyangkut Invasi Indonesia di Timor-Timur dan gerakan buruh Indonesia (1994)
* Menjadi pembicara di Perth, Australia dalam Peringatan Hari Perempuan Sedunia (1995)
* Pembicara Free East Timor Tour di Perth, Sydney, Adelaide, Brisbane, Canberra, Lismore dan

Darwin, Australia (1999)
* Pembicara utama dalam Penutupan kongres TUC (Trade Union Congress), Brighton, Inggris, mendesak penghentian penjualan senjata dari pemerintah Inggris kepada pemerintah Indonesia yang banyak digunakan untuk membunuh rakyat Timor-Timur dan Aceh (Mei 2000)
* Berdialog dengan Left Forum (partai-partai sayap kiri) dalam Parlemen Eropa di Belgia menyangkut situasi di Timor-Timur (Juni 2000)
* Tour Against Sweatshop (menjadi pembicara di lima kota besar di Inggris) menyangkut perusahaan-perusahaan Inggris di Indonesia yang memekerjakan buruh dengan melanggar hak-haknya (2001)
* Menjadi pembicara dalam Forum Tripartit ILO di Jenewa menyangkut situasi perburuhan Indonesia (2002)
* Bergabung bersama Peace Mission (Misi Perdamaian) di Baghdad untuk mencegah penyerangan Amerika terhadap Irak (2003)
* Pembicara utama dalam Forum Sosial Dunia di Mumbai, India (2004)
* Pembicara dalam seminar Solidaritas Selatan-Selatan di Helsinki, Finlandia, tentang partai politik dan gerakan social (2007).

Penghargaan:
* Ramon Magsaysay Award 2001, Filipina
* Reebok Human Rights Award 2002, Amerika Serikat (ditolak)
* 20 Pemuda Berprestasi Indonesia 2006, Menteri Pemuda dan Olahraga RI
* 100 Wanita Asia Berprestasi, Majalah Globe Asia
* 10 Wanita yang Menginspirasi 2007 versi Tabloid Wanita Indonesia
* 35 Wanita yang Menginspirasi 2007 versi Majalah Femina Group
* 10 Wanita yang Menginspirasi 2008 versi Kompas-LKBN Antara dan Kelompok 10 Media.

'Pisau' BBM ke Dada Orang Miskin

2008-05-10T07:12:00.000-07:00

INILAH.COM, Jakarta - Kenaikan harga BBM dilihat bak pisau yang terarah ke dada orang miskin. Sebab ini menjadi masalah hidup dan mati. Bukan lagi masalah politik dan ekonomi, tapi kemanusiaan.

"Kami tetap menggangap ada opsi-opsi lain, karena sama saja mengarahkan pisau ke dada orang miskin. Itu adalah persoalan hidup dan mati, dan kami menolak kenaikan harga BBM. Bagi kami, ini bukan masalah politik dan ekonomi, tapi sudah menyangkut masalah kemanusiaan," kata aktivis buruh Dita Indah Sari dalam diskusi 'Derita Rakyat Tak Berujung' di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (10/5).

Apalagi, lanjut dia, kenaikan harga BBM bertepatan dengan peringatan 10 tahun reformasi. "Kita dapat kado reformasi dari pemerintah dengan kenaikan harga BBM 30 persen. Dalam perayaan 10 tahun reformasi, pemeritahan SBY sudah gagal. Terimakasih atas kadonya," cetusnya.

Kebijakan kenaikan harga BBM, menurut dia, akan semakin menambah beban orang banyak dan beban orang miskin, karena juga akan mengakibatkan sumber-sumber pekerjaan ditutup. Dampaknya bisa sampai 2-3 tahun.

"Kalau mau membantu orang miskin, tidak begitu caranya. Kalau subsidi BBM lebih banyak dinikmati orang kaya, tapi solusinya bukan BBM yang dinaikan, itu berarti mau membunuh tikus tapi sarangnya dibakar," ujar Dita.

Kalau mau mengurangi alokasi subsidi untuk orang kaya, usul dia, naikkan saja pajak kendaraan. Sebab lebih mudah menghitung orang kaya daripada orang miskin.

Sedangkan soal penghematan energi, menurut dia, atur saja jumlah kendaraan mobil, tentukan jam-jam mobil yang keluar. Jika 3 in 1 bisa diberlakukan, berarti pembatasan kendaran juga bisa dilakukan.

"Jadi soal penghematan, soal pengurangan angggaran buat orang kaya, caranya tidak dengan menaikkan harga BBM, karena yang merasakan dampaknya adalah orang menengah ke bawah," kata Dita.[L3]

Industri Domestik Bisa Kolaps

2008-05-10T07:11:00.000-07:00

JAKARTA - Kenaikan harga BBM dapat memberikan dampak buruk pada sektor industri dalam negeri. Kemiskinan di Indonesia juga akan semakin meningkat.

"Yang pasti jumlah kemiskinan akan semakin bertambah, jumlah pengangguran bertambah karena industri dalam negeri kesulitan," jelas aktivis buruh Dita Indah Sari, usai diskusi Polemik Trijaya Derita Rakyat Tidak Berujung, di Warung Daun Jalan Cikini Raya, Jakarta, Sabtu (10/5/2008).

Menurutnya, kebijakan pemerintahan SBY-JK tidak memihak kepada rakyat menengah ke bawah. Pemerintah dinilai tidak berani membuat kebijakan yang tidak populis dimata pengusaha asing.

Sedangkan, bagi pengusaha dalam negeri akan mengalami kesulitan terhadap kenaikan BBM. "Kan yang mau dibangkitkan pengusaha dalam negeri," pungkasnya.

Kalau memang mencintai rakyat, seharusnya pemerintah harus berani membuat kebijakan yang memihak kepada rakyat. "Jangan hanya mendatangi rakyat kalau lagi ada bencana saja," tambahnya. (ase) (rhs)

Nasib Kaum Buruh Yang (Kian) Terjepit

2008-04-24T06:42:00.000-07:00

Sigit Kurniawan - Elshintanewsroom, Kurang lebih sepekan lagi, kaum buruh di seantero jagat ini akan merayakan Hari Buruh atau yang dikenal dengan May Day. Tepat 1 Mei, kaum buruh di Indonesia pun akan bersama merayakannya. Biasanya, seperti tahun sebelumnya, kegiatan May Day itu akan diisi dengan beragam acara, seperti aksi turun ke jalan, demonstrasi, orasi, pagelaran musik, dan sebagainya yang pada intinya bagaimana kaum buruh menyuarakan aspirasi mereka, menyampaikan tuntutan mereka. Dan itu selalu disuarakan setiap Hari Buruh tiba.

Adalah Dita Indah Sari, salah satu aktivis buruh Indonesia, menyebut tiga tahun terakhir atau periode 2006-2008 sebagai puncak terburuk bagi nasib kaum buruh di Indonesia. Parameternya, adalah bagaimana buruh tak pernah bisa memperbaiki nasib mereka. Dan lagi-lagi persoalan upah buruh yang ternyata tidak dapat mengejar kenaikan harga sembako akhir-akhir ini.

Dita menyebut, kaum buruh saat ini sangat terpukul dengan terjadinya tiga kenaikan, yaitu kenaikan karbohidrat berupa beras, kenaikan protein yaitu naiknya harga minyak goreng dan kedelai serta kenaikan energi berupa minyak tanah dan gas.

Persoalan upah yang kecil memang kerap menjadi teriakan kaum buruh. Belum lagi persoalan hak-hak buruh yang kerap diabaikan oleh para pemilik modal atau pengusaha, seperti upah yang tak dibayar, kenaikan upah yang tak sesuai, hak cuti yang tak didapat, PHK sepihak, dll. Buntutnya, buruh hanya bisa berteriak, protes, hingga bermuara pada aksi turun kejalan, berdemonstrasi.

Idealnya, siapapun apalagi kaum buruh (pekerja), menginginkan agar dalam hubungan industrial terjalin pola hubungan yang harmonis, kondusif dan saling menguntungkan, dimana buruh/pekerja dapat menjalankan aktivitas mereka dengan baik dan tanpa tekanan yang tak berdasar. Semua ini tentu dengan harapan agar produktivitas yang tinggi dapat tercipta. Dan hasil maksimal yang diharapkan pengusaha pun akan tercapai. Dan lagi, semua ini akan kembali kepada buruh yang akan menikmati hasil dari apa yang sudah mereka lakukan.

Pekerja adalah asset yang harus dipelihara dan dijaga sudah seharusnya ada di benak pengusaha atau pemilik modal. Kesejahteraan buruh/pekerja sudah sepatutnya menjadi perhatian. Kesejahteraan bukan lagi milik sekelompok orang yang hanya bisa bermanis muka, menekan buruh demi menyenangkan pengusaha. Kesejahteraan adalah milik semua, ya buruh ya pekerja.

Dan bercermin dari penghargaan ''A Tribute To Woman 2008'' yang diterima oleh Dita Indah Sari, bukan semata untuk dirinya namun akan menjadi spirit dan dedikasi bagi perjuangan kaum buruh Indonesia. Semoga.

Dita Indah Sari memperoleh penghargaan "Ten Most Oustanding Women"

2008-04-23T00:23:00.000-07:00

Jakarta, Berdikari- Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Papernas, Dita Indah Sari, memperoleh penghargaan sebagai "salah satu dari sepuluh tokoh yang paling memberi inspirasi pada perempuan Indonesia". Acara penghargaan yang bertajuk "Tribute to Women" digelar pada Selasa malam (22/04) di Sky Building Plaza Semanggi oleh Kantor Berita Antara.

Selain Dita, penghargaan yang diberikan secara langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan DR. Meutia Hatta Swasono juga diterima oleh Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan RI), Diana Santosa (Pengusaha Batik), Dr. drh. Ligaya Ita Tumbelaka, Sp.MP, M.Sc (Pencatat Silsilah Harimau Sumatera Regional Indonesia, di Taman Safari Indonesia), Mirza Dikari Kusrini, Ph.D (Ahli Ekologi Katak), Meuthia Kasim (Media), Mira Lesmana (Produser Film dan Sutradara), Maia Estianty (Artis), Ayu Utami (Penulis), dan Irene Kharisma Sukandar (Pecatur Dunia).

Di posting dari : berdikari Online

Reformasi Birokrasi Bukan Birokratisasi Reformasi

2008-04-02T06:30:00.000-07:00

Oleh Dita Indah Sari

Komisi Pemberantasan Korupsi bergerak cepat. Penangkapan jaksa Urip Tri Gunawan segera diikuti dengan penahanan dan penggeledahan sejumlah ruangan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung berikut rumah kediaman Sjamsul Nursalim (Kompas, 4/3). Penangkapan ini tentu adalah aib, bukan saja bagi Kejagung, tetapi juga bagi segenap jajaran birokrasi penegakan hukum, bahkan bagi pemerintahan SBY.

Kebobrokan birokrasi di republik kita sudah jamak dirasakan, telah mendarah daging dan berurat akar. Bagaimana mungkin birokrasi bisa mengurus keperluan publik jika mengurus dirinya sendiri saja tidak mampu? KKN, struktur yang gemuk dan tidak efisien, profesionalisme rendah, minimnya gaji, dan cara pandang feodal merupakan wajah publik birokrasi kita, apa pun bidangnya. Reformasi birokrasi pun kemudian menjadi soal mendesak yang banyak dibahas serta menjadi salah satu program pemerintah.

Pembentukan komisi

Reaksi terhadap kekacauan birokrasi kemudian melahirkan gagasan pembentukan berbagai komisi yang juga dikenal sebagai lembaga negara independen. Komisi-komisi ini diharapkan dapat melakukan check and balances serta memelopori penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif. Komisi-komisi ini juga diharapkan dapat mem-by-pass belitan kusut proses birokrasi sehingga dalam jangka panjang dapat mewujudkan reformasi birokrasi.

Namun, belakangan muncul keluhan soal efektivitas komisi-komisi ini. Selain terlihat ada upaya dari kekuasaan (pemerintah dan DPR) untuk menggergaji otoritasnya, sejumlah komisi sedari awal memang tidak dilengkapi dengan wewenang besar. Beberapa komisi memang kokoh berdiri di atas pijakan UU yang disahkan oleh DPR, tetapi sejumlah lainnya ditetapkan hanya oleh keppres. Komisi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dipersenjatai dengan wewenang untuk menyusun peraturan, memeriksa, memberi putusan yang mengikat, bahkan menjatuhkan sanksi. Namun, tidak sedikit komisi yang hanya berhak memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah. Komnas HAM merupakan contoh lembaga yang wewenang puncaknya sekadar memberi rekomendasi kepada Kejaksaan Agung tentang kasus-kasus pelanggaran HAM.

Pendirian berbagai badan ini pada era reformasi (50 lembaga/ komisi negara dan 25 lembaga pemerintah nondepartemen) seakan menciptakan birokratisasi baru. Meskipun dimaksudkan sebagai ”tandingan” atau ”pengimbang” terhadap birokrasi yang ada, dalam praktiknya memang menciptakan prosedur dan formalitas baru.

KPK dan Komnas HAM

Di sisi lain, gebrakan KPK di Kejaksaan Agung memberikan bukti bahwa auxillary bodies atau lembaga tambahan dapat berfungsi sangat efektif jika memiliki otoritas besar. Wewenang KPK yang setara dengan Kejaksaan Agung dalam soal korupsi membuatnya dapat bertindak cepat dan tuntas, mulai dari menyelidiki hingga membawa kasusnya ke pengadilan. Demikian juga hukuman KPPU terhadap Temasek Holdings untuk melepaskan selu- ruh saham di Telkomsel dan Indosat serta membayar denda yang bersifat otoritatif. Hampir mustahil birokrasi resmi pemerintah saat ini berani melakukan kedua hal di atas. Lebih mustahil lagi bagi komisi-komisi yang ada untuk sanggup menjalankan ini tanpa wewenang yang besar.

Kewenangan Komnas HAM yang terbatas membuat begitu banyak kemacetan dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM. Tanpa otoritas untuk melakukan penyidikan dan penuntutan seperti yang dimiliki oleh KPK, upaya Komnas HAM untuk memeriksa berbagai petinggi negara juga mudah dimentahkan. Padahal, hasil penyelidikan dan rekomendasi Komnas HAM biasanya sudah sangat kuat. Pascapembatalan UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi oleh Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu, sangat wajar jika untuk mengisi kekosongan yang ada, otoritas Komnas HAM-lah yang diperkuat dalam mengatasi kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Keberadaan komisi-komisi tanpa pengokohan wewenangnya tidak akan menyumbang banyak dalam upaya percepatan reformasi birokrasi. Sebaliknya, penguatan dan perluasan KPK menjadi suatu keharusan. Untuk saat ini KPK dapat dianggap sebagai ujung tombak membenahi birokrasi yang tercemar. Sudah saatnya KPK dibentuk di daerah- daerah, minimal hingga tingkat provinsi. Dengan otoritas besar, proses seleksi yang ketat tetapi wilayah kerja yang lebih kecil, KPK di daerah-daerah dapat menjadi tulang punggung pemberantasan KKN dalam birokrasi pemerintah daerah. Penggabungan beberapa komisi pun dapat menjadi pilihan jika dinilai dapat membuat proses pengawasan dan penegakan hukum menjadi lebih efektif dan efisien.

Reformasi birokrasi pada intinya menuntut keberanian politik. Penguatan otoritas komisi/ lembaga negara yang strategis, KPK, Komnas HAM, KPPU, dan sebagainya, bergantung pada seberapa besar pemerintah memiliki keberanian dan komitmen untuk membenahi birokrasinya. Reformasi birokrasi pada era reformasi ini dengan sekadar mengandalkan tindakan ad-hoc tidak akan menghasilkan perubahan mendasar.

Dita Indah Sari MPP Papernas

Reformasi Birokrasi Dinilai Salah Kaprah

2007-11-13T07:07:00.000-08:00

TEMPO Interaktif, Jakarta:Reformasi birokrasi yang dijalankan pemerintah dinilai salah kaprah. Kebijakan pemerintah meningkatkan gaji pegawai departemen keuangan dan pemberian renumerasi kepada 7.500 pejabat negara tidak memiliki empati terhadap penderitaan rakyat.
"Pemerintah sudah tak nyambung dengan realitas yang dihadapi masyarakat," ujar Ketua Umum Komite Indonesia Bangkit, Rizal Ramli, dalam diskusi Reformasi Birokrasi di Restoran Bebek Bali, Selasa (13/11).

Menurut Rizal, reformasi birokrasi keliru jika hanya dilakukan dengan meningkatkan pendapatan birokrat. "Sekali lagi ini menunjukan simplifikasi masalah yang dilakukan oleh pemerintah," Rizal menambahkan.

Dia mengatakan, reformasi birokrasi mestinya dilakukan dengan peningkatan kompetensi, moral, dan kredibilitas pegawai serta penataan ulang birokrasi.

Pemerintah, kata Rizal, seharusnya memprioritaskan anggaran untuk mensejahterakan rakyat. "Kebutuhan pejabat sudah dibayar negara, gaji sudah tinggi, tidak perlu ditambah lagi," katanya.

Sebelumnya, Departemen Keuangan sudah menaikan gaji 62 ribu pegawainya. Untuk itu, pemerintah membutuhkan tambahan anggaran Rp 4,37 triliun. Pemerintah juga telah memberikan renumerasi bagi 5000 pejabat negara dan berencana memberikan untuk sekitar 2000 pejabat negara lagi.

Anggaran itu, menurut Rizal, bisa menciptakan satu juta lapangan kerja dengan asumsi gaji perhari Rp 40.000 selama tiga bulan. "Uang itu seharusnya bisa menggerakkan sektor ekonomi," katanya.

Sementara itu, aktivis buruh Dita Indah Sari, menyatakan reformasi birokrasi harus dilakukan dengan merombak total birokrasi yang ada sekarang. "Birokrasi yang ada saat ini membuat banyak waktu dan uang terbuang sia-sia," katanya.

Ia menyarankan, pemerintah mengamandemen undang-undang kepegawaian agar terbuka kemungkinan untuk memecat pegawai negeri dengan kinerja buruk dan memberi ruang kalangan profesional untuk masuk.

Jika ada pemberian renumerasi, kata Dita, harus diprioritaskan kepada pegawai negeri golongan I dan II serta tentara berpangkat Bintara dan Tamtama. "Gaji mereka banyak yang dibawah UMP," kata Indah.

Sementara itu, Ketua Umum Pemuda Tani Indonesia Supriyanto, menyatakan birokrasi yang ada sekarang sangat berbelit dan rawan suap. Ia berharap pemerintah mempunyai keberanian untuk memangkas birokrat yang tidak produktif.

Dita Tak Tahu-Menahu Soal Kabinet Buruh

2007-09-28T06:51:00.000-07:00

JAKARTA - Aktivis Buruh Dita Indah Sari ditunjuk sebagai Presiden dalam kabinet bayangan yang dibentuk Dewan Buruh Nasional. Namun Dita mengaku tak tahu menahu perihal pembentukan kabinet tersebut.

“Wah saya baru dengar ini,” kata wanita yang menjabat Ketua Umum Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) saat dikonfirmasi okezone, Jumat (28/9/2007)

Meski demikian Dita mengaku tak keberatan jika dirinya didaulat sebagai Presiden dalam Pemerintahan Buruh Nasional ini. “Saya sih siap saja kalau memang aspirasi para para buruh demikian,” ungkapnya.

Dita menilai pembentukan kabinet tandingan untuk mengkritisi kabinet bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini sebagai langkah positif yang harus didukung. “Ini positif, membuktikan buruh sudah sadar politik,” imbuhnya.

Hal tersebut merupakanÂ kritik keras buruh kepada pemerintahan SBY. Tanpa pergantian pemerintahan, kata Dita, perbaikan ekonomi tidak akan terjadi. Namun dia juga mengatakan, pergantian kepemimpinan tidak cukup tanpa disertai perubahan orientasi dan kebijakan ekonomi.

Sebab itu, jika pemerintahan versi buruh ini berjalan dengan baik, Dita siap melakukan langkah-langkah konkrit yang diharapkan bisa menjadi acuan pemerintah.

“Tidak hanya sekedar kritik tapi bisa menampilkan alternatif,” tandasnya.

Sementara itu, penanggung jawab pembentukan pemerintahan Dewan Buruh Nasional Jafar Santana tidak dapat dihubungi untuk dimintai keterangan, perihal nama-nama yang tertera dalam kabinet bayangan tersebut. (pie)

Menemukan Common Platform bagi Gerakan Perempuan

2007-09-04T06:55:00.000-07:00

Oleh : Dita Indah Sari*

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengangkat persoalan kesetaraan gender ke permukaan, serta mencari aneka alternatif solusi untuk mengatasinya. Beragam aktivitas konkret telah dikerjakan, mulai dari membangun konsep dan wacana intelektual, berkampanye terbuka lewat media massa, kerja pendampingan perempuan korban kekerasan, pagelaran budaya perempuan, hingga demonstrasi massa perempuan ke depan istana. Kombinasi berbagai kegiatan ini sedikit demi sedikit membuka pintu bagi meluasnya kesadaran tentang pentingnya perjuangan menegakkan hak-hak perempuan.

Kemajuan ini bisa dilihat dari bertumbuhnya kelompok-kelompok yang concern pada persoalan perempuan. Mulai dari organisasi berbentuk LSM dan Yayasan, ormas dan komite-komite, wadah aliansi dan kerja sama, hingga lingkar studi perempuan di kampus-kampus. Partai-partai politik besar pun giat mengintip peluang melancarkan kampanye membela hak kesetaraan. Aktivitasnya semakin beragam, mulai dari pengembangan wacana feminis hingga demonstrasi para ibu menentang kenaikan BBM. Bahkan sejumlah artis sinetron telah menyatakan diri sebagai bagian dari gerakan feminis. Ini merupakan satu bentuk kemajuan dalam upaya memperjuangkan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan, sekaligus menjadi indikator penting dalam mengukur kemajuan gerakan demokrasi secara keseluruhan.

Terlepas dari berbagai hasil yang telah dicapai, ada beberapa hal yang penting untuk jadi catatan. Dari berbagai wacana dan tuntutan yang muncul ke permukaan, sesungguhnya ada beberapa persamaan pandangan. Ini bisa dijadikan landasan untuk mensinergikan sekaligus mendorong berbagai potensi dan inisiatif yang ada. Sebagai contoh : kesamaan pandangan secara umum tentang peran negara (state) yang mengkooptasi gerak organisasi perempuan selama Orde Baru, serta memundurkannya hanya sebatas gerakan para istri pendukung suami semata dimana pada masa orde baru ketika suami menjabat sebagai gubernur, jabatan istri otomatis sebagai ketua darma wanita tingkat propinsi. Telah ada kesimpulan yang relatif seragam tentang akar dari kekosongan kampanye, advokasi dan gerakan massa kaum perempuan selama puluhan tahun paska 1965. Dampak dari globalisasi dan kebijakan ekonomi neoliberal pun telah cukup tersosialisasi di kalangan organisasi perempuan, meskipun belum menjadi satu kesimpulan kolektif yang konkret. Penolakan pencabutan subsidi kesehatan dan pendidikan mulai banyak diangkat oleh kelompok perempuan. Structural Adjustment Programme-nya IMF pun banyak dihujani kecaman dan penolakan, karena dianggap akan semakin memiskinkan rakyat, terutama kaum perempuannya. Semua setuju bahwa krisis ekonomi dan meningkatnya kemiskinan adalah ladang subur bagi patriarki yang telah mapan ini untuk berkembang pesat.

Yang menarik adalah meskipun ada kesamaan secara umum dalam memandang posisi state ( negara ) dalam penindasan perempuan, namun respon yang muncul dari berbagai unsur gerakan perempuan berbeda-beda. Ini tampak dari penyikapan soal kekuasaan negara dan relasi kekuasaan politik. Mayoritas unsur dari gerakan perempuan menolak mengambil sikap men challenge kekuasaan politik yang ada. Kegigihan merealisasikan kuota 30% bagi perempuan di parlemen tidak diikuti dengan penolakan terhadap kebijakan struktural ekonomi dan politik kekuasaan yang terus menerus menciptakan ruang bagi ketidaksetaraan. Gerakan untuk memunculkan sebanyak mungkin pimpinan politik perempuan tidak dibarengi dengan sebuah evaluasi mendasar dan radikal tentang kepemimpinan politik saat ini. Juga belum ada tawaran komprehensif tentang kepemimpinan Indonesia di masa depan, yang mampu sepenuhnya melepaskan diri dari belenggu Orde Baru, militerisme, memiliki kedaulatan ekonomi dan politik, serta mampu menegakkan hukum, keadilan dan kesetaraan.

Pada akhirnya, tuntutan-tuntutan kesetaraan gender lebih banyak menghasilkan kesetaraan yang sifatnya formal, karena struktur dan karakter kekuasaan negara yang ada sekarang tidak dalam kapasitas ekonomi, politik bahkan moral, untuk menegakkannya. Dan ini menimbulkan problem baru, karena kesetaraan formal ini pun pada akhirnya hanya dapat diakses oleh perempuan kelas menengah saja, karena kaum perempuan kelas bawah dihadang oleh prioritas lainnya, yaitu mempertahankan hidup. Walaupun hasil-hasil formal yang telah digenggam juga akan membuka ruang bagi perempuan menengah ke bawah untuk memperbaiki kehidupannya, namun ini belum membawa kita pada solusi mendasar bagi ketidaksetaraan gender, karena salah satu akarnya belum tersentuh.

Meskipun tak menolak logika dan fakta bahwa di samping kesadaran patriarki, globalisasi neoliberal sangat berdampak pada kaum perempuan miskin dunia ketiga, namun juga belum ada respon yang terpadu dari berbagai kelompok perempuan tentang hal ini. Padahal jika kita lihat, ketiga hal di atas (patriarki, dampak globalisasi neoliberal dan kekuasaan negara) adalah prinsip-prinsip yang melandasi berbagai ketidaksetaraan, kekerasan dan penindasan kaum perempuan, dahulu dan kini. Perbedaan-perbedaan tajam dalam hal prinsipil jarang muncul, namun dalam praktek ada perbedaan prioritas-prioritas kerja yang timbul. Sebagai contoh : LBH APIK dalam releasenya pada awal 2002 menyatakan bahwa situasi krisis ekonomi akan meningkatkan kuantitas dan kualitas kekerasan terhadap perempuan, karena rasa frustasi sosial juga akan meningkat. Saya yakin tidak ada kelompok-kelompok perempuan lain yang menolak fakta ini. Namun dalam praktek, masing-masing bergerak sendiri.

Faktanya adalah tiadanya platform bersama perjuangan kaum perempuan. Berbagai persamaan pandangan tidak menjadi konkret dalam bentuk praksis. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya hal ini. Pertama : apa yang kini disebut sebagai gerakan perempuan bukanlah sesuatu yang lahir dari tradisi gerakan massa. Puluhan tahun terkooptasi dan terintimidasi kekuasaan Orde Baru, gerakan yang dimotori LSM ini lantas mengukuhkan dirinya dalam bentuk advokasi, pergulatan wacana dan pendidikan-pendidikan gender. Hampir seluruh gerakan rakyat waktu itu mengalami nasib yang sama, meski dengan derajat keparahan yang berlainan. Depolitisasi meluas dan menggurita. Hasilnya adalah: tawaran solusi yang diberikan bagi kesetaraan gender masih terpaku pada hal-hal yang formal dan menolak keluar dari kerangka sistem yang ada saat ini. Kesetaraan gender yang tertulis rapi dalam UU, hukum dan berbagai aturan, akan kehilangan efektifitasnya dalam kondisi ketidakadilan struktural yang kian parah serta bangkitnya ancaman terhadap masa depan demokrasi kita .Kedua : lemahnya gerakan-gerakan yang menawarkan agenda perubahan secara fundamental (baca :gerakan kiri), baik dalam tingkat gagasan, apalagi praksis. Akibatnya, tidak ada alternatif terhadap model pengorganisasian dan tradisi gerakan perempuan saat ini. Kalaupun ada, baru dalam skala yang kecil dan belum cukup signifikan mewarnai.

Jelas dibutuhkan satu perubahan mendasar dalam kebijakan ekonomi dan politik pemerintah yang berkuasa. Untuk itu perjuangan melawan ketidaksetaraan perlu menjadi sebuah perjuangan yang berwatak politis dan struktural, di samping humanis dan kultural. Dalam waktu yang bersamaan, kerja-kerja advokasi dan pendampingan korban juga sangat penting untuk terus dilakukan, karena hal ini menjadi satu kebutuhan kaum perempuan yang nyata dan obyektif.

Dorongan untuk bergerak secara sinergis dan menghasilkan respon bersama yang kuat dan signifikan pengaruhnya jangan dilihat sebagai upaya untuk menyeragamkan gerakan dan membonsai dinamikanya. Berbagai jenis aktivitas yang berbeda adalah hasil pergulatan dalam memahami kondisi kaum perempuan, berbagai kebutuhannya serta orientasi tiap-tiap organisasi. Namun jangan dilupakan bahwa respon bersama yang padu juga adalah kebutuhan kaum perempuan dalam menghadapi situasi saat ini, di tengah-tengah laju deras globalisasi neoliberal, bangkitnya konservatisme di hampir segala sudut dan sikap para elit politik yang menjadikan dirinya tidak pantas dipercaya. Dengan bergerak sendiri-sendiri, masing-masing terbenam dalam konsentrasi aktivitasnya sendiri, tanpa platform bersama yang menjadi panduan strategis untuk menghadapi pemerintah dan kebijakannya yang merugikan perempuan, perlahan-lahan kekalahan akan tiba di depan mata.

*Ketua Umum partai Rakyat Demokratik dan Majelis Pertimbangan Organisasi Partai Persatuan Pembebasan Nasional

Buruh Perempuan; Kemanusiaan dan Produktivitas yang Tersia-sia

2007-05-24T06:59:00.000-07:00

Oleh : Dita Indah Sari

Penulis adalah Dewan Pertimbangan Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) dan Ketua Umum PRD.

Tulisan ini bermaksud menguatkan fakta bahwa kemiskinan yang dialami oleh para buruh, khususnya buruh perempuan, baik di perkotaan maupun di pedesaan, merupakan akibat langsung dari diterapkannya strategi ekonomi neoliberalisme.

Globalisasi neoliberal, sebagai sekumpulan strategi ekonomi dan politik, telah lama dianggap sebagai penyebab utama kemiskinan, stagnasi ekonomi, bahkan timbulnya kekerasan dan perang di berbagai belahan bumi. Sejumlah ekonom, aktivis, politisi dan penulis seperti Vandana Shiva, Noam Chomsky, Hugo Chavez, Walden Bello, James Petras, Susan George, Naomi Campbell, dan banyak lagi, telah memublikasikan setumpuk argumen, data dan fakta yang menguatkan penilaian ini. Meskipun lembaga-lembaga keuangan internasional dan pemerintah setempat selalu mencoba untuk menyajikan fakta-fakta yang bertolak belakang, namun fakta bahwa daya beli dan produktivitas rakyat kian hari kian menurun, tidak mungkin lagi bisa dibantah, dimanipulasi atau ditutup-tutupi.

Tulisan ini tidak bermaksud untuk membongkar kembali berbagai data dan statistik tentang tingkat kemiskinan yang telah ramai dipublikasikan sebelumnya. Sebaliknya, saya ingin sekali lagi menguatkan fakta bahwa kemiskinan yang dialami oleh para buruh, khususnya buruh perempuan, baik di perkotaan maupun di pedesaan, merupakan akibat langsung dari diterapkannya strategi ekonomi neoliberalisme. Ini juga sekaligus untuk menjawab tuduhan dari pemerintah dan sejumlah ekonom tentang keengganan masuknya investor ke Indonesia akibat sejumlah peraturan yang dianggap terlalu pro buruh. Politik kambing hitam dan stigmatsasi semacam ini mesti selalu kita luruskan, agar mereka yang sesungguhnya adalah korban, tidak sekaligus harus memikul beban sebagai terdakwa.

Namun terhadap perempuan, serangan kebijakan neoliberalisme dirasa belum cukup. Budaya patriarki yang masih kuat berakar di berbagai komunitas, kelas sosial dan kelompok masyarakat, membuat tambahan beban yang tak kalah hebatnya. Kemiskinan, bagi perempuan, adalah hasil dari sebuah kerja sama erat antara strategi ekonomi penguasa dengan praktek patriarki dalam hidupnya sehari-hari.

Solusi neoliberalisme

Beberapa jalan keluar dari strategi ekonomi neoliberal yang telah umum diterapkan di negeri-negeri miskin adalah :

1. Pemotongan anggaran belanja Negara.

Menurut strategi neoliberal, kebijakan anggaran pemerintah diprioritaskan untuk melayani swasta, bukan untuk kepentingan publik yang “tidak produktif” dan tidak bisa memperbesar serta memperluas jangkauan operasi modal. Karena itu anggaran untuk pendidikan, kesehatan, perumahan, pensiun dan jasa pelayanan publik lainnya harus dikurangi/dihapus. Bahkan menurut mereka, subsidi itu hanya akan memuat rakyat “malas” dan “tak produktif”.

Bagi para buruh, mahalnya biaya pendidikan adalah malapetaka, karena membuat kelompok ini menjadi sangat rendah daya tawarnya serta rentan akan tindak kekerasan dan ketidakadilan. Sebagai contoh, dari bulan Januari-April 2004, hanya 10,75% TKI kita yang ditempatkan di sektor formal di luar negeri. Selebihnya, yaitu 89,25% terdampar ke sektor informal. Di sektor informal ini, 93,5%-nya adalah buruh migran perempuan, yang mayoritas bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Tingkat pendidikan amat berpengaruh terhadap penguasaan bahasa dan budaya Negara tujuan, serta akses informasi dan teknologi. TKI perempuan kita yang mayoritas hanya lulusan SD sangat diminati oleh para majikan di Malaysia dan Singapura, karena dianggap patuh dan rajin. Ketidaktahuan mereka tentang hak-haknya menghasilkan sikap pasif saat mengalami pelecehan dan kekerasan. Cerita-cerita pilu tentang buruh migran perempuan kita di luar negeri, adalah bukti bahwa minimnya anggaran pendidikan Negara berdampak langsung terhadap kemampuan para buruh kita melindungi dirinya dari berbagai bentuk pelecehan dan ketidakadilan, serta meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya.

Dengan hanya 14,9% perempuan yang lulus SMA, dan 2,8% lulus Diploma dan Strata 1-3, maka 83% perempuan Indonesia hanya mengantongi ijazah SMP, SD atau malah tidak berijazah sama sekali alias tidak pernah sekolah. Selain putus sekolah akibat tidak mampu membayar biaya sekolah, motivasi anak-anak perempuan untuk melanjutkan pendidikan juga dihambat oleh konservatisme keluarga yang patriarkis, dimana anak laki-laki yang harus diprioritaskan. Menurut Depdiknas, kawin usia muda kemudian menjadi pilihan para perempuan desa yang putus sekolah ini (5,13% tingkat SD dan 16,72% tingkat SMP). Tidak heran jika Nusa Tenggara Barat, yang 17% perempuannya buta huruf, adalah pemasok terbesar perdagangan perempuan.

Dengan kualifikasi semacam ini, jangan harap kaum perempuan bisa memiliki kesetaraan posisi tawar di pasar tenaga kerja, baik dalam dan luar negeri. Lalu, pada saat yang bersamaan, para pengusaha dan pemerintah mengeluhkan rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja kita, dibandingkan buruh-buruh di Vietnam atau Cina, sebagai salah satu faktor yang membuat Indonesia tidak kompetitif. Ini merupakan pernyataan lempar batu sembunyi tangan, karena policy ekonomi pemerintahlah yang menciptakan situasi ini, ditambah kebijakan upah murah yang membuat buruh sukar meningkatkan skillnya. Di dalam negeri pun, 70% tenaga perempuan bekerja di sektor informal (44%-nya adalah pembantu rumah tangga), yang rendah keterampilan, minim upah serta tanpa perlindungan hukum.

Semakin mahalnya biaya kesehatan adalah bencana bagi perempuan, terutama akibat kerentanan alat-alat reproduksinya. Untuk dapat sehat dan produktif, perempuan membutuhkan pasokan gizi dan zat besi yang lebih dari laki-laki, karena berbagai perubahan hormonal yang drastis dalam siklus hidupnya (menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui). Tingkat kesehatan yang rendah pasti berdampak pada produktivitas serta kemampuan berpikir dan kecerdasan. Seperti lingkaran setan, lagi-lagi, perempuan pun kemudian lebih banyak menempati pekerjaan-pekerjaan kualitas rendahan.

2. Pemotongan subsidi-subsidi pemerintah dan liberalisasi pasar/perdagangan

Menurut strategi neoliberal, intervensi pemerintah ke dalam pasar harus dihapus. Subsidi adalah pemborosan anggaran dan distorsi pasar. Padahal, subsidi mestinya dilihat sebagai basis bagi industralisasi dan modernisasi, agar keuntungan dari industri dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

Maka, subsidi untuk sektor pertanian pun secara perlahan dikurangi. Harga pupuk, bibit, sewa traktor dan pestisida pun menjadi lebih mahal, sehingga petani merugi. Biaya produksi dengan harga jual menjadi amat tidak seimbang. Hasilnya, semakin banyak petani yang menjual tanahnya, lalu menjadi buruh tani atau pergi ke kota.

Persentase perempuan yang mengerjakan lahan sendiri di pedesaan karenanya merosot dari 20,6 ke 0,3% di tahun 1991 (survey BKKBN). Hilangnya akses kepemilikan atas tanah membuat kesetaraan gender menjadi kian sulit digapai, di tengah konservatisme pola pikir pedesaan. Maka, dengan tingkat pendidikan yang minim, menjadi buruh tani, buruh migran, pembantu rumah tangga di kota dan buruh pabrik adalah beberapa alternative yang harus dikerjakan oleh perempuan desa. Pelacuran/prostitusi lalu menjadi jalan keluar yang tak terhindarkan jika sektor-sektor di atas juga tak tertembus oleh mereka. Di sisi lain, meskipun rata-rata perempuan di pedesaan Asia bekerja 13 jam lebih lama dari laki-laki, namun itu tidak cukup untuk menjamin kesetaraannya dalam negosiasi soal kepemilikan dan pengelolaan tanah. Dalam banyak kasus pertanahan, laki-laki sebagai kepala keluargalah yang kerap memiliki hak penuh untuk menentukan. Di sini terlihat jelas, bahwa akses perempuan terhadap pekerjaan dan sumber kehidupannya dirampas, bukan saja oleh policy ekonomi Negara, namun juga oleh struktur social yang patriarkis.

Minimnya intervensi pemerintah juga mengakibatkan sektor riil ambruk. Pengurangan subsidi BBM, listrik, air dan telepon, serta tingginya ketergantungan terhadap bahan baku impor, membuat industri dalam negeri kita amat rapuh. Saat krisis ekonomi melanda, maka kebangkrutan industri dalam negeri ini menyisakan jutaan buruh yang ter-PHK. Pemerintah, dengan alasan menolak mengintervensi pasar, tetap tidak bersedia memberikan proteksi dan perlindungan terhadap industri dalam negeri. Maka, sektor manufaktur, khususnya garmen, tekstil dan sepatu, dimana mayoritas buruhnya adalah perempuan, menjadi korban langsung dari situasi ini. Serbuan barang impor yang harganya lebih murah dengan kualitas baik, mempercepat kematian sektor riil kita.

Di sektor-sektor manufaktur lainnya, pengingkaran terhadap hak-hak buruh perempuan semakin sering terjadi. Akibat struktur industri nasional yang rapuh dan situasi krisis, maka sistem kerja kontrak menjadi pilihan ideal dalam hubungan kerja. Sistem kerja permanen dianggap tidak efisien dan tidak praktis. Maka, dalam kontrak-kontrak kerja, hak-hak buruh perempuan atas jaminan dan perlindungan reproduksinya, diabaikan. Proses produksi menjadi semakin terpecah ke dalam unit-unit skala kecil, semacam home industry. Relasi kerja menjadi semakin informal, meskipun tetap dijalankan oleh perusahaan resmi. Akibatnya, buruh perempuan yang hamil dan melahirkan sama sekali tidak ditanggung oleh pihak perusahaan. Bahkan, kehamilan sering dianggap sebagai penghambat produktivitas dan berpotensi menimbulkan resiko-resiko yang tidak dikehendaki di tempat kerja, sehingga kontrak kerja sering mencantumkan larangan untuk hamil selama batas waktu berlakunya kontrak.

Dengan situasi semacam ini, potensi para pekerja perempuan untuk menjadi manusia yang produktif dan kreatif, betul-betul dihambat. Meskipun krisis ekonomi neoliberal mendorong semakin banyak perempuan untuk bekerja di luar rumah, namun nilai produktivitas dan sumbangannya tetap dianggap kecil bagi perputaran roda ekonomi. Terintegrasinya perempuan ke dalam lapangan kerja tidak serta-merta memperbaiki posisi sosialnya serta memberangus patriarki. Mengapa? Pertama, karena kebanyakan perempuan bekerja di sektor-sektor rendah keterampilan. Kedua, karena posisi tawarnya sendiri di tempat kerja amat rendah akibat antrean jutaan pengangguran. Ketiga, karena aksesnya terhadap kepemilikan modal dan teknologi semakin dijauhkan, akibat keterbatasan pendidikan, kesehatan dan berbagai bentuk diskriminasi lainnya.

Maka, sudah pada saatnya tatanan ekonomi neoliberal serta para pendukungnya digugat keras. Reshuffle kabinet yang barusan dilakukan oleh Presiden SBY justru menunjukkan semakin teguhnya komitmen pemerintah ini untuk menerapkan strategi ekonomi neoliberal. Harapan perubahan bagi kaum perempuan, khususnya para pekerja perempuan yang dijjanjikan oleh SBY dalam masa kampanye, menjadi kian jauh untuk dijangkau. Sudah saatnya organisasi-organisasi perempuan secara tegas menyatakan bahwa pemerintah SBY tidak lagi bisa dipercaya untuk menjalankan janji-janjinyua sendiri, dan bahwa kita membutuhkan pemerintahan lain yang berani mengatakan “tidak!” kepada Bank Dunia, WTO, IMF dan lembaga-lembaga keuangan lainnya.

Di Balik Perjuangan Buruh Indonesia

2007-02-24T01:27:00.000-08:00

Dita Indah Sari adalah salah satu Anak Bangsa yang masih peduli dengan Tanah Air Indonesia ini. Mungkin keberadaan Dita menjadi salah satu alasan kenapa Republik ini masih bertahan sampai hari ini. Biarpun pernah menjadi penghuni hotel predo di era Orde Baru, aktivis buruh ini tidak pernah membenci, dendam atau menyalahkan negara ini. Malah rasa nasionalisme-nya mulai terusik ketika melihat bagaimana baik sumber daya alam dan manusia negara ini dieksploitasi habis-habisan oleh imperalisme negara-negara asing dan lembaga-lembaga keuangan Internasional berkedok bantuan/investasi asing. Sekarang ini Dita aktif menjadi Ketua Umum Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) dan menjadi salah satu Ketua Umum Partai Politik di Indonesia.

Dita menjadi narasumber Diskusi Kebangsaan National Integration Movement (NIM) berjudul “Di Balik Perjuangan Buruh Indonesia” di Padepokan One Earth-Ciawi, Sabtu 24 Februari 2007. Diskusi kali ini dimoderatori oleh Bapak Amin Hasan Bukhori, wakil pimpinan redaksi majalah Poultry Business.

Komitmen Dita dalam memperjuangkan hak-hak hidup buruh bersumber dari rasa empati dirinya yang begitu besar pada nasib sesama manusia dalam menjalani kehidupan, seperti yang dikatakan kemudian oleh Bapak Anand Krishna-spiritualis penggagas NIM. Dita sendiri bukan berasal dari keluarga yang kekurangan, tapi pengalaman pribadi dan interaksi dengan kaum buruh membuat dirinya berkomitmen untuk memperjuangkan nasib orang-orang yang termarginalkan ini. Untuk usahanya ini, Dita mendapatkan penghargaan Wertheim Award (1997), dan Magsaysay Award untuk kategori Emergent Leadership (2001). Dita juga sempat menolak Penghargaan dan hadiah uang dalam jumlah yang cukup besar yang diberikan Human Rights Award di tahun 2002, karena Award ini disponsori oleh sebuah perusahaan sepatu terkenal yang dianggapnya masih saja menindas kaum buruh di Indonesia.

Bagi Dita dan teman-temannya di kalangan pergerakan, definisi buruh bukan hanya pekerja kasar pabrik, tapi juga semua orang yang bekerja di bawah perintah kekuasaan orang lain dan menerima upah. Jadi pegawai negeri sipil maupun eksekutif pun sebenarnya adalah buruh juga. Tapi definisi ini sengaja dikaburkan di jaman Orde Baru sebagai upaya pengkotak-kotakan dan pecah belah, sehingga definisi terpecah menjadi buruh, pekerja, pegawai, kaum professional, dsbnya. Tujuannya supaya kekuatan buruh tidak bersatu sehingga tidak bisa mempengaruhi kekuasaan politik penguasa saat itu.

Padahal buruh itu besar sekali peranannya bagi sebuah negara, selain sebagai penggerak ekonomi, tapi juga sebagai pelaku utama pembangun peradaban. Karena jumlahnya yang besar, maka buruh juga menjadi salah satu kekuatan utama dalam menentukan “wajah” masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Di jaman Orde Baru, kaum buruh dipersempit ruang geraknya dengan hanya diperbolehkan mempunyai satu serikat buruh saja. Serikat buruh yang lain langsung diberangus bila berani muncul. Tapi di jaman reformasi ini, data terakhir terdapat 100 serikat buruh di tingkat nasional saja, belum termasuk serikat pekerja/buruh di daerah-daerah. Tapi apakah dengan lebih banyaknya serikat pekerja, maka nasib buruh di Indonesia menjadi lebih baik? Jawabannya Tidak.

Di jaman reformasi telah terjadi de-industrialisasi akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. Hasilnya, jumlah buruh yang mencari pekerjaan menjadi melimpah sehingga kekuatan bargin buruh menjadi jauh berkurang. Apalagi dari 100 serikat pekerja yang ada saat ini tidak padu dan terkesan bekerja sendiri-sendiri. Kemudian, diperparah dengan masuknya Dana Moneter Internasional (IMF) yang memaksa pemerintah Indonesia mencabut subsidi-subsidi, dan larangan impor barang-barang jadi. Akibatnya kaum buruh yang termasuk dalam kaum miskin perkotaan menjadi korban yang paling menderita.

Bagi kalangan pengusaha, memberikan pesangon pada buruh tetap amatlah berat. Di era pemerintahan Megawati, maka dibuat aturan khusus perburuhan yang memperbolehkan penggunaan sistem kontrak bagi buruh tidak tetap. Maka banyak pabrik-pabrik dan industri melakukan sistem outsourcing dalam merekrut pekerja-pekerjanya. Karena persaingan mendapatkan pekerjaan begitu ketat akibat melimpahnya tenaga kerja, maka kadang kala pekerja menyetujui suatu kontrak kerja yang kadang isinya melanggar ketentuan UU.
Persentase biaya yang harus dikeluarkan seorang pengusaha di Indonesia untuk ongkos buruh biasanya hanya berkisar antara 7-10% dari total biaya produksi. Kadang angka tersebut mencapai 15% untuk pekerja di Industri padat-karya/berteknologi tinggi.

Tapi hal terburuk adalah ketika Pemerintah terkesan enggan bersusah payah memberantas korupsi di tubuh Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D). Biasanya BUMN yang berkinerja buruk akan dijual ke pihak swasta/asing dengan harapan korupsi di tubuh BUMN itu akan hilang begitu diserahkan ke pihak non-pemerintah. Tapi biasanya BUMN seperti ini tak laku dijual dengan harga yang wajar sebelum “disehatkan” terlebih dahulu. Pertanyaannya, bila bisa disehatkan atau sudah sehat kenapa harus dijual?

Kekhawatiran buruh rata-rata adalah ketika perusahaan berpindah tangan ke pihak lain, maka hak karyawan akan diubah dari karyawan tetap menjadi karyawan kontrak.

Sekarang ini, timbul kekhawatiran karyawan Pertamina bila BUMN ini diprivatisasikan. Pertamina sudah sering kali kehilangan kontrak sebagai operator pertambangan, maupun hak pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) ke seluruh Indonesia. Pertamina kalah bersaing dengan perusahaan minyak asing lainnya. Yang ditakuti adalah ketika Pertamina diprivatisasikan, maka Pertamina malah dijauhkan dari kontrak-kontrak kerja perminyakan atau dibangkrutkan sehingga tidak lagi menjadi tangan pemerintah untuk mengontrol sumber-sumber alam yang mempengaruhi kehidupan rakyat banyak.

Kejadian ini sudah terjadi dalam skala provinsi di Perusahaan Air Minum Jakarta (PAM Jaya), di mana kontrol BUMD ini terhadap Air Bersih di Jakarta sudah beralih ke Thames PAM Jaya/TPJ (Inggris) maupun PAM Lyonnaisse Jaya/Palyja (Perancis). Padahal UUD’45 pasal 33 mengamanatkan bahwa sumber-sumber alam yang mempengaruhi kesejahteraan hidup orang banyak seharusnya dikuasai oleh negara.

Jadi persoalan buruh di Indonesia sebenarnya sudah mulai meluas menjadi masalah nasional karena sebagai warga Indonesia, kita sudah kehilangan kontrol atas tanah dan air di negara sendiri. Apa jadinya sebuah negara yang tidak punya kontrol atas tanah dan air di wilayahnya sendiri?

Contoh lain adalah ketika proyek Busway baru mulai berjalan. Texmaco yang mempunyai keahlian dan fasilitas untuk membuat bus penumpang sudah menawarkan bus buatan dalam negeri dengan harga kurang dari sepertiga harga bus impor dari Korea dan China. Tapi tawaran ini ditolak oleh Gubernur DKI Jakarta dengan berbagai alasan. Padahal dengan mendapatkan proyek pengadaan bus untuk Busway, kemungkinan besar Texmaco masih bisa diselamatkan dan 25,000 buruh mungkin masih bisa bekerja.

Demikian pula yang terjadi pada ASEAN Fertilizer di Aceh. Pabrik pupuk ini ditutup karena tidak adanya pasokan gas untuk memproduksi pupuk. Padahal Aceh adalah salah satu wilayah penghasil gas terbesar di Indonesia, tapi hasil produksinya sudah dijual kepada Korea dan Jepang secara jangka panjang. Penutupan pabrik ini mengakibatkan 4000 karyawan diputuskan hubungan kerja (PHK) dan mengurangi suplai pupuk yang sebenarnya esensial bagi negara agraria seperti Indonesia.

Bagi yang masih bekerja pun, nasib buruh tidak bisa dibilang lebih baik. Menurut survei yang pernah dilakukan di tahun 2006, misalnya, upah minimum untuk memenuhi kebutuhan hidup layak di DKI Jakarta sebesar Rp. 1,3 juta/bulan Sedangkan untuk tahun 2006, setelah subsidi BBM dicabut, maka angka itu diperkirakan berkisar antara Rp. 1,4-1,5 juta tanpa tunjangan sampai dengan Rp. 1,8-2 jt per bulan dengan tunjangan. Tapi sekarang ini Upah Minimum Komulatif (UMK) Jakarta hanya sebesar Rp. 925,000,-/bulan. Jadi biasanya para buruh menyiasati kekurangan itu dengan cara mengkredit/mencicil barang-barang kebutuhannya.

Tapi biasanya cara-cara kredit seperti ini hanya akan menjebak para buruh pada perangkap berikutnya, yakni Konsumerisme.

Masalah produktivitas buruh di Indonesia juga sering dipertanyakan. Dita pun menyetujui bahwa produktivitas sangat penting untuk diperhitungkan dalam UMK. Tapi harap diingat bahwa produktivitas kerja manusia sangat erat kaitannya dengan produktivitas mesin/teknologi yang digunakan. Jadi misalnya, sulit membandingkan produktivitas kerja buruh dengan mesin produksi buatan tahun 1970-an di Indonesia dengan produktivitas kerja buruh dengan mesin produksi buatan tahun 2000-an di Vietnam.

Para aktivis buruh sebenarnya sudah menyadari bahwa sekarang ini pemerintah adalah institusi di negara ini yang paling bertanggung jawab atas nasib buruh. Pengusaha sudah bangkrut, sehingga suplai buruh di pasar tenaga kerja menjadi meningkat. Pemerintah sendiri tidak mampu mengkontrol kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok, mengimplementasikan program pendidikan gratis, ataupun jaminan kesehatan minimal. Jadi buruh sudah berada di posisi yang terjepit di antara krisis ekonomi, permainan politik, gejolak sosial, dll. Makanya dalam keadaan seperti ini, bila ada momen-momen kenaikan gaji, maka buruh menjadi tidak rasional dalam mengajukan tuntutan terhadap manajemen perusahaan.

Pemerintah juga diharapkan tegas dan memfokuskan kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia. Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) harusnya punya keberanian untuk menyelidiki dugaan tindak korupsi di BUMN maupun Bank-Bank swasta, di mana para pekerjanya sangat banyak. Jangan hanya fokus ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) saja. Tapi KPK sepertinya tidak berani mengusik terlalu jauh korupsi di BUMN-BUMN atau Bank-Bank Swasta karena mereka akan berhadapan dengan para penguasa lama.

Pemerintah sendiri juga tidak tegas dan terkesan kompromis terhadap tekanan kelompok-kelompok yang cenderung berusaha men-disintegrasi-kan negara ini ke arah kesukuan, kelompok tertentu maupun agama. Toleransi agama selama ini terjadi karena pemaksaan bukan karena kesadaran. Problem utamanya adalah kita tidak bangga menjadi orang Indonesia. Rakyat menjadi tidak percaya diri karena para pemimpin juga tidak percaya diri maupun tidak punya keberanian, seperti Eva Morales di Bolivia maupun Hugo Chavez di Venezuela. Tidak adanya karakater maupun kemandirian dari pemimpin bangsa, membuat bangsa ini menjadi bangsa yang pragmatis.

Bapak Anand Krishna dalam memberikan kata-kata penutup untuk diskusi kali ini sangat setuju dengan Dita Indah Sari bahwa problem utama dari permasalahan bangsa ini adalah tidak ada rasanya kebanggaan dalam diri rakyat Indonesia. Maka solusinya adalah membangkitkan kebanggaan menjadi Orang Indonesia dengan segala cara dan segala energi.

Rasa bangga bisa muncul ketika kita mempunyai kepercayaan diri dan keberanian. “Maka pemimpin seperti Dita, amatlah sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sekarang ini,” kata Bapak Anand Krishna. Pemimpin yang mau melayani sesama tanpa diskriminasi, tanpa pamrih, dan berani melawan kekuasaan tanpa memakai kekerasan.

Gandhi, misalnya, berani melawan Kerajaan Inggris dengan Swadeshi (self-sufficient) atau kemandirian ekonomi. Waktu itu kapas ditanam dan dihasilkan di India. Kemudian dibawa ke Inggris, untuk diolah menjadi Kain Katun atau pakaian jadi dan dijual kembali ke India dengan harga yang tinggi. Keuntungan dari penjualan kain dan pakaian ini nantinya akan kembali ke tanah Inggris. Gandhi mengetahui hal ini dan mengajak masyarakat India untuk menolak menggunakan produk impor kain/pakaian dari Inggris. Gandhi memberi teladan dengan memintal kain untuk membuat pakaiannya sendiri. Begitu juga ketika perdagangan garam di India dimonopoli oleh (penjajah) Inggris, maka Gandhi mengajak masyarakat India untuk berjalan bersama ke tepi pantai dan membuat sendiri garam dari air laut. Tindakan sederhana itu dilakukan tanpa kekerasan dan bertujuan untuk membangkitkan India dari cengkaraman Kerajaan Inggris.

Solusi lainnya adalah kita perlu pemimpin dan orang-orang yang punya rasa empati terhadap penderitaan orang lain. Negara kita mengalami krisis seperti ini karena rasa empati seakan hilang. “As long as it doesn’t affect me, I don’t care,” begitulah biasanya pendapat kita. Sikap masa bodoh membuat bangsa ini menjadi melemah.

Makanya, penderitaan buruh karena sistem kontrak kemungkinan besar tidak akan diekspos atau dibongkar media karena industri media sendiri banyak menggunakan karyawan kontrak.
Dalam suatu kesempatan, Bapak Anand Krishna juga bertemu dengan seorang Bankir. Bankir ini memberikan 3 resep jitu kaum imperialis untuk menguasai Indonesia :

• Kelompok Agama harus dikuasai dan didengar oleh masyarakat. Kemudian kaitan bencana alam dan penderitaan dengan dosa dan kemurkaan Allah. Dengan cara –cara pembodohan massal seperti itu, masyarakat dengan mudah diperbudak oleh kelompok agama yang dikuasi oleh imperialisme-imperialisme asing.

• Kelompok Orang-Orang Pinter harus dibiayai. Berikan mereka beasiswa ke luar negeri, lalu beberapa tahun kemudian mereka akan pulang dan menjadi “the next mafia berkeley.” Ini terjadi karena selama beberapa tahun di luar negeri atau selama mendapat bantuan, orang-orang ini tanpa sadar akan dirubah sehingga terbiasa dengan standar kebutuhan hidup yang tinggi. Bila sudah terbiasa nyaman, maka dana bantuan akan langsung dihentikan. Cara seperti ini akan langsung menjatuhkan mental/semangat seseorang & kontribusi orang-orang pintar ini untuk membela ibu pertiwi akan berkurang karena mereka harus mencari nafkah bagi pemenuhan standar kehidupan mereka yang baru.

• Kelompok Orang-Orang Bodoh tapi punya jaringan atau koneksi yang luas. Biasanya adalah pengusaha-pengusaha nasional yang sudah hampir bangkrut tapi tiba-tiba mereka mendapatkan dana segar untuk mempertahankan kerajaan bisnis mereka. Kelompok ini seringkali menjadi kaki tangan imperialisme di Indonesia.

Indonesia memang sudah diplot untuk menjadi negara budak, dieksploitasi sumber daya alamnya untuk kemakmuran negara-negara imperialis. Kita sudah cukup lama dibohongi oleh kalangan tertentu bahwa bila kita fanatis terhadap ajaran agama/paham tertentu maka kita dpat lebih berguna bagi negara, atau agama. Padahal semua itu adalah cara-cara kaum imperalis yang berusaha melakukan pembodohan massal bagi rakyat Indonesia dengan cara menjauhkan diri kita dari tradisi kebudayaan Nusantara.

Dan, sekarang ini bukan hanya negara-negara Barat saja yang menjadi pelaku imperalis, tapi juga negara-negara Asia termasuk Arab Saudi. VS Naipaul, penulis buku Among the Believers (1981), sudah meramalkan negara-negara Islam seperti Iran, Pakistan, Malaysia, Indonesia akan mudah “diadu-domba” untuk dikuasai bila tradisi asli kebudayaan di negara-negara tersebut tidak dijaga dengan baik. Dalam suatu wawancara, Presiden Pakistan Pervez Musharraf menyalahkan Perdana Menteri Nawaz Sharif atas kekacauan-kekacauan yang terjadi saat ini karena sebelumnya telah memberikan banyak konsensi pada kelompok garis keras Islam, yang berusaha merubah kebudayaan Pakistan dengan kebudayaan Arab.

Demikian pula dalam Serat Centhini yang diterjemahkan oleh Dr. Suwito Santoso, memuat cerita bagaimana Sunan Kali Jaga berusaha memasukkan kembali gamelan ke dalam mesjid. Intinya, kembali ke nilai-nilai budaya asli akan memperkuat sendi-sendi pertahanan dan keamanan suatu negara. Presiden Soekarno harus mengutip Kitab Sutasoma dalam menyampaikan maksud beliau tentang pentingnya kebudayaan dalam pembentukan suatu negara dan perkembangan national character building, tapi kita sekarang lebih beruntung karena kita hanya perlu kembali memahami ajaran-ajaran Soekarno.

Solusinya memang hanya satu, yaitu menimbulkan kembali kebanggaan sebagai rakyat Indonesia. Kita perlu orang-orang yang berpaham altruisme (bekerja tanpa pamrih/tanpa mengharapkan bayaran) untuk membangun Indonesia menuju kejayaan. (ajb).

Diambil dari: Joehanes.blogsome.com

Dita Indah Sari: “Perempuan Perkotaan Menolak“

2006-11-08T06:28:00.000-08:00

Dita Indah Sari, Ketua Partai Rakyat Demokratik, menyatakan bahwa proses demokrasi terpecah belah pasca krisis ekonomi. Hal ini disebabkan tidak ada satu suara dalam menggerakkan roda demokrasi. Setelah krisis ekonomi, kondisi buruh Indonesia juga semakin buruk. Kondisi ini diperparah dengan angka penggangguran yang cukup tinggi setelah banyak perusahaan dan investasi asing keluar dari Indonesia. Alasan ini telah digunakan pemerintah untuk semakin menekan buruh. Industri di Indonesia tidak mampu berkembang secara maksimal karena industri dasar tidak dibangun di Indonesia untuk menopang industri lain.

Masih menurut Dita, keluarnya investasi asing tersebut dikarenakan harga listrik di Indonesia tertinggi di Asia; rumitnya birokrasi yang menambah biaya produksi; dan setengah penduduk Indonesia miskin. Ketiga faktor tersebut menyebabkan daya beli masyarakat Indonesia lebih rendah dibanding negara lain. Penerima Ramon Magsaysay Award for Emergent Leadership tahun 2003 tersebut juga memaparkan bahwa standard upah minimum internasional sebesar 100 Euro/bulan tidak diterapkan oleh pemerintah. Upah minimum buruh di Indonesia hanya sekitar 80 Euro/bulan. Hal ini mengakibatkan menurunnya tingkat produksi dan konsumsi.

Perusahaan asing di Indonesia lebih banyak beroperasi dalam bidang pertambangan yang tidak banyak menyerap tenaga kerja lokal, sementara jumlah perusahaan manufaktur yang bersifat padat karya sangat sedikit. Hal ini mengakibatkan menaiknya tingkat pengangguran di Indonesia, kata Dita Indah Sari dalam kunjungannya bersama Amalia Pulungan ke SOAI (Suedostasien Informationsstelle)-Asienhaus, Essen, Jerman, Sabtu (09/09/2006) lalu.

Kondisi Indonesia semakin diperburuk dengan adanya privatisasi sektor publik, antara lain: 1. Air, kebutuhan air Jakarta dengan penduduk sekitar 11.000.000 telah diambil alih oleh perusahaan air Perancis, Lyonesse. 2. Bank, BCA dan Danamon telah dimiliki oleh perusahaan asing gabungan dari Amerika, Inggris, Jerman, Prancis, dan Hongkong. 3. Indosat telah dijual ke BUMN Singapura. Dan masih banyak sektor lain, papar Ketua PPBI tersebut.

Dita menyayangkan bahwa demo revisi UU Buruh yang dilakukan di 8 kota di Indonesia pada 1 Mei tidak dapat dilanjutkan menjadi program yang mendukung kehidupan buruh. Setelah demo, aksi berhenti begitu saja tanpa tindak lanjut. Hal ini, ungkap Dita, disebabkan terpecahnya suara buruh, karena 40 % pekerja adalah pekerja tetap, sedangkan sisanya adalah pekerja kontrak. Suara buruh menjadi sangat sulit untuk disatukan untuk menaikkan daya tawar mereka sendiri dihadapan modal. Dita dalam ulasan penutupnya menyatakan bahwa pemerintah harus melindungi dan memberikan dukungan pada industri dalam negeri dari ancaman modal asing yang seringkali mematikan industri lokal.

Dalam kunjungan tersebut, Amalia Pulungan menambahkan bahwa dengan kondisi tersebut, buruh perempuan semakin memiliki daya tawar rendah di hadapan modal. Dengan gencarnya arus globalisasi, perempuan mendapatkan tekanan dari dua arah, yaitu sistem ekonomi neoliberal dan dari tradisi dan pemahaman keagamaan yang patriarkis. Dita menambahkan bahwa kondisi buruh perempuan perkotaan juga diperparah dengan diterapkannya Perda Sharia yang melarang perempuan keluar rumah di atas jam 10 malam. Hal ini menyebabkan perempuan mengalami kesulitan menuju pabrik ketika bekerja shift malam. Buruh perempuan yang biasanya berboncengan motor dengan kolega laki-laki juga akhirnya tidak bisa dilakukan karena adanya Perda Anti Maksiat dan Pelacuran. Perempuan perkotaan menolak Perda-Perda diskriminatif tersebut karena menyebabkan mereka sulit mengakses kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan di malam hari, seperti bekerja shift malam di pabrik, persiapan pasar subuh dini hari, dan lain-lain.

Amalia menambahkan bahwa kondisi perempuan Indonesia diperparah dengan tingginya angka buta huruf dan kematian saat melahirkan. Hal itu disebabkan oleh pemotongan subsidi yang cukup besar dalam sektor kesehatan. Bahkan angka tersebut lebih tinggi daripada Pakistan, sesal Amalia Pulungan, Direktor Program Institut Global Justice yang sempat menjadi peneliti di Debt Watch dan wartawan Matra dan Australian Financial Review tersebut. Dalam paparan akhirnya, Amalia menyatakan bahwa lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, WTO, IMF telah memperburuk kondisi ekonomi negara-negara dunia ketiga, seperti Indonesia. Hal itu dikarenakan sokongan mereka pada sistem ekonomi pasar bebas telah mengakibatkan Pemerintah membatasi subsidi kebutuhan dasar semua warga negaranya, tidak terkecuali kebutuhan perempuan.

Kunjungan yang diprakarsai oleh Koordinator FEID (Forum Eropa Indonesia untuk Demokrasi), Arif Harsana, tersebut dihadiri oleh 35 aktivis LSM dari Swedia, Jerman, Prancis, dan Belanda. Arif Harsana dalam kesempatan terpisah menjelaskan bahwa kunjungan ini dilakukan untuk menjalin kerjasama antar jaringan LSM di Indonesia dan Eropa dalam mendukung pemulihan proses demokrasi dan hak-hak perempuan di Indonesia pasca runtuhnya Soeharto dan krisis ekonomi. (dc)

Revisi UU Ketenagakerjaan dan Masa Depan Buruh

2006-04-17T07:41:00.000-07:00

Dita Indah Sari

Ribut-ribut revisi Undang-undang Ketenagakerjaan belum surut. Cara dan proses pembahasan ulang revisi itu, yang disepakati dalam pertemuan di Istana Negara 7 April lalu, tetap dikritik organisasi-organisasi buruh. Mereka tetap akan demonstrasi walau sudah ada “perdamaian” yang diwasiti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang sejak awal mendorong revisi, mengingatkan organisasi buruh soal “aturan main” yang disepakati di Istana. Sejumlah kalangan pun tidak habis pikir dengan sikap para pekerja yang dituduh memperumit keadaan.

Namun, sebelum lebih banyak tudingan dialamatkan kepada para pekerja, saya kira kita memahami argumentasi mereka. Penolakan ini adalah cermin bangkitnya kesadaran baru di kalangan pekerja. Para buruh makin sadar bahwa pemerintah Indonesia adalah sumber kian terpuruknya kesejahteraan dan kepastian kerja mereka.

Hilang Kepercayaan

Bagi buruh, draft maut itu mencerminkan posisi sejati pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan. Draf ini memperlihatkan orientasi sejati pemerintah SBY. Ia mempreteli berbagai perlindungan dan kepastian kerja para buruh. Menurut draft ini, era pasar bebas dan liberalisasi harus diikuti dengan aturan tenaga kerja yang lebih fleksibel. Tujuannya, para investor tergiur dan betah bertanam modal di Indonesia. Sialnya bagi buruh. “Lebih fleksibel” berarti jumlah pesangon makin kecil. Pemecatan dipermudah. Kontrak kerja diperpanjang. Sistem outsourcing diterapkan tanpa batas.

Keputusan SBY untuk mengabaikan draft maut itu, saya nilai bukan karena keberpihakan SBY terhadap buruh. Sikap ini diambil SBY akibat kuatnya tekanan dari demonstrasi jalanan. Pengalihan proses pembahasannya kepada lembaga tripartit pun tetap saya anggap sebagai rencana melancarkan revisi melalui pintu lain. Lagipula, dengan keputusan ini, artinya tuntutan utama buruh agar revisi dibatalkan, sebenarnya telah ditolak pemerintah.

Menyoal Tripartit

Akibatnya, buruh memandang lembaga tripartit dengan pesimis. Pertama, posisi buruh di situ pun jelas minoritas. Pemerintah dan pengusaha telah berada dalam kubu yang sama: revisi harus terjadi. Kedua, perwakilan dari pihak serikat pekerja tak dapat dianggap sebagai representasi suara kaum buruh karena dalam forum tripartit tak semua serikat buruh terwakili. Keputusan dari tripartit tidak mungkin akan mengikat sikap seluruh serikat buruh yang tidak duduk dalam lembaga ini.

Penegasan Jusuf Kalla bahwa proses ini akan terus berlangsung meski demontrasi tetap digelar, membuktikan bahwa pemerintah ingin merevisi UU Ketenagaankerjaan ini dengan segala konsekuensinya. Pemerintah tak merasa perlu mereorganisasi tripartit sehingga komposisinya lebih demokratis. Penolakan sebagian organisasi pekerja dipandang sebagai “melanggar aturan main” --yang ternyata disepakati secara sepihak—daripada sebagai peringatan yang patut dipikirkan.

Solusi Alternatif

Revisi yang akan dibahas ini sangat vital bagi pekerja. Cerah gelapnya masa depan buruh ditentukan dari keberpihakan isi UU Ketenagakerjaan. Solusinya, proses pembahasan yang lebih terbuka adalah suatu keharusan.

Bagi kalangan serikat pekerja ada satu hal mendesak untuk dilakukan: konsolidasi menyatukan sikap. Perlu ada satu meja bersama dimana berbagai serikat, baik itu bagian dari tripartit atau bukan, bisa duduk dan membahas masa depan perlindungan buruh dalam era kapitalisme global ini.

Kaum buruh telah satu suara menolak revisi. Mengapa pula tak bisa satu suara dalam membahas alternatifnya? Paling tidak, dalam forum besar itu dapat dihasilkan prinsip-prinsip dasar perlindungan para pekerja, terutama dalam hal kontrak, outsourcing, uang pesangon dan upah. Jika forum ini terlalu luas untuk menelurkan hal-hal yang sangat detail, biarlah itu dilakukan oleh mekanisme lain. Saya yakin forum ini bisa terwujud dalam waktu cepat karena serikat-serikat buruh memang menanti satu tempat untuk menyusun langkah bersama.

Penting ada pegangan dan koridor bersama yang dibuat secara bersama oleh serikat-serikat pekerja. Mungkin memang makan waktu lebih panjang, tapi proses demokratis jangan sampai diabaikan. Proses ini pula yang ikut menentukan seberapa besar kepercayaan kepada pemerintah SBY bisa dipulihkan.

Konsekuensinya, jika pilihan ini dijalankan, maka proses pembahasan revisi yang difasilitasi oleh pemerintah mesti dihentikan. Kita semua kembali ke posisi status quo. UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 tetap diberlakukan untuk sementara.

Saya juga ingin mengajak para pemimpin serikat pekerja untuk terlibat dalam upaya memperjuangkan perlindungan bagi industri domestik kita yang tengah bangkrut. Berbagai sumber ekonomi biaya tinggi dan inefisiensi adalah biang keladi kebangkrutan. Mulai dari beban pungutan liar, korupsi, mahalnya biaya energi (solar, listrik dan gas), rusakya infrastruktur, suku bunga yang melangit, ketegantungan pada bahan impor, dan banyak lagi.

Semua problem ini harus menjadi bagian dari perjuangan kaum buruh. Sudah bukan masanya lagi serikat pekerja hanya concern pada soal-soal sektornya semata. Di tengah proses kebangkrutan negeri ini, serikat buruh tak bisa lagi membatasi diri, menghindar dari tanggung jawab sosial politiknya. Kesejahteraan bagi para buruh, tampaknya tak bakal tercapai tanpa keterlibatan buruh dalam perjuangan politik Indonesia. ***

*)Dita Indah Sari aktivis buruh dari Partai Rakyat Demokratik.

Mahasiswa Sandera Mobil Tangki BBM

2005-10-05T06:58:00.000-07:00

JAKARTA - Sejumlah mahasiswa dari Universitas Gunadharma, Forum Kota (Forkot), Universitas Islam Negeri Jakarta, Universitas Jagakarsa, Universitas Kristen Indonesia, Universitas Mpu Tantular, Universitas Satya Negara Indonesia, dan Universitas Bung Karno, Selasa (4/10) berdemonstrasi di Jalan Margonda Raya Depok.

Aksi ini dimulai sejak pukul 14.30 dan diikuti sekitar 500 mahasiswa. Para demonstran mengadang sebuah mobil tangki yang berisi 32.000 liter premium.

Para demonstran meneriakkan yel-yel supaya pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM). Mereka juga menggelar spanduk yang bertuliskan, ''BBM naik rakyat menjerit, Turunkan SBY-Kalla, Turunkan harga BBM.''

Para demonstran juga membakar ban tepat di tengah Jl Raya Margonda arah Depok Jakarta. ''Kami melakukan aksi ini karena kami peduli terhadap nasib rakyat,'' teriak koordinator aksi Bejo.

Akibat aksi tersebut, Jl Margonda Raya macet hingga tiga kilometer dari arah Depok ke Jakarta. Arah baliknya (Jakarta - Depok), sedikit tersendat karena masyarakat berkerumun di sekitar lokasi demonstrasi.

Penjagaan di sekitar lokasi demonstrasi cukup ketat. Terlihat sejumlah anggota Polres Depok dan petugas DLLAJ yang sibuk mengatur arus lalu lintas di sekitar tempat demonstrasi.

Kapolda Kaget

Pada hari yang sama, puluhan mahasiswa yang membawa bendera Universitas Mercu Buana (UMB) juga sempat menyandera truk tangki Pertamina di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta.

Truk tangki B-9146-TQ berkapasitas 9.000 kg elpiji itu dicegat mahasiswa di depan ITC Permata Hijau. Dikawal dua Metromini 92 Ciledug-Grogol, mahasiswa menggiring truk ke tengah arena unjuk rasa Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) di Bundaran HI.

Kernet truk tangki Makmur mengatakan, dia dan bersama sopir Jazuli berangkat dari Srengseng menuju Plumpang, Tanjung Priok, untuk mengisi muatan. Namun di tengah jalan, dicegat mahasiswa dan dipaksa menuju Bundaran HI.

Kedatangan truk tangki ini tidak lama setelah kedatangan Kapolda Metro Jaya Irjen Firman Gani di Bundaran HI. Firman terkejut ketika melihat dari belakang dua Metromini muncul truk berukuran besar yang dinaiki para mahasiswa. Truk Pertamina itu akhirnya dilepaskan, setelah polisi dan mahasiswa melakukan negosiasi.

Ancaman ARM akan mengerahkan 10.000 mahasiswa untuk berdemo di depan gedung DPR tampaknya tidak kesampaian. Sebab, hanya ratusan orang yang bisa dikumpulkan di Bundaran HI.

Sebelumnya, ARM mengklaim mengerahkan 10.000 orang dan berencana menduduki gedung DPR pada pukul 09.00 WIB. Namun hingga pukul 13.00 WIB, hanya 500 hingga 700 orang yang ikut aksi menuju gedung DPR.

Mereka melakukan orasi menolak kenaikan harga BBM. Sekitar 300 orang duduk di tengah aspal, sedangkan lainnya berlindung di bawah pohon atau masuk ke dalam bus karena kepanasan.

Meski demikian, aksi ini memacetkan sejumlah jalan protokol. Jalan MH Thamrin dari arah Jalan Sudirman ditutup dan dialihkan ke Jalan Teluk Betung. Polisi juga membuat Jalan Thamrin yang menuju Jalan Sudirman menjadi dua arah untuk mengurangi kemacetan.

Sebelumnya, ARM melakukan unjuk rasa di depan Istana Merdeka tanggal 29 September lalu. Unjuk rasa yang akan mengerahkan 14.000 orang itu ternyata diikuti 3.000 orang saja.

Tetap Konsisten

Para mahasiswa se-Indonesia menyatakan konsisten menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM. Kemarin, sejumlah aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Indonesia tengah berkonsolidasi dan mengkaji kembali arah perjuangan mereka.

"Hari ini (Selasa-Red) kami tidak menurunkan massa ke jalan. Mungkin ada sejumlah teman yang bergabung dengan elemen atau organ gerakan lain yang pada hari ini berencana menggelar aksi massa,'' jelas Presiden BEM UI Azman Muamar.

BEM se-Indonesia sepakat dalam satu dua hari ini melakukan konsolidasi sekaligus menggelar kajian untuk mencari bentuk-bentuk baru agenda perjuangan, dalam rangka mendesak pemerintah agar menurunkan harga BBM,'' katanya.

Menurut dia, hampir seluruh komponen gerakan mahasiswa se-Indonesia sudah satu sikap, yakni tetap berjuang mendesak pemerintah menurunkan harga BBM. Meskipun mereka sedang puasa.

''Kami sadar sepenuhnya bahwa perjuangan ini juga ibadah. Bulan Puasa yang kemudian diikuti Lebaran, biasanya membuat harga-harga kebutuhan pokok naik dan rakyat akan semakin tercekik,'' katanya.

Aktivis Forum Mahasiswa Tolak Kenaikan Harga BBM Donato Haryo menambahkan, kelompoknya dan BEM se-Indonesia sepakat terus mendesak pemerintah mencabut kebijakan yang menyengsarakan rakyat itu.

Pengumuman kenaikan harga BBM, lanjutnya, memicu kenaikan harga kebutuhan barang dan jasa publik. Padahal persoalan yang selalu muncul tetap, yaitu antrean panjang pembeli minyak tanah, solar, bensin, dan penyelundupan BBM.

Ironisnya, lanjut dia, rakyat diminta untuk terus tangguh dan memahami tindakan-tindakan pemerintah yang semakin tidak rasional. ''Saking tidak rasionalnya, pemerintah mengklaim bahwa kenaikan harga BBM bisa diatasi oleh rakyat miskin dengan kompensasi Rp 100.000/bulan,'' ungkapnya.

Rakyat terus dibohongi bahwa kenaikan harga BBM harus dilakukan karena memberatkan negara. Padahal, tanggungan terbesar negara bukanlah subsidi BBM tetapi lilitan utang luar negeri dan dalam negeri yang merugikan rakyat. "Utang itu adalah utang para pengusaha yang bangkrut dan korup,'' tandasnya.

Aktivis Buruh

Aktivis buruh Dita Indah Sari yang berunjuk rasa bersama mahasiswa di Bundaran HI mengatakan, bila aksi menentang kenaikkan harga BBM tidak digubris pemerintah, dirinya akan menyerukan aksi penolakan yang lebih besar.

''Kita galang massa supaya menutup jalan tol, mogok kerja di semua sektor. Coba kita buktikan, siapa yang lebih berkuasa, mereka yang di Istana dan DPR atau kita yang di jalanan?''

Menurut dia, di beberapa pelabuhan telah ada aksi mogok kerja sebagai ungkapan penolakan kenaikan harga BBM. ''Kalau masih belum didengar juga, mari kita tutup jalan tol dengan mobil kontainer agar iring-iringan presiden tidak bisa lewat,'' katanya.

Dita juga menyerukan agar massa tidak melemahkan perjuangannya walaupun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkesan acuh.

''Banyak orang bilang buat apa demo toh harga BBM tidak akan turun. Namun saya berprinsip, kita harus terus melawan walaupun pemerintah tidak mau mendengarkan tuntutan kita,'' tandasnya.

Selain itu, dia mengingatkan agar pemilih dalam Pemilu 2009 jangan mencoblos partai yang mendukung kebijakan tersebut. ''Kita menuduh tiga partai besar, yakni Golkar, PAN, dan PKS sebagai partai yang tidak layak dipilih lagi karena terbukti mendukung 100% kenaikan harga BBM,'' katanya.

Tak Terkendali

Sementara itu, dengan kenaikan harga minyak tanah yang hampir tiga kali lipat atau Rp 700 menjadi Rp 2.000 per liter, ternyata tidak menjamin jenis bahan bakar itu mudah didapat. Selain langka, harga minyak tanah di tingkat pengecer mencapai Rp 3.000-Rp 4000 per liter.

Langka dan tinggi harga BBM termasuk minyak tanah, memang sudah kerap dijumpai di berbagai tempat, terutama di daerah terpencil. Namun jika hal itu terjadi di daerah seperti Depok yang tak jauh dari Jakarta, persoalan kelangkaan minyak tanah ini sudah demikian serius.

Ibu Rudi, pemilik warung di kompleks BDN Jl Raya Sawangan, Depok, menuturkan, sudah seminggu ini tidak mendapat pasokan minyak tanah dari agen langganannya.

''Saya sudah menanyakan, katanya belum ada barang. Kalaupun ada, harganya Rp 2.900 per liter,'' katanya sambil menunjukkan tumpukan jerigen tetangga yang sudah antre.

Dian, warga Kemiri Muka, Beji, masih lebih beruntung. Sejak harga BBM diumumkan, minyak tanah di sekitar tempat tinggalnya lebih mudah didapat. ''Tapi harganya Rp 3.000 per liter,'' katanya.

Dian mengakui cukup keberatan dengan harga minyak tanah yang telah ditetapkan pemerintah. Ia berharap, kenaikan harga BBM ini tidak berlangsung lama. Bahkan kalau bisa, turun lagi. Sebab sangat memberatkan masyarakat yang berpenghasilan sedikit.

Hal senada dikemukakan Arul, warga Situ Pladen, Beji. Ia prihatin, meski harga minyak tanah sudah dinaikkan dari Rp 700 menjadi Rp 2.000 per liter, di eceran Rp 2.800 per liter. ''Ini kan keterlaluan,'' keluhnya.

Arul menilai kenaikan harga BBM sekarang ini sangat memberatkan. Sebab yang mendapat kompensasi hanya warga miskin, sedangkan warga yang penghasilannya pas-pasan seperti dia tidak berhak memperoleh dana kompensasi.

Sementara itu Ketua DPC Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Kota Depok H Yahman Setiawan mengakui telah terjadi lonjakan harga minyak tanah yang tidak merata.

''Masalahnya, pada saat diumumkan sudah malam. Padahal pagi harinya kami belum bertemu dengan para agen. Jadi mereka juga bingung menetapkan harga sehingga diambil rata-rata. Namun kalau sampai ada yang jual Rp 3.000 itu sih cari kesempatan,'' tandasnya.

Terkait dengan hal itu, kemarin malam DPC Hiswana Migas Kota Depok mengadakan pertemuan dengan agen minyak tanah di Kota Depok untuk mengusulkan harga eceran tetap (HET).

''Usulan kami untuk HET minyak tanah Rp 2.350 per liter. Dengan harapan, harga jual ke konsumen rata-rata Rp 2.500 per liter,'' ujar Yahman.(bu, A20-48m)

Dita Indah Sari Pimpin PRD

2005-03-19T06:36:00.000-08:00

TEMPO Interaktif, Jakarta: Partai Rakyat Demokratik (PRD) menuntut pergantian pemerintahan Susilo BambangYudhoyono. "PRD mengharapkan pemerintahan yang lebih berani dan lebih memiliki hargadiri dalam menghadapi neokolonialisme dan Orde Baru," kata Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat Dita Indah Sari dalam pidato peluncuran pengurus baru PRD di Hotel Sahid Jaya, Jumat (18/3)

Dalam Kongres Luar Biasa PRD di Jawa Tengah, Januari lalu, Dita terpilih menjadi ketu umum.
Hadir dalam acara di hotel bintang empat di kawasan elit Jalan Sudirman, Jakarta Selatan itu
sastrawan Pramoedya Ananta Toer, anggota DPR dari Partai Amanat Nasional Alvin Lie, bekas
Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Ramli, serta bekas aktivis mahasiswa Hariman Siregar. Para anggota dan pendukung PRD ikut meramaikan acara yang jauh dari kesan formal itu.

Acara dibuka dengan penampilan paduan suara PRD yang membawakan lagu-lagu perlawanan,
dilanjutkan pembacaan puisi tentang Aceh, sambutan, dan hiburan. Di sela-sela acara
berkali-kali bergema yel-yel pro rakyat.

Pengurus teras PRD yang lain: Agus Priyono (Sekretaris Jenderal), Danial Indrakusuma
(Wakil Sekretaris Jenderal), dan Haris Sitorus (Wakil Sekretaris Jenderal II), Lukman
Hakim (Ketua I), Vivi Widyawati (Ketua II), dan A.J. Susmana (Ketua III).

Pada 1994 - 1996, Dita menjabat Ketua Umum Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI). Lalu 1996 sampai sekarang, dia menjadi Ketua Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI). Atas dedikasinya memperjuangkan nasib buruh, dua kali Dita memperoleh penghargaan: Wertheim Award (1997) dan Magsaysay Award dari Yayasan Ramond Magsaysay Filipina (2001) untuk kategori emergent leadership.

HAK MOGOK DI TENGAH SITUASI KRISIS

2004-09-04T05:42:00.000-07:00

Oleh : Dita Sari

Secara formal, berbagai perangkat UU maupun Konvensi telah mencantumkan hak mogok di antara pasal-pasalnya. Di hampir seluruh negeri, mogok resmi dinyatakan sebagai hak buruh, meski dalam prosedur dan pelaksanaannya sering timbul tindakan-tindakan yang tidak konsisten, bahkan represif, dari pengusaha maupun penguasa. Walaupun demikian, pengakuan formal Negara terhadap hak mogok telah menyediakan amunisi bagi gerakan buruh untuk terus menagih konsistensi dan menggugat perlindungan terhadap hak mogok itu sendiri, terlepas dari upaya tak kenal lelah dari pemerintah maupun pengusaha untuk mempersempit ruang kebebasan melakukan pemogokan. Jika gerakan buruh mampu berkembang menjadi gerakan sosial politik yang diperhitungkan, maka kedua proses tarik menarik ini akan menghasilkan konsesi (baca : kebebasan) yang lebih besar bagi kaum pemogok. Namun jika gerakan buruh semakin melemah dan terpecah-pecah, maka bersiap-siaplah menuai represi sebagai konsekuensi melakukan pemogokan.

Secara prinsip, dalam situasi apapun, mogok tetap merupakan hak buruh. Judul di atas bukan bermakna mempertanyakan sejauh mana hak itu tetap dimiliki oleh buruh di tengah krisis ekonomi yang kian parah. Tulisan ini bermaksud untuk memberi gambaran sejauh mana situasi krisis ekonomi menjamin atau mengancam perlindungan hak mogok. Juga untuk menganalisa sejauh mana efektivitas penggunaan hak mogok dalam memenangkan tuntutan buruh di tengah kolapsnya dunia usaha. Menempatkan pemogokan sebagai senjata yang tepat, dengan sasaran dan waktu yang tepat, akan memberi peluang besar bagi kemenangan kasus yang tengah dihadapi, sekaligus positif dalam membangkitkan semangat gerakan buruh secara keseluruhan.

Krisis Globalisasi dan Demokrasi

Selama ini banyak anggapan yang menyatakan bahwa perkembangan globalisasi otomatis akan menciptakan demokratisasi. Globalisasi dimaknai sebagai menghilangnya batas-batas negara, yang berarti tiap-tiap negara semakin membuka dirinya untuk menyerap berbagai produk yang membanjir masuk, dimana nilai-nilai demokrasi adalah salah satu di antaranya. Globalisasi, yang mengharuskan pengurangan campur tangan pemerintah dalam kehidupan sipil, dianggap bakal menyediakan dukungan bagi penciptaan demokratisasi.

Kenyataannya adalah : demokrasi bukan anak kandung globalisasi. Demokrasi adalah gagasan dan praktek politik yang telah hadir jauh sebelum globalisasi neoliberal menunjukkan kuasanya di muka bumi. Demokrasi adalah hasil dari kemenangan kapitalisme melawan sistem tuan tanah (feodalisme) di Eropa pada abad ke-18. Sejarah demokrasi adalah sejarah kemenangan hak-hak individual kelas menengah-atas Eropa melawan hak-hak istimewa para raja dan kaum bangsawan yang diklaim sebagai pusaka warisan Tuhan. Sebagai gagasan, ia bahkan diciptakan oleh para filsuf berjanggut dari Yunani, jauh sebelum kelahiran Yesus dan Muhammad.

Karenanya, globalisasi tidaklah secara otomatis melahirkan demokrasi sepenuh-penuhnya. Justru dalam situasi krisis global, berbagai tidnakan-tindakan anti demokrasi terjadi di seluruh belahan bumi. Krisis ekonomi telah mendorong pemerintah Amerika Serikat untuk menghidupkan industri-industri pembuatan alat-alat perang, untuk menggerakkan sektor-sektor ekonomi lainnya (baja, listrik, logam), serta menikmati keuntungan yang besar dari penjualan senjata. Perang Irak dan Afghanistan bukan diciptakan semata-mata demi penguasaan dan pengamanan jalur minyak. Namun lebih dari itu, untuk memastikan agar produksi dan transaksi penjualan senjata dapat bergulir, sehingga timbul nilai tambah dan keuntungan besar bagi sejumlah kapitalis dalam negeri Amerika.

Parlemen di negeri-negeri Eropa dan AS kemudian mengesahkan berbagai produk perundang-undangan anti teroris, termasuk Indonesia. Era kebebasan sipil telah berlalu, karena kini atas nama upaya memberantas terorisme yang mereka ciptakan sendiri, kontrol, pengawasan dan campur tangan negara dalam kehidupan sipil, kian besar.

UU 13/2003

Kepentingan untuk mengendalikan gerakan buruh menjadi lebih besar dari yang sebelumnya. Para kapitalis global yang panik akibat ketidakmampuan pasar menyerap barang-barang produksinya, menuntut kemudahan-kemudahan berusaha, segala fasilitas, termasuk membatasi hal-hal yang dapat memberi peluang bagi pembesaran gerakan buruh. Kapitalisme yang tengah sakit renta karena keusangannya menuntut perlakuan-perlakuan istimewa, pasar domestik yang ramah produk asing, pasar tenaga kerja yang fleksibel, kemudahan bea impor, penghapusan subsidi, dll. Dalam situasi ekonomi politik global semacam inilah, UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan diajukan dan akhirnya disahkan.

Hak Mogok diatur dalam pasal 137-145. Meskipun dinyatakan bahwa mogok kerja adalah hak dasar buruh, namun hak ini dilaksanakan di bawah kondisi : sebagai akibat dari gagalnya perundingan. Padahal dalam banyak kasus, pengusaha tidak mau bertemu apalagi berunding dengan SP/SB. Pembatasan kondisi ini juga bermakna bahwa pemogokan untuk memprotes kebijakan publik yang merugikan seluruh rakyat (kenaikan listrk, air, BBM) adalah tidak dikenal alias dianggap tidak sah. Juga pemogokan sebagai bentuk solidaritas atas nasib sesama kaum buruh, juga tidak dimungkinkan.

Pasal 136 ayat 2 juga membuat hak mogok menjadi sulit diterapkan alias mustahil. Pasal ini menyatakan bahwa ketika perundingan mengalami deadlock, maka penyelesaian perselisihan harus dilakukan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dimana tak ada ruang untuk mogok.

Pasal 140 yang mengharuskan pemberitahuan 7 hari sebelum pemogokan juga suliat diterima akal. Salah satu isi pemberitahuannya adalah penetapan tanggal kapan berakhir pemogokan. Padahal kapan pemogokan diakhiri tidak sepenuhnya bergantung pada para buruh, namun sangat dipengaruhi oleh reaksi pengusaha dan penguasa atas tuntutan para buruh. Jika dalam prakteknya, pemogokan ternyata berjalan lebih lama daripada yang tercantum dalam surat pemberitahuan, berarti pemogokan itu dianggap liar dan tidak sah lagi, sehingga terbuka kemungkinan untuk dibubarkan.

UU 13/2003 menunjukkan kepada kita dua hal. Pertama, pengakuan dan perlindungan hak mogok sama sekali tidak konsisten dan bermuka dua. Kedua, globalisasi mensyaratkan situasi dan pasar tenaga kerja yang fleksibel, di antaranya adalah kepastian agar hak mogok tidak dapat digunakan dengan mudah dan sederhana oleh buruh

Negara Harus Bertanggungjawab

Banyaknya penutupan perusahaan semakin membuktikan bahwa amat besar keterbatasan institusi swasta dalam memenuhi hak-hak mendasar masyarakat. Penyediaan hak-hak dasar seperti pangan, perumahan, pekerjaan layak, kesehatan dan pendidikan adalah tanggung jawab negara yang tak tergantikan. Keterlibatan swasta selamanya bersifat temporer, terbatas cakupan dan luasnya, semata-mata mendukung. Karenanya, PHK-PHK massal yang terjadi hingga saat ini, haruslah membuka mata para buruh bahwa sasaran-sasaran tuntutan kita bukan lagi hanya pada perusahaan, namun juga pada lembaga-lembaga negara.

Pemogokan dan aksi-aksi kaum buruh, karenanya, jangan lagi sebatas menggelar tuntutan kepada para pengusaha untuk memberikan uang pesangon. Kekurangan jumlah pesangon yang diberikan perusahaan semestinya disubsidi oleh Negara, jika perusahaan sungguh tidak mampu. Tekanan-tekanan buruh ke kantor-kantor Departemen Sosial, Departemen Keuangan, Kantor Menko Kesra, bahkan ke Cikeas dan Istana presiden, adalah langkah panjang yang harus ditempuh para buruh saat ini. Tidak cukup lagi sekedar menggoyang pagar Depnaker, karena dalam banyak kasus institusi ini tidak lebih dari sekedar keranjang sampah dari kegagalan kapitalisme. Negara harus memprioritaskan anggarannya bagi pemenuhan hak-hak mendasar rakyat, bagi yang sedang bekerja ataupun yang tengah menganggur.

Sekecil dan seterbatas apapun hak mogok yang kita miliki, harus sungguh-sungguh dimanfaatkan secara maksimal. Di tengah kebangkrutan industri dalam negeri, campur tangan negara dalam melindungi rakyat dari serbuan globalisasi dan pasar bebas, semestinya lebih besar dari yang selama ini ada. Karenanya, hak mogok bukan lagi sekedar taktik untuk memenangkan tuntutan terhadap pengusaha, namun juga senjata untuk menagih janji perubahan yang telah digembar-gemborkan oleh presiden baru SBY selama ini.

Koalisi Perempuan Tolak RUU TNI

2004-08-27T07:05:00.000-07:00

TEMPO Interaktif, Jakarta:Sekitar 50 orang dari Koalisi Perempuan melakukan aksi penolakan RUU TNI di Bundaran Hotel Indonesia. "Kami menolak RUU TNI karena merupakan jalan untuk kembali menerapkan dwifungsi ABRI," kata Dita Indah Sari, aktivis buruh yang ikut melakukan demonstrasi di Bundaran HI, Jumat (27/8).

Menurut Dita, dalam penerapan RUU TNI akan lebih parah dibanding dengan masa orde baru karena legalitas dari komando teritorial disahkan melalui undang-undang. "Masa TNI yang memegang senjata, malah menata kehidupan masyarakat sipil. Ini merupakan penghinaan bagi demokrasi," ucap Dita.

Dita menambahkan terlebih di masa krisis saat ini ratusan Kodam, ribuan Koramil serta belasan ribu Babinsa, tentu saja akan memakan banyak biaya yang dikeluarkan lewat APBN. "Ini adalah salah satu bentuk pemborosan, sedangkan fungsinya tidak ada. Lebih baik biaya tersebut untuk kesejahteraan rakyat," tandas Dita.

Menurutnya, RUU TNI bukan hanya persoalan militer, tapi juga persoalan perempuan. Karena ada banyak biaya yang dikeluarkan untuk membiayai komando teritorial, dan lebih baik itu untuk membiayai wanita miskin.

Koalisi Perempuan ini dalam melakukan aksi, mengusung berbagai spanduk berisi penolakan RUU TNI. Mereka juga merupakan gabungan dari berbagai aktivis, seperti aktivis buruh, korban Aceh, Tanjung Priok dan juga aktivis SMP

Masalah Perburuhan Akan Semakin Kompleks

2004-05-04T07:08:00.000-07:00

Jakarta, Kompas - Masalah perburuhan di masa datang akan semakin kompleks sehingga dibutuhkan presiden yang benar-benar paham soal ketenagakerjaan. Selama ini para buruh merasakan pemimpin yang berasal dari militer, Orde Baru, ataupun neo Orde Baru sangat kurang memerhatikan ketenagakerjaan.

Dengan demikian, buruh sepakat pada pemilihan umum presiden nanti tidak akan memilih calon pemimpin yang berasal dari militer, Orde Baru, ataupun neo Orde Baru.

Demikian benang merah pembicaraan Kompas dan sejumlah aktivis buruh dan anggota Komisi VII DPR Rekso Ageng Herman di sela Aksi Damai Kaum Buruh dalam rangka peringatan Hari Buruh Sedunia di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Sabtu (1/5).

Menurut Koordinator Barisan Oposisi Bersatu, Dita Indah Sari, kepemimpinan di bawah ketiga unsur tersebut sudah pasti tidak akan menguntungkan bagi kaum buruh. "Dapat kita lihat, partai-partai politik yang menempati posisi teratas dalam pemilihan umum legislatif kemarin masih partai lama yang saat berkuasa sama sekali tidak menguntungkan kaum buruh," katanya.

Sementara, kata Dita, partai baru tidak pernah menunjukkan komitmen terhadap perjuangan buruh. "Jadi, memang saat peringatan Hari Buruh Internasional ini kami ingin menyerukan agar para buruh tidak memilih calon presiden juga wakil presiden dari partai-partai yang sudah terbukti gagal dalam kekuasaan yang lalu. Kami juga menyerukan agar jangan memilih calon yang mantan militer karena banyak pengalaman kami sudah terepresi, mendapat kekerasan secara militer, baik oleh polisi maupun aparat TNI," ujarnya.

Para pemimpin pada masa neo Orde Baru, menurut dia, sudah terbukti gagal dalam menyelesaikan krisis ekonomi. Selain itu, banyak aset negara yang dijual melalui privatisasi sehingga kemudian mencetak lebih banyak lagi pengangguran. "Sementara kalau dipimpin oleh militer, para buruh khawatir unsur kekerasan akan semakin kuat, seperti kasus yang dialami karyawan PT Dirgantara Indonesia (DI) yang diintimidasi saat memperjuangkan nasib mereka," ujarnya.

Ketua Serikat Pekerja Forum Komunikasi Karyawan (SP-FKK) PT DI Arif Minardi mengatakan, selama 17 tahun menjadi buruh dengan berbagai warna kepemimpinan kondisi buruh tidak semakin baik.

"Saya merasa kondisi kami, para buruh, malah semakin buruk dengan bergantinya pemerintahan. Waktu zaman Soeharto yang notabene tidak benar itu saja kalau mau PHK (pemutusan hubungan kerja) karyawan BUMN dalam jumlah besar ada pertimbangan matang. Sekarang perusahaan, apalagi BUMN, dengan gampangnya memberhentikan pekerja karena kurangnya kontrol dari pemerintah," katanya.

Meskipun pesimistis melihat calon pemimpin yang ada saat ini, Arif tetap berharap pemimpin yang baru nanti dapat lebih mengajak para buruh untuk duduk bersama dalam penentuan kebijakan soal buruh. "Soalnya, selama ini pekerja tidak pernah tahu kebijakan perusahaan. Tiba-tiba perusahaan disebut bangkrut dan buruh diberhentikan," katanya.

Padahal, perusahaan kolaps karena terlalu banyak korupsi, bukan akibat jumlah tenaga kerja terlalu banyak. Khusus di PT DI saja, menurut dia, dalam lima tahun terakhir korupsi sudah mencapai Rp 2,3 triliun.

Sulit diterapkan

Rekso mengatakan, ke depan persoalan ketenagakerjaan diperkirakan makin kompleks. Alasannya sampai sekarang belum ada petunjuk pelaksana berupa keputusan menteri, peraturan pemerintah dan keputusan presiden untuk Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan Nomor 13/2003 dan UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) Nomor 2 Tahun 2004. Akibatnya, kedua UU tersebut masih sulit untuk diterapkan di lapangan.

Sementara Rancangan Undang-Undang Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri belum juga dibahas DPR. Padahal, pembahasan RUU itu melibatkan banyak stakeholder, yakni 11 departemen, perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia, lembaga swadaya masyarakat, serta pakar ketenagakerjaan.

Ia menambahkan, UU No 13 Tahun 2003 dan UU No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja perlu direvisi untuk menghindari persoalan di lapangan. Sebab, di dua UU tersebut jenis perselisihan perburuhan berbeda jumlahnya dan jenisnya. "Sedangkan UU PPHI belum bisa diterapkan karena gedung pengadilan belum ada, hakim ad hoc belum dipilih, sehingga semuanya masih bermasalah,"kata dia. (ETA/TAV)

Pelangi Gerakan Perempuan Indonesia

2004-01-19T06:50:00.000-08:00

ADA kemajuan dalam gerakan perempuan di Indonesia dibandingkan dengan lebih dari 15 tahun lalu. Ketika itu, ada kesenjangan di antara gerakan perempuan Indonesia karena masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Yang satu merasa lebih penting dari yang lain.

KOALISI Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (KPI) berhasil memadukan perempuan dari berbagai gerakan di akar rumput, bergabung dengan perempuan lain dalam organisasi perempuan. Ini dahsyat dan kemajuan dalam gerakan perempuan," tutur Erna Witoelar, aktivis gerakan lingkungan dan perlindungan perempuan pada tahun 1980-an yang kini menjadi Duta Besar Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Millennium Development Goals di Asia Pasifik. Erna berbicara membawakan pidato kunci saat pembukaan Kongres II KPI yang berlangsung di Cibubur, Rabu (14/1) hingga Minggu (18/1).

Pernyataan Erna Witoelar berada dalam konteks keberagaman gerakan perempuan yang berada di dalam payung KPI. Ada 15 sektor yang terangkum di dalam KPI yang mewakili masyarakat adat, para profesional dan akademisi, ibu-ibu rumah tangga, masyarakat miskin kota dan miskin desa, masyarakat petani dan nelayan, mewakili mahasiswa dan pelajar, mewakili perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dari sektor usaha informal, hingga kelompok lesbian dan transjender.

Melihat keberagaman yang terdapat di dalam KPI, apa yang dikatakan Erna tidaklah berlebihan. Yang berbeda dari organisasi sejenis yang pernah ada adalah para perempuan tersebut dilihat dan dihargai hak-haknya sebagai individu. Karena itu, ada sektor ibu rumah tangga, sektor untuk para profesional, selain juga ada sektor untuk para lesbian, transjender, termasuk pekerja seksual. Rasanya, inilah organisasi yang memiliki keanggotaan begitu beragam, lintas budaya, lintas kelas, lintas kepentingan, lintas usia.

Saat kongres pertama yang berlangsung di Yogyakarta pada 14-17 Desember 1998, hadir perwakilan perempuan dari 25 provinsi untuk membentuk organisasi alternatif. Koordinator Presidium Nasional KPI Ratna Bantara Munti dalam sambutannya menyebutkan, organisasi KPI dibentuk dengan dua latar belakang. Pertama, kentalnya semangat multikulturalisme dan pluralisme di dalam organisasi ini dan keinginan untuk menandingi ketunggalan wajah gerakan perempuan selama ini atau dengan kata lain membawa suara perempuan yang selama ini dibisukan, ke panggung politik nasional. Latar belakang kedua adalah menawarkan kepemimpinan alternatif dengan sistem presidium yang terdiri atas 15 wakil dari tiap sektor kepentingan.

Ketika kongres kedua dilaksanakan, menurut Sekretaris Jenderal KPI periode 1998-2003, Nursyahbani Katjasungkana, organisasi ini memiliki 16.000 anggota yang diorganisasi melalui sekretariat di 16 provinsi. Memperbesar keanggotaan merupakan salah satu tujuan KPI yang ingin tumbuh menjadi organisasi berbasis massa. Sudahkah organisasi berjalan seperti yang diinginkan ketika saat terbentuk?

PARA pembicara yang diundang menyampaikan pendapatnya, mewakili keberagaman sektor-sektor di dalam KPI. Ny Kardinah Soepardjo Rustam menuturkan pengalaman membangun organisasi perempuan di tingkat desa, sementara Mama Yusan Yeblo mewakili keberagaman gerakan perempuan Papua. Pembicara lain adalah Nursyahbani Katjasungkana, aktivis buruh Dita Indah Sari, akademisi dan peneliti dari Universitas Amsterdam Saskia Eleonora Wieringa, aktivis gerakan lingkungan Arimbi Heruputri, wakil dari Komnas Perempuan Kamala Chandrakirana, wakil dari Centre for Electoral Reform Francisia Seda, dan calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Golkar Nurul Arifin.

Di tengah kritik bahwa gerakan perempuan secara umumnya terlalu bias kelas dan kota besar, Jakarta terutama (Kompas, 5/1/04), dalam Kongres KPI pekan lalu Dita Indah Sari melontarkan pandangan kritis terhadap gerakan perempuan.

Menurut Dita, gerakan perempuan tidak bisa eksklusif, melainkan harus inklusif bekerja sama dengan gerakan-gerakan lain seperti gerakan buruh, gerakan prodemokrasi, dan gerakan-gerakan masyarakat lain untuk bersama-sama memperjuangkan masyarakat yang lebih berkeadilan dan sejahtera. Juga membangun organisasi di akar rumput dengan mengaitkan persoalan sehari-hari dengan sistem politik seperti kekerasan dengan sistem pemerintahan yang militeristik, kenaikan harga kebutuhan pokok dan banyaknya orang miskin dengan ketidakmampuan mengelola ekonomi, serta tidak berjalannya sistem hukum.

Selain itu, gerakan perempuan perlu menyatukan kerangka gerakan untuk penyatuan jangka panjang, seperti memberi tawaran sistem ekonomi dan politik sebagai alternatif sistem yang ada saat ini yang tidak memuaskan. "(Kerangka bersama) ini yang belum ada, belum padu. Sekarang elite politik dan militer bertambah kuat bukan karena mereka kuat, tetapi karena kita lemah dan kita menjaga jarak terhadap kekuasaan dan membiarkan arena kekuasaan diambil kelompok nondemokrasi," kata Dita.

Namun, Nursyahbani tidak sepenuhnya sependapat dengan pandangan Dita. Dalam percakapan terpisah di tengah jeda hari pertama Kongres KPI, Nursyahbani melihat agak sulit menyatukan visi secara kaku dan tegas sebuah gerakan yang komponen-komponennya begitu beragam seperti KPI. Tiap komponen memiliki prioritas sendiri-sendiri di dalam benang merah keberagaman yang menyatukan mereka.

Menurut Nursyahbani yang juga caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa untuk daerah pemilihan Jawa Timur ini, platform bersama yang kaku dan tegas akan lebih cocok untuk partai atau organisasi yang tingkat keseragamannya tinggi. "Ide saya adalah sebuah koalisi pelangi dengan platform masing-masing. Tetapi, kalau ada isu yang bisa diangkat bersama kita lalu bisa bersatu. Misalnya ketika KPI memelopori gagasan untuk adanya kuota 30 persen bagi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, gagasan ini lalu menyatukan berbagai elemen perempuan di dalam maupun di luar politik," tutur Nursyahbani. "Gerakan perempuan lemah bukan karena tak punya basis massa, tetapi karena ideologi dari gerakan itu sendiri mendukung atau tidak, seperti pada Kowani dan PKK."

Tantangannya lalu adalah bagaimana gerakan perempuan yang beragam ini bisa dengan cepat menangkap isu-isu yang dirasakan menjadi kepentingan bersama dan menjadi gerakan bersama. Contoh yang paling baik antara lain ketika ibu-ibu Suara Ibu Peduli menyuarakan keprihatinan mereka di Bundaran Hotel Indonesia pada tahun 1998 atas mahalnya harga kebutuhan bahan pokok. Isu tersebut dirasakan hampir semua perempuan sehingga gerakan tersebut menyuarakan kepentingan semua perempuan.

Pada tahun 1980-an, isu yang mengikat gerakan perempuan adalah membangun kesadaran politik perempuan tentang hegemoni Orde Baru terhadap perempuan, terutama ketika rezim itu mendomestikasi perempuan dengan menetapkan peran perempuan adalah pendamping suami dan bertanggung jawab terhadap generasi penerus bangsa. Isu-isu aktual seperti inilah yang harus diformulasi dari waktu ke waktu dan menjadi pengikat solidaritas gerakan perempuan.

GERAKAN perempuan ke depan akan menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Di dalam gerakan sendiri, pengorganisasian anggota tetap menjadi masalah karena harus berhadapan dengan persoalan budaya yang masih memandang politik adalah ranah para laki-laki sampai ke masalah administrasi organisasi seperti penggalangan dana yang sebetulnya bisa didapat dari iuran anggota.

Dalam arena isu-isu pergerakan sendiri, tantangan yang harus dihadapi bukan hanya isu-isu bersifat lokal, tetapi yang terasa semakin mendesak untuk segera dihadapi adalah isu-isu yang datang dari globalisasi.

Kamala Chandrakirana dari Komnas Perempuan mencatat lima tahun reformasi menghasilkan keberhasilan dan sekaligus kekalahan. Beberapa keberhasilan adalah tak ada lagi kekuasaan yang terpusat dengan adanya otonomi daerah, terpisahnya kepolisian dari militer, semakin dinamisnya gerakan sosial tani, buruh, masyarakat adat, dan perempuan, serta tumbuhnya semangat membela kemajemukan Indonesia.

Di sisi lain, reformasi masih belum membuahkan sistem peradilan yang mampu menghentikan siklus impunitas atas pelanggaran HAM sehingga mengakibatkan mengakarnya budaya kekerasan. Institusi negara pun gagal memberi sanksi tegas terhadap pelaku KKN, sementara pemerintah belum berhasil merumuskan ulang strategi ekonomi yang mengakibatkan kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin terus melebar.

Komunitas intelegensi juga gagal menawarkan kepemimpinan bangsa yang mampu melepaskan Indonesia dari warisan sistem otoriterianisme Orde Baru, sementara warga pun gagal memaknai visi bangsa Indonesia yang damai dalam kemajemukan yang tampak dari merebaknya konflik dan kekerasan antarsuku, agama, ras, dan antargolongan.

Globalisasi kapital melalui perusahaan multinasional dan lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, dan Bank Pembangunan Asia yang dikuasai negara-negara kaya, mulai terasa dampaknya terhadap masyarakat secara langsung yang menyebabkan ekstraksi dari negara-negara berkembang, sementara negara kaya menutup pintu mereka untuk masuknya produk dan tenaga kerja dari negara berkembang.

"Definisi globalisasi bermacam-macam. Yang jelas, globalisasi dimotori kapital internasional yang bergerak semakin cepat keliling dunia mencari tenaga kerja termurah dan pasar serta keuntungan terbesar," kata Wieringa. Akibat dari globalisasi kapital itu bisa menjadi sebuah daftar panjang, mulai dari ketimpangan keuntungan antara negara-negara Barat dengan Afrika dan Asia, munculnya kelas menengah di negara berkembang yang berkultur konsumtif dan tidak menginvestasi kekayaan mereka untuk sesuatu yang produktif, perdagangan orang terutama perempuan dan anak-anak, hingga munculnya gerakan agama dan kebudayaan yang konservatif dengan tafsiran agama yang patriarkhal, dan penciptaan baru kebudayaan "kuno" yang memperkuat kekuasaan patriarkhal.

"Semua proses ini engendered, punya relasi dan akibat yang memperkuat kekurangan kesetaraan jender. Akumulasi kapital ini dibangun atas kerja keras dan eksploitasi kerja perempuan dan buruh miskin laki-laki dan perempuan. Gerakan tradisional untuk melawan globalisasi akhirnya dibangun atas penindasan jiwa dan tubuh perempuan; perkembangan fundamentalisme agama membelokkan perhatian dari perlawanan sosial-ekonomi dan hak-hak perempuan," kata Wieringa.

BAGAIMANA perempuan bisa berperan untuk membangun masyarakat yang lebih demokratis? Baik Kamala, Wieringa, maupun Arimbi Heruputri menyarankan untuk membangun gerakan di tingkat lokal.

"Gerakan perempuan memfokuskan diri pada isu kewargaan, yaitu apa makna menjadi perempuan biasa dan sebagai warga negara, mempertanyakan hak-hak sebagai perempuan dan warga negara, apa kontribusi terhadap kehidupan kewarganegaraan.

Untuk ini tidak perlu menjadi politisi yang hebat-hebat, tetapi mulai dari politik keseharian seperti bagaimana pemenuhan kebutuhan sehari-hari dikaitkan dengan sistem politik negara," kata Kamala.

Baik Kamala maupun Wieringa menyebutkan bahwa dalam berelasi dengan negara, perempuan bisa bekerja bersama-sama, tetapi tanpa kehilangan kemandirian. Hubungan itu harus sangat kritis dan terus-menerus melakukan analisis terhadap sepak terjang negara. Keduanya juga menyarankan untuk bekerja sama dengan gerakan sosial lain di luar gerakan perempuan karena kekuatan kapital global dan gerakan antidemokrasi sangat kuat.

Dalam gerakan yang lebih konkret, pengalaman lima tahun sebagai Sekretaris Jenderal KPI, menurut Nursyahbani, memberikan pembelajaran gerakan yang berkonfrontasi langsung dengan pemerintah tidak selalu produktif.

Akan lebih produktif bila lebih banyak perempuan di jajaran birokrat dan lembaga-lembaga politik yang memiliki perhatian terhadap masalah perempuan dan kelompok marjinal lain.

Pengalaman terakhir, demikian Nursyahbani, menunjukkan para perempuan di parlemen lebih mudah berbicara dengan laki-laki anggota parlemen untuk menyampaikan isu menyangkut perempuan. Dalam hal ini, gerakan perempuan di akar rumput bisa menjadi mitra yang kritis untuk para perempuan di birokrasi dan lembaga politik. Perjuangan gerakan perempuan masih panjang dan tantangannya semakin berat.

Seperti dikatakan Kamala, yang akan menuai buah dari gerakan ini bukan generasi saat ini, tetapi generasi yang akan datang. Ini pun sudah cukup menjadi alasan untuk menggalang kerja sama lintas budaya, kelas, jender, sosial, untuk masyarakat yang lebih demokratis. (NMP)

sumber: Harian Kompas Senin, 19 Januari 2004

Efektifkah Bipartit sebagai Mekanisme Penyelesaian Konflik?

2003-11-03T07:20:00.000-08:00

Oleh: Dita Indah Sari

KALANGAN pengusaha nasional (Apindo) dalam berbagai kesempatan telah melemparkan wacana perlunya mengedepankan bipartit sebagai mekanisme penyelesaian konflik. Bipartism bermakna penyelesaian konflik perburuhan melalui dialog dan negosiasi di antara dua pihak, buruh dan pengusaha, tanpa campur tangan atau diperantarai pemerintah. Bipartit secara formal bertujuan mencari solusi konflik tanpa mediator/wasit.

Dalam situasi krisis, saat jumlah pengangguran hampir mencapai angka 40 juta, relasi kerja yang longgar, fleksibel, dan individual adalah problem besar bagi buruh karena semakin melemahkan posisi tawarnya.

Kapitalisme Orde Baru

Namun, menarik untuk melihat satu situasi yang mendorong kalangan dunia usaha menekankan bipartit sebagai solusi bagi konflik perburuhan, yang berkonsekuensi mengurangi peran pemerintah dalam penyelesaian problem. Hal ini kontras dengan realitas bahwa selama tiga puluh tahun di bawah pemerintah Soeharto, dunia usaha menggantungkan eksistensi dan keberlangsungannya kepada pemerintah Orde Baru. Relasi yang harmonis dengan pihak istana dan petinggi militer (kronisme) menjadi syarat untuk memperoleh peluang berusaha, menikmati proteksi, tender, atau memenangkan kompetisi bisnis. Banyak perusahaan besar menempatkan perwira/mantan militer dan birokrat sebagai komisaris atau salah satu pemegang sahamnya meski tidak memiliki kompetensi apa pun.

Saat itu, struktur ekonomi nasional yang kuat dan berakar tidak pernah benar-benar dibangun, terutama di sektor pertanian, karena menggantungkan pendapatan dengan cara menguras kekayaan alam (minyak, tambang, dan hutan). Industri nasional lain, seperti sepatu serta tekstil dan produk tekstil (TPT) tidak dibangun di atas basis teknologi dan perkembangan tenaga produktif yang maju karena industri dasar yang menjadi pendukungnya tidak integratif dan luput dikembangkan. Ketergantungan bahan baku, teknologi, pasar, dan modal terhadap asing amat besar, jadi lebih mirip industri perakitan.

Penyelesaian konflik perburuhan pada masa itu represif dan tidak demokratis. Polisi dan angkatan bersenjata menjadi unsur terdepan dalam meredam gerakan buruh. Hal ini diketahui jelas, bahkan didukung dunia usaha. Karena itu, pada zaman itu konsep Hubungan Industrial Pancasila bermakna keuntungan sebesar-besarnya bagi dunia usaha dan birokrasi dengan buruh yang murah dan patuh.

Karena itu, jika saat ini terjadi satu pergeseran drastis fungsi pemerintah di mata dunia usaha, ini merupakan satu hal yang berharga untuk dikaji. Aneka kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dianggap kian kontraproduktif bagi perkembangan berbagai sektor industri. Ketidakjelasan berbagai peraturan baru yang dikeluarkan menimbulkan ketidakpastian hukum. Korupsi dan kolusi di kalangan birokrasi pusat hingga daerah menjadi parasit dan ekonomi biaya tinggi bagi peningkatan produktivitas dan keuntungan berbagai sektor industri. Penyelesaian konflik perburuhan yang diperantarai pemerintah juga dilihat sebagai satu mekanisme panjang, birokratis, dan mahal sehingga tidak efisien dan tidak kompetitif. Kalangan pengusaha menganggap penyelesaian konflik perburuhan melalui dialog langsung dengan serikat pekerja adalah penyelesaian yang lebih murah.

Dalam situasi seperti ini, penjualan domestik menurun karena minimnya daya beli masyarakat akibat kenaikan bahan bakar minyak, listrik, biaya sekolah, dan meningkatnya biaya produksi. Gabungan Perusahaan Farmasi pesimismis atas target pasar farmasi tahun 2003 sebesar Rp 17,8 triliun dapat dicapai karena daya beli rakyat rendah. Meski obat merupakan salah satu kebutuhan pokok, tampaknya tak menjadi prioritas rakyat karena tingginya harga kebutuhan pokok utama, yaitu pangan, sandang, dan perumahan (Bisnis Indonesia, 28/7). Adapun Asosiasi Perusahaan Ritel Indonesia Jawa Tengah mengeluhkan penjualan sektor ritel di provinsi itu, khususnya bagi kelas menengah ke bawah, yang jauh dari target yang diharapkan (Kompas, 23/5). Hal ini diperparah dengan berbagai kebijakan liberalisasi perdagangan (liberalisasi impor) dan penyelundupan.

Akumulasi dampak krisis global yang tidak mampu diselesaikan pemerintah nasional telah berdampak pada penutupan sejumlah perusahaan domestik dan asing. Liberalisasi perdagangan menuntut pemerintah nasional untuk mengurangi/menghapuskan segala bentuk subsidi dan proteksi. Hal ini membuat pengusaha nasional yang tengah terdesak lalu melihat pemerintah sulit untuk diharapkan sebagai agen perubahan. Krisis kepercayaan semakin membesar.

Bagi kaum buruh

Jika di kalangan pengusaha, bipartit dilihat sebagai upaya yang relatif ideal dalam kondisi seperti ini, bagi kaum pekerja hal ini merupakan satu solusi pragmatis dan jalan pintas yang tidak akan banyak mengubah inti persoalan. Mengapa demikian?

Pertama, karena bipartit itu sendiri merupakan konsekuensi dari praktik globalisasi di level praktis, di mana fungsi negara sebagai pelindung orang miskin semakin tiada. Penegasan terhadap penggunaannya adalah sekadar memformalisasi hal-hal yang telah menjadi mekanisme global di tingkat nasional.

Kedua, jika pemerintah ada di luar proses penyelesaian, kekuasaan akan kian imun dari berbagai bentuk tekanan publik sehingga jika terjadi kemacetan atau dampak sosial akibat konflik tak terselesaikan, negara tak bisa dituntut tanggung jawabnya lagi.

Ketiga, penyelesaian dengan bipartit membutuhkan jaminan penegakan hukum kuat, situasi ekonomi yang stabil, dan serikat buruh yang kokoh.

Sementara selama ini, banyak pengusaha yang melanggar hak buruh tidak diproses secara hukum sehingga tidak ada keadilan. Serikat buruh pun belum mampu tampil sebagai kekuatan yang berwibawa dan efektif.

Dalam situasi seperti ini, bipartit tampaknya menjadi upaya untuk melepaskan diri dari keharusan berkonfrontasi dengan birokrasi yang tak efektif dan korup dalam menyelesaikan konflik. Bipartit tidak akan mengubah kebobrokan birokrasi, namun sekadar meminimalisasi kehadirannya. Meski demikian, ia tetap akan hadir dan dominan dalam bentuk lain karena ia merupakan tangan- tangan kekuasaan yang dapat menjangkau masyarakat hingga ke unit terendah.

Meski demikian, pada level praktis, segala upaya untuk menyelesaikan persoalan secara lebih sederhana dan cepat penting untuk didukung. Dibutuhkan transparansi dari kalangan pengusaha dalam proses ini. Untuk jangka pendek, penyelesaian konflik dan menyangkut hal-hal yang lebih "teknis" sifatnya, bipartit dapat mempermudah dan memperlancar banyak hal. Bahkan fungsi bipartit sebenarnya dapat diperluas untuk mengkritisi atau menolak kebijakan pemerintah yang merugikan seluruh kelas sosial.

Namun, sebagai sebuah metode penyelesaian konflik, bipartit bukan pola tepat untuk penyelesaian seluruh konflik. Sebelum krisis, secara alamiah, posisi kaum pekerja lebih lemah dari kaum pengusaha yang menguasai alat produksi. Apalagi setelah krisis.

Karena itu, bagi kaum pekerja penyelesaian persoalan melalui bipartit harus dilihat secara selektif dengan memperhitungkan jika unsur negara dilibatkan cenderung akan merugikan kepentingan kaum pekerja. Hal ini harus dilihat sebagai solusi temporer. Mengapa?

Karena negara seharusnya menyediakan segala jaminan kebijakan politik dan infrastruktur sosial ekonomi yang dibutuhkan orang miskin, termasuk buruh dan dunia usaha. Hal ini diakukan agar konflik- konflik sosial tidak gampang meledak. Ini merupakan kebutuhan sekaligus tantangan kaum buruh. Sebuah tugas, di mana perjuangan politik bersama- sama dengan gerakan demokratik lain sudah saatnya dilancarkan dengan gigih sehingga sebuah pemerintahan yang berpihak pada kaum pekerja menjadi kenyataan.

Bagi kaum pekerja, situasi krisis sebenarnya tidak menyediakan banyak alternatif karena bargaining position yang kian lemah. Reformasi berbagai perangkat UU dan perubahan kebijakan mikro seperti pengurangan PPh dan kenaikan upah ternyata tidak membawa perbaikan kesejahteraan. Karena itu, solusi politik perlu menjadi agenda bersama dari gerakan kaum pekerja dalam rangka mendorong perubahan lebih mendasar. Gerakan buruh jangan lagi hanya terpaku pada upaya untuk menuntut hal-hal normatif yang menjadi kebutuhan mendesaknya.

Serikat buruh juga harus tampil sebagai kekuatan politik nyata yang dapat diperhitungkan berbagai kelompok yang ada, terutama pemerintah. Organisasi buruh bersama gerakan demokrasi harus dapat menawarkan satu alternatif bagi transformasi ekonomi politik yang lebih fundamental. Juga satu konsep pemerintahan baru yang dapat menjalankan agenda reformasi total yang telah diselewengkan elite politik yang berkuasa saat ini.

Persoalan kesejahteraan akan terjawab jika gerakan demokrasi mampu menjadi kekuatan yang dapat mengambil alih kepemimpinan dalam menjalankan agenda reformasi total.

Pertanyaan yang sama seharusnya diajukan kepada para pengusaha domestik, terutama kalangan menengah ke bawah, yang tengah menghadapi problem besar bagi kelangsungan hidupnya. Eksistensinya pun kian terpinggirkan oleh liberalisasi pasar dan perdagangan serta korupsi dan kolusi yang kian mencekik. Karena itu, kalangan pengusaha nasional jangan bersikap reaktif terhadap berbagai upaya gerakan demokrasi untuk melakukan perubahan secara mendasar. Justru sebaliknya, harus ada satu sikap tegas terhadap berbagai kebijakan makro ekonomi pemerintah yang lebih banyak menguntungkan kapitalisme global. Segala kebijakan politik yang hasil akhirnya membebaskan pelaku korupsi dan kolusi juga harus konsisten ditolak. Dukungan besar terhadap perjuangan demokrasi sudah saatnya diberikan meski untuk tujuan akhir yang mungkin berbeda. Terlebih jika pilihan lain jauh lebih buruk bagi kepentingan kaum pekerja maupun pengusaha.

Dita Indah Sari

2003-07-01T01:14:00.000-07:00

AKTIVIS buruh ini hobinya menyanyi. Pernah ikut marching band dan paduan suara di kampus, akhirnya ia berkenalan dengan gerakan mahasiswa. Dua awards dari luar negeri belakangan diterimanya sebagai penghargaan atas jasanya membela kaum buruh.

Dita terlahir dari keluarga kelas menengah, anak kedua dari dua bersaudara. Ayahnya anggota fraksi Golkar di DPRD Sumatra Utara dan ibunya bekerja di perusahaan asing. Secara ekonomi, ia tidak mengalami hambatan apa pun di masa kecilnya.

Keterlibatannya dalam gerakan diawali dengan diskusi-diskusi, belajar teori-teori progresif, bersama mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Indonesia di Jakarta. Dari kegiatan mahasiswa, ia terjun ke gerakan buruh, 1994. Hidup bersama mereka, Dita memberikan pendidikan politik, termasuk tentang hak-hak buruh. Di situlah ia menemukan korelasi antara kenyataan di lapangan dan teori yang dipelajarinya dari buku-buku.

Tinggal bersama buruh, di Citeureup, putri Medan ini pernah menemukan anak seorang buruh yang kekurangan gizi. Badannya tampak gembur sekali, karena orangtuanya tak mampu membeli susu, apalagi bedak. Simpatinya pun muncul. “Sejak itulah saya berjanji kepada diri sendiri untuk terjun memperjuangkan nasib kaum buruh,” kata Dita.

Pertama kali aktif di perburuhan, ia sempat sakit. Kesulitan menyesuaikan diri ia alami: mandi harus antre, minum air yang tidak sehat, lingkungan kumuh yang sering dilanda banjir sampai sebatas dada. Tapi, Dita pantang menyerah.

Demi komitmennya kepada gerakan, ia meninggalkan kuliahnya di Fakultas Hukum UI. Juga berhenti meminta uang dari orangtuanya. Ibunya sangat kecewa. Kehidupan yang sangat minim ia jalani, dari soal makan, transpor, sampai perlengkapan perempuan.

Tindak represif aparat kerap menimpanya tatkala Dita memimpin pemogokan buruh. Pada aksi buruh tekstil di PT Great Indah River di Jalan Raya Bogor, Februari 1995, ia ditangkap dan ditahan selama 24 jam di Polwiltabes Bogor. Karena memimpin aksi pemogokan di sejumlah pabrik di Tandes Surabaya, Maret dan Juli 1996, Dita bersama Coen Husain Pontoh dan M. Soleh ditangkap, diadili, dan divonis enam tahun penjara. “Kemudian kami bertiga dihukum di LP Medaeng, Surabaya,” tutur Dita.

Suatu ketika, LP Medaeng rusuh dan terbakar. Para narapidana melakukan “pemberontakan”. Blok yang ditempati Dita juga terbakar dan ia terperangkap. Setelah ruangan hampir terbakar, “Saya baru bisa dikeluarkan. Seluruh pakaian, buku, dan pledoi saya hangus,” papar pengagum Nelson Mandela dan Bunda Theresia ini.

Kejadian itu berakibat ia bersama Coen dan Soleh dituding sebagai provokatornya. Lalu Dita dipindahkan ke LP Wanita di Malang, sebelum akhirnya dipindahkan lagi ke LP Tangerang. Di penjara Tangerang, ia pernah menolong napi yang melahirkan di kamar mandi. Ia bertugas memegang senter supaya dokter bisa menjahit dengan benar. Karena gemetar, arah senter tidak memfokus. Atas usul sang aktivis, si anak diberi nama Septi Budiman. Dita dibebaskan pada Agustus 1999.

Atas dedikasinya memperjuangkan nasib kaum buruh, Ketua Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia ini dua kali memperoleh penghargaan. Pertama, Wertheim Award, 1997. Kedua, hadiah prestisius Magsaysay Award dari Yayasan Ramond Magsaysay Filipina, 2001, untuk kategori emergent leadership. Dita dinilai bersikap teguh dan konsisten pada kepentingan rakyat pekerja dan dalam memperjuangkan demokrasi Indonesia.

Saat-saat senggang, di antara kesibukannya yang padat, Dita masih sempat menonton teater dan membaca karya sastra. Ia suka membaca puisi Pablo Neruda, Shakespeare. Olahraganya lari pagi.

diambil dari : TEMPO

Dita Sari: Saddam Dibutuhkan sebagai Pemimpin

2003-04-06T07:17:00.000-07:00

SEBELUM agresi militer koalisi AS dan Inggris menyerbu Irak, aktivis buruh Indonesia Dita Indah Sari berada di Negeri Seribu Satu Malam selama lima belas hari. Banyak hal yang berhasil dia tangkap. Apa pandangan rakyat Irak tentang pemimpin mereka, Saddam Hussein? Apa pula reaksi rakyat atas perang yang mengancam? Berikut wawancara Suara Merdeka dengan perempuan yang dulu sangat ''bermasalah'' bagi Orde Baru itu, di Sekretariat DPP Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) Rawajati, Kalibata, Jakarta Selatan.

Baru-baru ini Anda mengunjungi Irak, mengapa ke sana?

Saya ke Bagdad bersama Asian Peace Mission atau misi perdamaian dari Asia. Misi ini melibatkan beberapa negara-negara Asia seperti Filipina, India, Pakistan, Thailand, dan Indonesia. Kelima negara tersebut, ada yang diwakili secara lengkap oleh unsur parlemen, aktivis civil society, dan NGO. Dari Indonesia hanya saya. Itu pun dari NGO atau lembaga swadaya masyarakat perjuangan buruh

Kedatangan kami ke Irak adalah sebagai upaya terakhir untuk mencegah agresi militer AS dan Inggris ke negara tersebut. Selain itu, juga sebagai upaya menggalang solidaritas dengan rakyat Irak. Kami juga berhasrat mengetahui lebih dalam segala yang dirasakan rakyat Irak. Kami ingin tahu pendapat-pendapat murni yang keluar dari mulut rakyat Irak mengenai pemimpin dan negeri mereka. Kami meninggalkan Irak 19 Maret lalu.

Apa saja Anda lakukan?

Saya dan kawan-kawan melihat dan mendengar langsung dampak sanksi ekonomi yang sudah dua belas tahun dikenakan kepada Irak. Pendapat-pendapat mereka tentang perang dan persiapan mereka menghadapi perang juga menjadi perhatian kami.

Bagaimana sikap rakyat Irak terhadap perang?

Sebelum perang berlangsung kondisi mereka sudah parah akibat embargo. Terjadi penurunan kualitas hidup rakyat Irak. Banyak anak kekurangan gizi, sehingga diperkirakan mencapai 25% dari jumlah keseluruhan anak. Banyak anak putus sekolah. Yang ini malah lebih besar lagi, sampai 30%. Seperti itulah gambaran masyarakat Irak. Saat kami bertanya, apakah banyak yang masih optimistis, mereka bilang, ''Ya kami masih optimistis menghadapi hidup''. Kalaupun ada yang pasrah atau kesannya menyerah, hanya sedikit.

Apakah motivasi rakyat berperang itu sebagai tanda kesetiaan kepada Saddam atau lebih disebabkan oleh semangat nasionalisme Irak?

Hal itu juga yang sering kami tanyakan kepada seluruh lapisan masyarakat Irak. Begitu juga tentang pandangan mereka terhadap Saddam. Termasuk dari kalangan orang muda intelek sampai masyarakat yang bodoh, saat menghadapi Saddam terbelah menjadi dua.

Pertama, Saddam memang dianggap memiliki sisi buruk. Karena itu, mereka mengaku tidak suka, bahkan marah kepada Saddam. Dia dipandang sangat otoriter. Di Irak tidak pernah boleh ada oposisi dan konstitusi mereka juga mengatur khusus tentang itu. Oposisi dianggap sebagai tindakan subversi dan hukumannya sangat berat.

Jadi, demokrasi oleh Saddam memang dibungkam habis. Selain itu, rakyat juga marah, karena banyak politik luar negeri Saddam yang ujung-ujungnya membuat mereka hidup menderita. Seperti inisiatif Saddam menyerbu Iran yang menyebabkan perang Iran-Irak. Begitu banyak prajurit gugur, begitu banyak orang cacat, janda, dan anak yatim.

Mereka juga tahu kalau saat perang Iran-Irak, Saddam juga didukung AS. Saat itu AS sangat anti terhadap revolusi Iran yang sukses di bawah kepemimpinan Khomeini. Begitu juga ketika Saddam menginvasi Kuwait. Sampai akhirnya wilayah Irak dibombardir dan diembargo ekonomi.

Tetapi di sisi lain ada juga kebanggaan mereka terhadap Saddam yang dengan tegas berani melawan AS secara terbuka, di tengah negara-negara Arab lain yang menghamba-hamba kepada negara itu. Dan, sikap Saddam tersebut dinilai mampu membangkitkan harga diri bangsanya.

Mengenai nasionalisme?

Kalau bicara mengenai nasionalisme, hal itu tidak terlepas dari peradaban Irak yang sudah berumur ribuan tahun. Sejak masih bernama Mesopotamia, Irak sudah memiliki jiwa untuk mandiri sebagai negara besar yang selalu memberikan perlawanan sengit kepada para agresor.

Jadi, sejarah Irak dipenuhi dengan panglima-panglima perang yang memimpin rakyatnya melawan penyerbu asing. Seperti Salahudin Al Ayubi yang memimpin perang salib melawan gabungan negara-negara Eropa yang dipimpin Richard the Lion Heart. Banyak juga panglima perang mereka saat melawan imperalisme Inggris.

Selain itu, semangat Pan Arab dalam melawan zionisme Israel yang didukung AS juga melahirkan nasionalisme. Timur Tengah kan selalu menjadi ajang konflik. Penyebabnya adalah zionis Israel dan AS sebagai sekutunya. Jadi, perlu muncul tokoh Arab yang mampu menyatukan berbagai kepentingan untuk melawan musuh utama tersebut.

Saya yakin banyak warga negara-negara Arab lain yang mau berjuang untuk Saddam Hussein. Saddamlah yang dianggap sebagai tokoh paling bersemangat untuk mempersatukan Arab. Jadi, saya melihat militansi rakyat Arab itu bukan karena agama.

Perjalanan sejarah peradaban besar yang panjanglah penyebabnya. Selain itu, mereka memiliki kesadaran untuk mengalahkan musuh bersama. Ia juga merupakan perwujudan sikap murni bangsa-bangsa besar lain yang anti segala bentuk penjajahan.

Di Indonesia, saat Islam masuk, hinduisme jatuh. Begitu Belanda masuk, nilai-nilai Islam dan nilai luhur lain terkooptasi dan dijadikan penghamba.

Kalau di Arab nilai-nilai itu tidak mudah begitu saja terkikis. Sebab, kebudayaan mereka memang mantap. Saat ini kita juga mengalami penghancuran nasionalisme yang telah dipupuk Bung Karno, oleh rezim Soeharto. Padahal saat Bung Karno muncul, nasionalisme bangsa ini benar-benar sedang tumbuh-tumbuhnya dan masih perlu dipupuk lagi. Sayang, nasionalisme itu langsung dihancurkan rezim baru proimperialisme Barat.

Apakah saat mewawancarai mereka, Anda tidak dimata-matai oleh orang-orang pemerintah?

Kami berbicara dengan warga sipil dan orang-orang pemerintah. Orang-orang pemerintah selalu mendampingi kami dan bertindak sebagai penerjemah. Rakyat berani ngomong apa adanya kepada kami, walaupun disaksikan orang-orang pemerintah.

Ya, mungkin karena apa yang dikatakan juga objektif. Yaitu memandang Saddam dalam dua sisi. Selain itu, juga tidak ada kata-kata kasar yang ditujukan kepada Saddam. Mereka tetap menuturkan apa adanya, termasuk keluhan-keluhan mereka terhadap Saddam. Itu saja.

Namun, ada yang menarik. Ketika mereka mengatakan bahwa pada saat-saat seperti itu hanya Saddamlah yang mereka butuhkan untuk mempersatukan bangsa Irak. Saddamlah pemersatu bangsa Irak untuk menghadapi semua serangan. ''Tanpa Saddam, pastilah kami tercerai-berai menghadapi AS,'' kata mereka.

Rakyat menyatakan, mereka tidak ingin Saddam terusir dari Irak. Waktu kami di sana Saddam memang sudah secara tegas menyatakan tidak akan meninggalkan Irak. Jadi, walaupun juga membenci Saddam, di sisi lain mereka masih butuh Saddam sebagai pemimpin.

Dan, Saddam sudah jadi simbol nasional mereka. Kalaupun nanti terpaksa harus melakukan gerilya kota, tetap harus ada pemimpin karismatik. Bagdad bisa saja jatuh, tapi bila Saddam masih ada, perlawanan terjadi dan masih bisa mengklaim negara juga masih ada.

Apakah Anda pernah menemui rakyat Irak yang mengharapkan kehadiran AS?

Kami pernah berdialog dengan rakyat di alun-alun Bagdad, dekat pasar rakyat. Kami secara terbuka mengajak mereka berdiskusi soal AS dan janji-janjinya. Dari semua orang yang diajak bicara, tidak ada satu pun yang menggantungkan harapan pada AS. Apalagi percaya pada janji-janjinya.

Kami pernah berbicara dengan mahasiswa, bahkan ada mahasiswa program doktor. Biasanya kesadaran orang muda lebih kritis dalam menelaah. Saya tanyakan bagamana pendapat mereka tentang AS yang katanya mau meliberalisasi kehidupan di Irak. ''Bukankah AS ingin membuat kehidupan lebih demokratis?'' kata saya.

Mereka tidak begitu saja percaya. Mereka menilai orang yang gembar-gembor akan membebaskan Irak justru ingin memenjarakan Irak pada rezim baru.

Soal etnis di Irak, kan ada penganut Syiah, Kurdi, dan sebagainya. Apakah ada gejala disintegrasi?

Itu memang menjadi kekhawatiran juga, namun kecil sekali kemungkinan mereka untuk melakukan disintegrasi. Saddam identik dengan pemerintahan Suni. Mereka bukan mayoritas, tetapi menguasai pemerintahan. Saat ini memang ada oposisi dari kaum Syiah, tetapi tidak terang-terangan. Saddam itu antifundamentalisme.

Tetapi dalam situasi seperti itu, mustahil bila kaum Syiah mau mendukung AS untuk bersama-sama menjatuhkan Saddam. AS juga musuh wahid kaum Syiah. AS dulu mendukung rezim diktator yang dipimpin Syah Iran Reza Pahlevi yang menindas kaum Syiah dan ulamanya di negeri sendiri.

Kalaupun kaum Syiah Irak benci terhadap Saddam, berbagai referensi tentang sejarah kejahatan AS terhadap Syiah sudah cukup bagi mereka untuk tidak berpaling ke AS. Apalagi sampai bekerja sama. Yang jadi masalah, apakah mereka mau bergabung dengan Saddam untuk mempertahankan negaranya dalam menghadapi AS.

Bagaimana soal ide pemerintahan transisi yang nantinya akan diisi oleh kaum oposisi Irak di luar negeri seperti Hamid Karzai di Afganistan?

Itu kecil sekali kemungkinannya. Oposisi mereka sebagian besar berasal dari suku Kurdi. Di Kurdi sendiri ada beberapa faksi yang berselisih paham.

Lebih parah mana dengan Indonesia?

Bila dilihat dari segi demokrasi, di sana demokrasi memang tidak ada. Di sini kan kita masih boleh bilang turunkan Mega-Hamzah. Kalau di sana hal itu jelas tidak dimungkinkan, karena konstitusi secara tegas melarang dan ancaman hukumannya berat, bahkan sampai hukuman mati. (Hartono Harimurti-72k)

Dita Sari: Aksi Buruh Jangan Dianggap Melawan

2002-04-30T06:54:00.000-07:00

Liputan6.com, Jakarta: Sekitar sepuluh ribu buruh diperkirakan bakal mendatangi Istana Negara, Jakarta Pusat. Aksi dilakukan untuk memperingati Hari Buruh Sedunia yang jatuh tiap 1 Mei, besok. Mereka akan memprotes kebijakan-kebijakan pemerintah yang merugikan kaum buruh. Unjuk Rasa besar-besaran ini telah disiapkan oleh Komite Aksi 1 Mei secara matang selama dua bulan.

Demikian dikatakan Juru Bicara Komite Aksi 1 Mei Dita Indah Sari ketika berdialog dengan Rosianna Silalahi di Studio Liputan 6 SCTV Jakarta, Selasa (30/4) petang. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuwa Wea juga nimbrung lewat telepon dari Bengkulu.

Dita yang juga Ketua Umum Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia ini mengatakan, gerakan buruh jangan dianggap sebagai suatu perlawanan. Aktivis Partai Rakyat Demokratik itu berharap perusahaan mengizinkan buruhnya berdemo besok. Dia menilai, pengerahan tujuh ribu personel Kepolisian Daerah Metro Jaya untuk mengamankan unjuk rasa adalah hal yang berlebihan [baca: Ribuan Polisi Mengamankan Peringatan Hari Buruh].

Peraih penghargaan Ramon Magsaysay untuk kategori Emergent Leadership ini meyakinkan, aksi pekerja kerah biru tersebut tak bakal berujung kerusuhan. Pasalnya, unjuk rasa yang berjalan damai dianggap suatu kemenangan bagi kaum buruh. "Kita ingin menunjukkan aksi ini adalah gerakan yang terpimpin dan memiliki program terencana," ujar bekas aktivis Pusat Perjuangan Buruh Indonesia itu, serius.

Mantan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang itu menyayangkan sikap Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuwa Wea yang bersikap mendua. "Di satu sisi Pak Jacob tidak mendukung unjuk rasa, tapi di sisi lain mengatakan tidak melarang," kata Dita.

Menanggapi hal ini, Jacob kembali menegaskan bahwa dia tidak melarang perayaan Hari Buruh. Cuma, anggota PDI Perjuangan ini mengimbau, lebih baik perayaan tersebut diperingati dengan mengadakan diskusi atau seminar mengenai ketenagakerjaan [baca: Demonstrasi Dinilai Tak Efektif Menyelesaikan Masalah Buruh]. Jacob tidak setuju dengan ajakan mogok nasional. Selain tidak efektif dan akan menyebabkan kerugian yang besar, dia mengingatkan, 1 Mei bukan hari libur. Tapi, dia menekankan, tak akan memberi sanksi pada perusahaan yang tidak memberikan izin demonstrasi kepada buruhnya.(ZAQ)

Dita Indah Sari Cs Dilepas

2001-11-09T06:44:00.000-08:00

Tangerang, Sinar Harapan: Setelah sempat ”menginap” di sel tahanan, akhirnya Polres Metro Tangerang, Jumat (9/11) pagi melepas delapan orang, termasuk Ketua Umum Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) Dita Indah Sari.

Mereka ditahan menyusul terjadinya bentrok aparat kepolisian dengan ribuan karyawan perwakilan 15 cabang Matahari Departemen Store se-Jabotabek di Gedung Menara Matahari, Lippo Karawaci, Kamis (8/11) siang.Kasat Serse Polres Metro Tangerang, Inspektur Polisi Satu (Iptu) Chandra Sukmana kepada SH, Jumat (9/11) pagi, delapan orang termasuk Dita Indah Sari hanya diminta keterangan bertalian dengan penyelenggaraan aksi unjuk rasa tersebut yang tidak memiliki izin.”Jadi, tidak benar kalau kami melakukan penahanan. Kami hanya memeriksa saja kok,” kata Chandra Sukmana.

Sementara itu, Ketua FNPBI Dita Indah Sari yang dihubungi SH, Jumat (9/11) pagi mengatakan, dirinya dilepas polisi sekitar pukul 04.00 Jumat (9/11) dini hari.”Sekitar pukul empat dini hari saya dan tujuh rekan lainnya dilepas. Siang ini (maksudnya Jumat,9/11-red) kami kembali mengelar aksi unjuk rasa di kantor Depnakertrans Tangerang,” ujarnya.
Dita mengatakan, aksi unjuk rasa terpaksa dilakukan untuk memprotes tindak kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian dalam menyikapi demo pada hari Kamis (8/11).”Kami mengutuk tindak kekerasan aparat terhadap aktivis buruh. Akibatnya, delapan orang buruh luka di bagian kepala. Sedangkan, puluhan lainnya luka akibat terinjak-injak saat mencoba lari dari kejaran petugas,” katanya.

Sebelumnya, Sulistiono, salah seorang aktivis FNPBI yang dihubungi SH via telepon mengakui, pihak polisi setempat telah menahan Dita Indah sari bersama tujuh buruh lainnya di antaranya Desi, Nurhasah, Izul, M. Yasir, Yudi, Amran serta Wiwin. ”Menurut informasi terakhir yang saya dapatkan sampai dengan Kamis malam mereka masih berada di dalam ruangan pemeriksaan. Sekjen FNPBI, Ilhamsyah dan beberapa teman dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) telah meluncur ke Polres Metro Tangerang,” ungkapnya.Selain itu, Sulistiono juga menyatakan bahwa dari kedelapan orang yang ditahan tersebut, dua orang mengalami luka di bagian kepala akibat pukulan petugas. ”Dua orang itu yakni Nurhasah dan Izul,” tambahnya.Waka Polres Metro Tangerang, Komisaris Pol Paulus Waterpauw membenarkan bahwa pihaknya memang telah menahan sejumlah aktivis termasuk Dita Indah Sari. ”Adapun alasan penahanan tersebut karena mereka dianggap telah melanggar UU No 9 tahun 1998 dengan melakukan demo tanpa izin,” ujarnya.

Dia juga menyatakan, bahwa pihaknya telah memberikan tolerasi dengan mempersilakan buruh-buruh tersebut melakukan orasi sampai pukul 14.00 WIB. ”Tapi ternyata buruh-buruh tersebut tetap ingin bertahan. Akhirnya pukul 15.00, kami terpaksa membubarkan aksi mereka karena telah dianggap mengganggu ke-tertiban umum,” tambah Paulus.

Siap Berunding
Bentrokan antara petugas dan karyawan perwakilan 15 cabang Matahari Departemen Store Se-Jabotabek meledak sekitar pukul 15.15 WIB. Saat itu sekitar 1 SSK yang terdiri dari gabungan anggota Brimob dan Sabhara Polres Tangerang yang gagal melakukan pendekatan persuasif mencoba membubarkan para demonstran.
Ketika itu, sempat terjadi aksi dorong-mendorong selama beberapa menit sebelum akhirnya para demonstran lari menuju ke arah Lippo Super Mall dan memblokir jalan di depan pusat perbelanjaan itu selama 15 menit. Aksi para buruh baru membubarkan diri setelah tahu ada seorang rekannya jatuh pingsan.

Menurut keterangan yang berhasil dikumpulkan SH, para karyawan 15 cabang Matahari Grup itu menuntut agar perusahaan memberikan uang makan sebesar Rp 10.000 serta uang transport sebesar Rp 8.000 kepada mereka. Namun hingga saat ini pihak manajemen perusahaan belum juga memenuhi tuntutan itu sehingga mereka melakukan aksi tersebut.
Humas Menara Matahari, Hari Sadewo yang dihubungi SH menyatakan, pihaknya bersedia berunding dengan karyawan asalkan tidak ada pihak ketiga yang ikut campur dalam urusan ini. ”Selama ada yang ikut campur, kami tidak bisa menanggapi,” katanya. (wib)

Dita Sari: Tak Adil Mengkambinghitamkan Buruh

2001-01-24T07:03:00.000-08:00

Liputan6.com, Jakarta: Potensi penerimaan dari sektor sepatu dan tekstil sangat besar. Karena itu para aktivis buruh mendesak pemerintah mengganjal rencana para pengusaha untuk merelokasi industri ke Cina dan Vietnam. Maklum, para pengusaha berdalih memindahkan lokasi usaha karena aksi unjuk rasa buruh. Namun, sejauh ini, pemerintah belum menerima proposal mereka. Nah, untuk mengetahui masalah tersebut Bayu Sutiyono berbincang dengan Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Persepatuan Indonesia Djimanto dan Ketua Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia Dita Indah Sari di Studio SCTV Jakarta, Rabu (24/1) siang.

Djimanto ingin meluruskan berita yang dinilainya simpang siur. "Pengusaha akan melakukan diversifikasi bukan relokasi," kata dia menegaskan. Diversifikasi, tambah dia, adalah melebarkan usaha ke luar negeri. Karena itu, menurut dia, para pengusaha tak perlu melapor kepada Departemen Perdagangan dan Industri.

Djimanto membenarkan, persoalan yang menohok langsung industri adalah aksi mogok dan unjuk rasa para buruh. Menurut dia, para buruh berdemonstrasi tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku. Dia menganggap tuntutan para buruh berlebihan dan negosiasi selalu mentok. Hal tersebut dibenarkan Dita. Namun, dia mengingatkan tindakan buruh bukan tanpa sebab.

Para buruh berunjuk rasa karena upah mereka jauh dari kata sejahtera. Apalagi, rencana relokasi dan diversifikasi mengancam kehidupan mereka. Dia menduga, para pengusaha mengambil langkah tersebut untuk mencari keuntungan yang lebih besar dan menghindari ekonomi biaya tinggi. Apalagi, upah buruh di Cina dan Vietnam terbilang minim. Sebab, pemerintah dua negara tersebut merepresif gerakan buruh. Sebagai jalan tengah, Dita mengusulkan pemerintah menerbitkan peraturan untuk memperketat ekspansi ke luar negeri. Jangan sampai buruh menjadi kambing hitam atas alasan tersebut. "Itu tidak fair" kata dia.

Djimanto membenarkan pendapat Dita. Tapi, tentu saja dia membantah keputusan pengusaha semata-mata mengejar keuntungan. Jurus itu ditempuh untuk tetap menghidupkan perusahaan. Dia menyangkal berniat hengkang lantaran tak lagi mendapat berbagai fasilitas. Sebab, para buruh menuduh, selama Orde Baru perusahaan tersebut terlampau dimanja dengan keunggulan komparatif. "Itu dilakukan supaya perusahaan kian mantap," kata dia.(TNA)

Peluh Buruh Berbau Politik

2001-01-23T06:39:00.000-08:00

CUCURAN keringat buruh setiap hari menetes di mesin-mesin industri. Selama roda industri berputar, selama itu pula buruh memeras keringatnya. Namun, manakala putaran mesin tak juga mendongkrak nasibnya, kaum buruh pun mengeluarkan senjata pemungkasnya: mogok.

Pemogokan buruh pertama kali terjadi di Manchester, Inggris, akhir 1819. Ribuan buruh berunjuk rasa dan merusak sejumlah pabrik dan mesin-mesin industri. Mereka menolak menjadi budak industri, menuntut pengurangan jam kerja, dan meminta kenaikan upah. Hampir seabad kemudian, 1916, aksi mogok mulai terjadi di bumi Nusantara. Peristiwanya di Semarang.

Aksi ini melibatkan puluhan buruh anggota Serikat Pegawai Trem dan Kereta Api yang dimotori Semaun, tokoh Sarekat Islam (SI) sayap kiri. Dalam aksi mogok ini, sejumlah pegawai pribumi menuntut kanaikan gaji, lantaran upah mereka jauh lebih kecil ketimbang gaji orang bule. Berdasarkan catatan Robert van Niel dalam bukunya, The Emergence of the Modern Indonesian Elite, pada 1911 hingga 1920-an sedang berkembang gerakan buruh.

Pada waktu itu, kalangan pribumi yang bekerja di lembaga pemerintah kolonial membentuk organisasi buruh di lingkungan kerjanya. Misalnya, pegawai Bea Cukai membentuk Serikat Buruh Bea Cukai pada 1911. Setahun kemudian lahir Persatuan Guru. Pada 1916 berdiri Persatuan Pegawai Pegadaian dan Serikat Pegawai Perbendaharaan Pemerintah.

Selain itu, juga terbentuk organisasi buruh di lingkungan perusahaan dan perkebunan. Serikat Pekerja Trem dan Kereta Api lahir tahun 1912, Serikat Buruh dan Tani dibentuk tahun 1917. Dua tahun sebelumnya, bangsawan Pakualaman, Yogyakarta, RM Suryopranoto, mendirikan organisasi buruh perkebunan yang terkenal dengan nama Personel Fabrik Bond (FPB).

Gerakan buruh di zaman Belanda sarat dengan warna politik. Hampir semua tokoh buruh di masa itu terlibat pergolakan politik melawan pemerintah kolonial. Contohnya, Suryopranoto, yang juga kakak kandung tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Ia semula memperjuangkan kesejahteraan buruh perkebunan tebu. Belakangan, ia membawa buruh untuk melawan Belanda.

Sikap Suryopranoto bergeser setelah unsur buruh sayap kiri pimpinan Semaun, yang berpusat di Semarang, memperoleh tempat di lingkungan buruh perkebunan. Pejuang Sarekat Islam ini terpaksa menyesuaikan diri dengan propaganda politik sayap kiri. ''Ia lebih mendekatkan buruh kepada gerakan revolusioner. Langkah Suryopranoto, berlainan dengan gerakannya semula,'' tulis Robert van Niel.

Bahkan, pada Kongres Sarekat Islam IV, Mei 1919, Suryopranoto mengusulkan rencana menggerakkan buruh untuk melawan ketidakadilan Pemerintah Belanda. Ia bergandeng tangan dengan Semaun, membentuk sentral organisasi buruh yang bernama Persatuan Perhimpunan Kaum Buruh (PPKB), Agustus 1920. Semaun terpilih sebagai Ketua PPKB, wakilnya Suryopranoto, dan sekretarisnya Agus Salim.

Prakteknya, PPKB terbelah dua; kelompok revolusioner yang berpusat di Semarang di bawah komando Semaun. Sebagaimana diketahui, Semaun adalah tokoh Sarekat Islam ''merah'' yang memproklamasikan berdirinya Partai Komunis Indonesia (PKI) di Moskow pada 1920.

Kelompok lainnya adalah buruh radikal, berpusat di Yogyakarta. Pemimpinnya Suryopranoto. Ningrat yang pernah bekerja sebagai mandor di kebun tebu ini menyerukan pemogokan total di kalangan buruh perkebunan tebu, Maret 1920. Karena keterampilannya mengorganisasikan buruh mogok, Suryopranoto dijuluki si Raja Mogok.

Kaum buruh di zaman Belanda secara ekonomi tak banyak mendapatkan keuntungan dari gerakan mogok yang mereka lakukan. ''Golongan komunis, pada waktu itu, ingin mempergunakan pemogokan sebagai senjata politik untuk mendapatkan kekuasaan,'' tulis Robert van Niel.

Di masa awal kemerdekaan, buruh menjadi ''kuda tunggangan'' para politikus. Ini bisa dilihat dari lahirnya Barisan Buruh Indonesia (BBI), November 1945. PKI membentuk Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), Mei 1947. Pada tahun yang sama, Partai Muslimin mendirikan Serikat Buruh Islam Indonesia. Serikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi), yang berdiri setahun kemudian, berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU).

Menurut pengamat perburuhan, Dr. Payaman J. Simanjuntak, partai politik kala itu memobilisasikan massa buruh untuk meraih kemenangan pada Pemilihan Umum 1955. Bahkan, SOBSI terang-terangan mengibarkan bendera komunis. Organisasi buruh ini berkali-kali melakukan aksi mogok di berbagai perusahaan perkebunan di Jawa dan di Sumatera.

''Karena itu, di zaman Orde Baru, setiap ada pemogokan buruh selalu dikaitkan dengan komunisme,'' kata Payaman Simanjuntak, alumnus Universitas Boston, Amerika Serikat, yang mendalami masalah buruh ini. Penguasa Orde Baru menjinakkan buruh dengan menggabungkan seluruh organisasi buruh dalam Ferderasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI), pada 1973.

Lembaga ini kemudian berubah menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), November 1985. Sejak saat itu, organisasi buruh harus meninggalkan warna partainya. Lagi-lagi, buruh menjadi alat politik penguasa. Hampir semua pengurus SPSI tercatat sebagai anggota Golkar.

Selain itu, menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat SPSI Hikayat Atika Karwa, pemerintah juga tak segan-segan memasukkan orang-orangnya dalam jajaran kepengurusan, baik di tingkat pusat maupun daerah. ''Saat itu, SPSI menjadi wadah buruh yang bergantung pada kekuasaan,'' kata Hikayat.

Pemerintah Orde Baru mengharamkan organisasi buruh di luar SPSI, termasuk Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) yang dibentuk Dr. Muchtar Pakpahan, April 1992. Muchtar dihukum tiga tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Medan, November 1994. Ia didakwa menghasut demo buruh di Medan, yang berlangsung lima bulan sebelumnya.

Nasib serupa juga menimpa Ketua Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI) Dita Indah Sari, 25 tahun. Dita ditangkap petugas keamanan ketika puluhan ribu buruh di Surabaya berunjuk rasa menuntut kenaikan upah minimum regional, Juni 1996. Ia didakwa melakukan tindak pidana subversif, dihukum enam tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Surabaya, Mei 1997. Setelah rezim Orde Baru tumbang, Dita dibebaskan Presiden B.J. Habibie, Agustus 1999.

Kini, sederet nama baru organisasi buruh lahir. Berdasarkan data di Departemen Tenaga Kerja, hingga akhir Juni lalu, ada 58 organisasi buruh. Dua organisasi buruh membawa bendera Islam. Yaitu, Sarbumusi yang membawa bendera NU, dan Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia.

Juga terdaftar, Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia dan SBSI. Kedua organisasi ini mencantumkan asas sosialis demokrasi. Ada pula gerakan buruh marhaen, yaitu Kesatuan Buruh Marhaenis, yang dipimpin M. Pasaribu.

Semangat membentuk organisasi pekerja bukan cuma dimonopoli buruh pabrik. Di kalangan pekerja berdasi dan kaum profesional, kini ada kecenderungan menghimpun diri dalam organisasi pekerja. Karyawan bank membentuk Federasi Organisasi Pekerja Keuangan dan Perbankan Indonesia (Fokuba).

Pengurus organisasi buruh kini juga bervariasi. Ada veteran aktivis buruh masa lalu, politisi, aktivis kampus, dan kaum profesional. Bangkotan buruh kawakan, Agus Sudono dan Bomer Pasaribu, masih terdapat dalam kepengurusan serikat buruh. Tokoh bawah tanah dalam gerakan buruh semasa Soeharto, seperti Muchtar Pakpahan dan Dita Indah Sari, masih tampil dalam gerakan buruh. Muchtar memimpin SBSI. Dita yang dulu memimpin PPBI kini memimpin FNPBI.

Tampilnya sejumlah tokoh memimpin organisasi buruh itu belum dapat mengangkat kehidupan buruh yang kini terpuruk diterjang badai krismon. Salah satu penyebabnya, menurut Hikayat Atika, karena pemerintahan Abdurrahman Wahid lebih banyak membela kepentingan pemilik modal.

''Buktinya, sampai saat ini belum ada kebijakan yang mendukung perjuangan buruh,'' kata Hikayat. Ia mengingatkan, kalau buruh terus tertindas, mungkin akan terjadi revolusi sosial.

Ini ancaman serius, rupanya.

Sumber: Gatra

Buruh Mogok: Pisau Bermata Dua

2000-09-14T07:10:00.000-07:00

Militansi kaum buruh meningkat. Bentuk protes tidak lagi melulu unjuk rasa dan mogok di dalam kawasan industri. Mengadukan nasib dengan ramai-ramai datang ke gedung Departemen Transmigrasi dan Tenaga Kerja, DPRD, dan DPR akhir-akhir ini ditingkatkan lagi dengan arak-arakan di jalan-jalan dan berhenti menutup jalan tol untuk melumpuhkan lalu lintas. Di dalam kawasan industri, tingkat protes tidak lagi sekadar mogok dan unjuk rasa pasif, tapi unjuk rasa aktif dengan memblokir pengoperasian perusahaan. Perusahaan tambang PT Kaltim Prima Coal yang sebagian besar sahamnya dari London, Inggris menghadapi pola protes yang disebut terakhir ini. Pemblokiran operasi penambangan yang dilakukan buruh-buruh, yang sebagian besar adalah anggota Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) itu, akhirnya membuat pemegang saham dari London maupun komisaris perusahaan tersebut di Jakarta pertengahan Agustus lalu mengarah pada ancaman penutupan perusahaan tersebut.

Asisten Sekretaris Jenderal SBSI Ediarthi Sitinjak meramalkan perusahaan-perusahaan pertambangan di Indonesia yang sebagian besar sahamnya dipegang oleh perusahaan-perusahaan asing akan menghadapi protes buruh dengan pola pemblokadean operasi penambangan. "Dan itu akan membuat para pemegang saham asing menarik investasinya dari Indonesia," katanya.

Aksi ratusan buruh PT Kong Tai Indonesia bulan Februari lalu menutup jalan tol selama empat jam barangkali adalah aksi yang paling spektakuler di luar kawasan perusahaan. Mereka datang ke kantor Departemen Transmigrasi dan Tenaga Kerja -yang menghadap ruas jalan tol- mempertanyakan penyelesaian pesangon dan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang sudah dua bulan terkatung-katung.

Untuk sampai menutup jalan tol, buruh perusahaan sepatu bermerek Reebok itu, dalam jumlah 4.500 orang, sudah terlebih dulu unjuk rasa besar-besaran pada tangal 23 November 1999 di halaman pabriknya. Protes ini bermula dari tindakan perusahaan merumahkan, memotong gaji, kemudian melakukan PHK secara massal.

Sejak awal protes buruh PT Kong Tai Indonesia ini memang sudah keras. Perusakan pabrik dilanjutkan dengan amuk ke rumah OC Kaligis, yang adalah pengacara perusahaan tersebut. Setelah memblokir jalan tol, mereka menginap berbulan-bulan di DPR sebelum akhirnya memperoleh pesangon. Tragisnya, ketika buruh sibuk dalam ingar-bingar aksi, pengusahanya kabur dan aset perusahaan dijual secara diam-diam.

Pengalaman buruh Kong Tai rupanya menjadi pelajaran yang berharga bagi aktivis buruh lainnya. Unjuk rasa atau mogok, kalaupun itu terpaksa, tidak perlu dilakukan di luar pabrik. "Kami tidak mau mogok dengan unjuk rasa ke DPR atau Departemen Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Kami memilih mogok dengan menduduki pabrik. Cara itu lebih efektif dan dapat mencegah usaha pengusaha mengganti tenaga kerja," kata Joko Ragil, Wakil Ketua Serikat Pekerja PT Sarasa Mitratama, produsen tekstil di Tangerang.

Aksi buruh PT Sarasa berlangsung tiga hari pada awal Februari dan Maret lalu menyusul pemecatan sejumlah buruh dan tuntutan berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB), termasuk di dalamnya tuntutan perbaikan kesejahteraan. Pada awal Februari mereka mogok dengan menggelar aksi di jalanan di depan pabrik. Namun pada bulan Maret selama seminggu mereka menduduki pabrik sehingga memaksa pengusaha duduk berunding.

"Demonstrasi ke DPR hanya buang-buang waktu, uang, dan tenaga. Lebih parah lagi kalau DPR tidak langsung menanggapi. Prosesnya pun memakan waktu lebih panjang. Dengan menduduki pabrik, penguasa akan cepat merespon sekalipun kita harus berhadapan dengan alat represi negara, seperti polisi dan tentara," kata Joko.

Tindakan serupa dilakukan oleh buruh PT TVM Indonesia. Mereka mengadakan mogok dengan menduduki pabrik selama lebih dari seminggu, 3 sampai 12 Juni 2000, dengan tuntutan pembubaran organisasi pekerja bentukan perusahaan dan sepuluh tuntutan lain berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan. Mereka makan dan tidur di dalam pabrik, membentuk satgas untuk menyeleksi setiap orang keluar.

"Aparat kami tidak boleh masuk dalam lokasi pabrik, begitu juga aparat Departemen Tenaga Kerja ataupun lembaga bantuan hukum. Semua orang luar yang ingin mencampuri urusan kami, kami tolak," kata Sastrow, Sekretaris Serikat Pekerja PT TVM.

Akibat aksi pendudukan itu pengusaha pada hari keenam mulai bersedia berunding. Pada hari kedelapan, pengusaha menawarkan tambahan gaji namun hanya sebesar 16,5 persen bukan 50 persen sesuai tuntutan pekerja. "Tawaran itu akhirnya kami terima setelah kami memperoleh informasi pengusahanya akan kabur," tutur Sastrow.

Mogok dan unjuk rasa merupakan cara yang ampuh untuk menekan pengusaha. Sejumlah organisasi buruh menggunakan mogok dan unjuk rasa ini sebagai metode perjuangan. Buruh yang tergabung dalam Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) dan SBSI sangat sering terlibat dalam aksi-aksi seperti ini. FNPBI bahkan melibatkan buruh dalam aksi-aksi politik, seperti tuntutan pembersihan sisa-sisa Orde Ba-ru, pengadilan terhadap Soeharto. Dalam aksi-aksinya buruh yang tergabung dalam FNPBI hampir selalu mengikutkan yel-yel pencabutan Dwifungsi TNI.

Ketua Umum FNPBI Dita Indah Sari mengatakan, serikat buruh yang baik memang harus memiliki kemampuan memobilisasi massa untuk mogok maupun unjuk rasa. Bagi serikat buruh, kata Dita, mobilisasi massa tidak kalah penting dibandingkan urusan advokasi dan pendidikan buruh. "Karena itulah dalam momentum-momentum penting kami melakukan mobilisasi massa," kata Dita.

Namun sejumlah aktivis buruh mengingatkan bahwa mogok dan unjuk rasa bisa menjadi senjata makan tuan bagi buruh. "Dalam aksi-aksi mogok dan unjuk rasa seringkali buruh justru tidak tahu apa yang menjadi tuntutannya," kata Rustinah, aktivis Serikat Buruh Paguyuban Karya Utama.

Saepul Tavip, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pekerja (Aspek) Indonesia, menyatakan bahwa unjuk rasa dan mogok kadang diperlukan sebagai bentuk tekanan kepada pengusaha. Namun, dalam hubungan industrial yang baik, perlu ada komunikasi antara perusahaan dan pekerja untuk mencegah prasangka dari kedua belah pihak. Dalam berbagai kasus sering kali pengusaha dan buruh memilih saling menjatuhkan. Buruh unjuk rasa, perusahaan membalasnya dengan pemecatan.

"Kalau begitu, persoalannya tidak selesai-selesai. Unjuk rasa bisa dilakukan, tetapi juga bisa berbahaya karena bisa mengganggu proses produksi. Akan tetapi ada juga pengusaha yang sontoloyo dan ndableg, sehingga buruh harus melakukan tekanan-tekanan," kata Tavip. (wis/mam/sal)